Blora (ANTARA) - Keberadaan Lumbung Pangan Wakaf (LPW) di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hasil binaan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) dianggap ikut menjaga lahan sawah lestari agar tidak dialihfungsikan.
"Wakaf pangan memang mencoba menjaga lahan agar tidak dialihfungsikan ke hal lain dengan jaminan status wakaf lahan," kata Direktur Program ACT Wahyu Novyan di sela-sela peresmian Lumbung Beras Wakaf (LBW) di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Rabu.
Apalagi, kata dia, dalam menjalankan lumbung beras tersebut juga membutuhkan ketersediaan lahan.
Hal tersebut menjadi bagian dari induk program LBW untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu, kata dia, LBW juga melakukan pembelian hasil panen di atas harga pasar sehingga lebih menguntungkan petani.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, maka ACT juga melakukan pendampingan, mulai dari budi daya pertanian berupa standarisasi benih, pengolahan lahan, penanaman dan perawatan serta pengolahan pascapanen.
Selain itu, dilakukan pendirian Lembaga Keswadayaan Wakaf Desa (LKWD), selain pula menyediakan pabrik pengolahan padi berupa huller dan drying.
Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menambahkan keberadaan Lumbung Pangan Wakaf (LPW) binaan Global Wakaf-ACT yang diresmikan Rabu (4/11), sebagai ikhtiar menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.
LBW hadir, kata dia, sebagai program pengadaan beras untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan, misalnya saja pada kondisi bencana maupun untuk warga prasejahtera.
Program ini memiliki gudang logistik dan peralatan produksi beras untuk mengolah beras-beras berkualitas petani di Blora.
"Aktivitas LBW pun memberdayakan petani-petani lokal. Kehadiran LBW sendiri merupakan hasil pengelolaan aset wakaf produktif yang diamanahkan kepada Global Wakaf sebagai nazir," ujarnya.
Ia menambahkan Lumbung Beras Wakaf hadir menjawab permasalahan umat, yakni kemiskinan dan ketahanan pangan.
Apalagi, kata dia, kemiskinan menjadi masalah utama negeri ini, ditambah kondisi ekonomi negeri yang belum membaik, menjadikan sebagian masyarakat sulit dalam menopang kebutuhan hidup sehari-hari terutama terkait kebutuhan pangan.
Baca juga: ACT resmikan "Lumbung Beras Wakaf" di Blora
“Lumbung Beras Wakaf menjadi salah satu program unggulan lembaga untuk menggerakkan kepedulian umat dalam mengatasi masalah pangan dari sisi hulu, didukung dengan kehadiran armada Humanity Rice Truck dan Humanity Food Truck untuk di sisi hilirnya," ujarnya.
Ia ingin terus mengedukasi masyarakat terkait sistem pengelolaan wakaf produktif bagi para petani guna meningkatkan perekonomian.
Saat ini, program telah dikelola oleh mayoritas para petani kecil yang ada di Desa Jipang karena mayoritas dari 2.200 penduduk merupakan buruh tani dengan kondisi jika waktu panen selesai, para buruh tani tidak memiliki pekerjaan lain.
Melalui program tersebut, para petani Desa Jipang tidak perlu lagi menjual gabah hasil panen ke tengkulak karena harga gabah pun ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus LPW dengan petani.
Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan dalam enam tahun terakhir (2013-2018) luas baku sawah secara nasional menyusut cukup signifikan, 8,32 persen atau sekitar 645 ribu hektare.
Sementara luas area cetak sawah baru pada 2014-2018 hanya sekitar 215 ribu hektare.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut luas lahan pada 2018 tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.
Baca juga: Jadi lumbung padi, petani Cilacap tolak impor beras
Baca juga: Perkuat Lumbung Nasional, Jateng Luncurkan Program Beras Unggul
"Wakaf pangan memang mencoba menjaga lahan agar tidak dialihfungsikan ke hal lain dengan jaminan status wakaf lahan," kata Direktur Program ACT Wahyu Novyan di sela-sela peresmian Lumbung Beras Wakaf (LBW) di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Rabu.
Apalagi, kata dia, dalam menjalankan lumbung beras tersebut juga membutuhkan ketersediaan lahan.
Hal tersebut menjadi bagian dari induk program LBW untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain itu, kata dia, LBW juga melakukan pembelian hasil panen di atas harga pasar sehingga lebih menguntungkan petani.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, maka ACT juga melakukan pendampingan, mulai dari budi daya pertanian berupa standarisasi benih, pengolahan lahan, penanaman dan perawatan serta pengolahan pascapanen.
Selain itu, dilakukan pendirian Lembaga Keswadayaan Wakaf Desa (LKWD), selain pula menyediakan pabrik pengolahan padi berupa huller dan drying.
Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menambahkan keberadaan Lumbung Pangan Wakaf (LPW) binaan Global Wakaf-ACT yang diresmikan Rabu (4/11), sebagai ikhtiar menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.
LBW hadir, kata dia, sebagai program pengadaan beras untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan, misalnya saja pada kondisi bencana maupun untuk warga prasejahtera.
Program ini memiliki gudang logistik dan peralatan produksi beras untuk mengolah beras-beras berkualitas petani di Blora.
"Aktivitas LBW pun memberdayakan petani-petani lokal. Kehadiran LBW sendiri merupakan hasil pengelolaan aset wakaf produktif yang diamanahkan kepada Global Wakaf sebagai nazir," ujarnya.
Ia menambahkan Lumbung Beras Wakaf hadir menjawab permasalahan umat, yakni kemiskinan dan ketahanan pangan.
Apalagi, kata dia, kemiskinan menjadi masalah utama negeri ini, ditambah kondisi ekonomi negeri yang belum membaik, menjadikan sebagian masyarakat sulit dalam menopang kebutuhan hidup sehari-hari terutama terkait kebutuhan pangan.
Baca juga: ACT resmikan "Lumbung Beras Wakaf" di Blora
“Lumbung Beras Wakaf menjadi salah satu program unggulan lembaga untuk menggerakkan kepedulian umat dalam mengatasi masalah pangan dari sisi hulu, didukung dengan kehadiran armada Humanity Rice Truck dan Humanity Food Truck untuk di sisi hilirnya," ujarnya.
Ia ingin terus mengedukasi masyarakat terkait sistem pengelolaan wakaf produktif bagi para petani guna meningkatkan perekonomian.
Saat ini, program telah dikelola oleh mayoritas para petani kecil yang ada di Desa Jipang karena mayoritas dari 2.200 penduduk merupakan buruh tani dengan kondisi jika waktu panen selesai, para buruh tani tidak memiliki pekerjaan lain.
Melalui program tersebut, para petani Desa Jipang tidak perlu lagi menjual gabah hasil panen ke tengkulak karena harga gabah pun ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus LPW dengan petani.
Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan dalam enam tahun terakhir (2013-2018) luas baku sawah secara nasional menyusut cukup signifikan, 8,32 persen atau sekitar 645 ribu hektare.
Sementara luas area cetak sawah baru pada 2014-2018 hanya sekitar 215 ribu hektare.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut luas lahan pada 2018 tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.
Baca juga: Jadi lumbung padi, petani Cilacap tolak impor beras
Baca juga: Perkuat Lumbung Nasional, Jateng Luncurkan Program Beras Unggul