Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah berharap agar tata kelola transportasi bisa berjalan tertib, nyaman, dan terjangkau.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas Raperda Penyelenggaraan Perhubungan terkait dengan tata kelola transportasi .
"Aturan ini tentu muaranya adalah terciptanya tatanan peraturan perhubungan, dan tersedianya sistem transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, nyaman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Legislator yang juga tercatat sebagai Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan menyebutkan bahwa peraturan ini dirasakan makin perlu, mengingat kebutuhan penyelenggaraan perhubungan dan segala hal yang melingkupinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Jawa Tengah.
Ia mengatakan bahwa Jateng merupakan salah satu simpul transportasi nasional, khususnya di pulau Jawa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan arus barang dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang muaranya untuk menyejahterakan masyaraka.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, kebutuhan mobilitas orang atau barang yang makin meningkat dari tahun ke tahun dengan segala kompleksitas permasalahannya membutuhkan peran aktif kebijakan pemerintah untuk menata lebih rapi lagi.i
"Apalagi di Jawa Tengah ini masih saja ada daerah yang kesulitan berkaitan dengan sarana dan prasarana perhubungan dan moda transportasi," katanya.
Menurut Chamin, raperda yang dibahas ini merupakan upaya perbaikan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jateng yang membutuhkan beberapa penyempurnaan, terutama dalam hal kewenangan pemerintah provinsi serta beberapa aturan teknis lainnya.
Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal tata kelola perhubungan di provinsi ini.
"Makin besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah atas optimalisasi pelayanan terhadap pelayanan perhubungan dan transportasi, kalau tidak diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik, akan menciptakan citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah," ujarnya.
Selain itu, penyelenggaran perhubungan yang berkaitan erat dengan kebutuhan transportasi ini sesuatu hal yang sangat strategis dalam upaya memperlancar bergulirnya roda perekonomian.
"Selain itu, juga memperlancar akses kebutuhan sosial kemasyarakatan dan sarana memperkokoh kesatuan serta persatuan di wilayah Provinsi Jawa Tengah," katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas Raperda Penyelenggaraan Perhubungan terkait dengan tata kelola transportasi .
"Aturan ini tentu muaranya adalah terciptanya tatanan peraturan perhubungan, dan tersedianya sistem transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, nyaman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Legislator yang juga tercatat sebagai Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan menyebutkan bahwa peraturan ini dirasakan makin perlu, mengingat kebutuhan penyelenggaraan perhubungan dan segala hal yang melingkupinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Jawa Tengah.
Ia mengatakan bahwa Jateng merupakan salah satu simpul transportasi nasional, khususnya di pulau Jawa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan arus barang dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang muaranya untuk menyejahterakan masyaraka.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, kebutuhan mobilitas orang atau barang yang makin meningkat dari tahun ke tahun dengan segala kompleksitas permasalahannya membutuhkan peran aktif kebijakan pemerintah untuk menata lebih rapi lagi.i
"Apalagi di Jawa Tengah ini masih saja ada daerah yang kesulitan berkaitan dengan sarana dan prasarana perhubungan dan moda transportasi," katanya.
Menurut Chamin, raperda yang dibahas ini merupakan upaya perbaikan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jateng yang membutuhkan beberapa penyempurnaan, terutama dalam hal kewenangan pemerintah provinsi serta beberapa aturan teknis lainnya.
Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal tata kelola perhubungan di provinsi ini.
"Makin besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah atas optimalisasi pelayanan terhadap pelayanan perhubungan dan transportasi, kalau tidak diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik, akan menciptakan citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah," ujarnya.
Selain itu, penyelenggaran perhubungan yang berkaitan erat dengan kebutuhan transportasi ini sesuatu hal yang sangat strategis dalam upaya memperlancar bergulirnya roda perekonomian.
"Selain itu, juga memperlancar akses kebutuhan sosial kemasyarakatan dan sarana memperkokoh kesatuan serta persatuan di wilayah Provinsi Jawa Tengah," katanya.