Temanggung (ANTARA) - Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan verifikasi pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Negeri Temanggung.
Ketua Tim Evaluasi Verifikasi Lapangan Kemenpan RB Sokif Baruanam di Temanggung, Selasa, mengatakan Kemenpan RB sedang ada program terkait dengan zona integritas, yakni akan membuat percontohan untuk unit layanan.
"Ini layanan Mahkamah Agung, tujuannya untuk bersih dari korupsi dan perbaikan layanan publik intinya itu di zona integritas," katanya.
Baca juga: Bupati dan Direktur RSUD Batang tandatangani zona integritas WBK-WBBM
Ia mengatakan PN Temanggung salah satu yang diusulkan dari Mahkamah Agung untuk menjadi percontohan.
"Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari evaluasi, kemarin teman-teman dari PN Temanggung telah melakukan paparan di Jakarta dan sekarang kami lakukan verifikasi lapangan dan nanti masih ada tahapan lainnya," katanya.
Ia menuturkan hampir semua instansi pemerintah mengusulkan ke Kemenpan RB menjadi unit percontohan, kalau dari Mahkamah Agung di Jateng, selain PN Temanggung juga ada PN Surakarta, PN Klaten dan lainnya.
Ia mengatakan untuk menjadi percontohan dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pengungkitnya dari upaya mereka dalam menegakkan integritas dalam artian untuk antikoruipsinya dan perbaikan layanan, dari internal mereka melakukan berbagai inovasi untuk layanan publik.
Kemudian hasil survei kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPS untuk menilai persepsi terkait korupsi, anti korupsinya seperti apa dan survei persepsi untuk kualitas layanan.
"Pendapat masyarakat ini yang menentukan sebetulnya, itu ada batas minimalnya, kalau untuk menjadi percontohan minimal 90 persen dari yang disurvei itu mengatakan sangat baik," katanya.
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Ig. Eko Purwanto mengatakan persiapan sudah lama, dimulai dari pencanangan zona integritas, dilanjutkan berbagai tahapan pembenahan internal, menyiapkan dokumen-dokumen persuratan, membuat aplikasi-aplikasi unggulan yang kemudian dievaluasi di Jakarta.
Setelah pemaparan, tim itu melakukan evaluasi di lapangan apakah sama dengan yang disampaikan dalam pemaparan.
"Harapan kami PN Temanggung bisa lolos berpredikat menjadi wilayah bebas korupsi seperti yang didengar hampir setiap 2 jam sekali didengungkan seruan untuk tidak memberikan gratifikasi, pemberian suap dan sebagainya. PN Temanggung ini juga nihil pengaduan, dengan predikat seperti itu mudah-mudahan nanti kami lolos," katanya.
Baca juga: Polres Batang dan BRI bentuk zona integritas menuju bebas korupsi
Baca juga: Pekalongan canangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi
Ketua Tim Evaluasi Verifikasi Lapangan Kemenpan RB Sokif Baruanam di Temanggung, Selasa, mengatakan Kemenpan RB sedang ada program terkait dengan zona integritas, yakni akan membuat percontohan untuk unit layanan.
"Ini layanan Mahkamah Agung, tujuannya untuk bersih dari korupsi dan perbaikan layanan publik intinya itu di zona integritas," katanya.
Baca juga: Bupati dan Direktur RSUD Batang tandatangani zona integritas WBK-WBBM
Ia mengatakan PN Temanggung salah satu yang diusulkan dari Mahkamah Agung untuk menjadi percontohan.
"Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari evaluasi, kemarin teman-teman dari PN Temanggung telah melakukan paparan di Jakarta dan sekarang kami lakukan verifikasi lapangan dan nanti masih ada tahapan lainnya," katanya.
Ia menuturkan hampir semua instansi pemerintah mengusulkan ke Kemenpan RB menjadi unit percontohan, kalau dari Mahkamah Agung di Jateng, selain PN Temanggung juga ada PN Surakarta, PN Klaten dan lainnya.
Ia mengatakan untuk menjadi percontohan dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pengungkitnya dari upaya mereka dalam menegakkan integritas dalam artian untuk antikoruipsinya dan perbaikan layanan, dari internal mereka melakukan berbagai inovasi untuk layanan publik.
Kemudian hasil survei kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPS untuk menilai persepsi terkait korupsi, anti korupsinya seperti apa dan survei persepsi untuk kualitas layanan.
"Pendapat masyarakat ini yang menentukan sebetulnya, itu ada batas minimalnya, kalau untuk menjadi percontohan minimal 90 persen dari yang disurvei itu mengatakan sangat baik," katanya.
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Ig. Eko Purwanto mengatakan persiapan sudah lama, dimulai dari pencanangan zona integritas, dilanjutkan berbagai tahapan pembenahan internal, menyiapkan dokumen-dokumen persuratan, membuat aplikasi-aplikasi unggulan yang kemudian dievaluasi di Jakarta.
Setelah pemaparan, tim itu melakukan evaluasi di lapangan apakah sama dengan yang disampaikan dalam pemaparan.
"Harapan kami PN Temanggung bisa lolos berpredikat menjadi wilayah bebas korupsi seperti yang didengar hampir setiap 2 jam sekali didengungkan seruan untuk tidak memberikan gratifikasi, pemberian suap dan sebagainya. PN Temanggung ini juga nihil pengaduan, dengan predikat seperti itu mudah-mudahan nanti kami lolos," katanya.
Baca juga: Polres Batang dan BRI bentuk zona integritas menuju bebas korupsi
Baca juga: Pekalongan canangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi