Semarang (ANTARA) - Gubernur JawaTengah Ganjar Pranowo mengaku siap memulangkan warga asal Jawa Tengah yang terdampak kerusuhan di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu.
"Sudah ada warga Kudus dan Pati yang kita pulangkan dari Wamena," katanya di Semarang, Selasa.
Saat ini, lanjut dia, Pemprov Jateng terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat TNI/Polri maupun pemerintah setempat di Papua.
Baca juga: Sejumlah guru pilih keluar dari Wamena karena trauma
"Saya sudah menugaskan Biro Kesra untuk mendata dan terus berkomunikasi, baik dengan masyarakat dan juga Gubernur Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Terkait dengan upaya pemulangan warga Jateng selanjutnya, Ganjar mengatakan bahwa hal itu tergantung dari hasil komunikasi dengan TNI/Polri.
Baca juga: Kisah Ismail menyelamatkan diri dari kerusuhan Wamena
"Warga sudah diangkut ke Jayapura menggunakan pesawat Hercules dari TNI, kalau perlu ada pemulangan ya kita pulangkan," katanya.
Ganjar mengimbau agar warga Jateng yang masih berada di Papua agar tetap tenang dan mengikuti instruksi aparat penegak hukum.
"Sudah ada warga Kudus dan Pati yang kita pulangkan dari Wamena," katanya di Semarang, Selasa.
Ganjar menyebut jumlah warga Jateng yang berada di Papua cukup banyak, bahkan mencapai ratusan orang lebih.
Saat ini, lanjut dia, Pemprov Jateng terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat TNI/Polri maupun pemerintah setempat di Papua.
Baca juga: Sejumlah guru pilih keluar dari Wamena karena trauma
"Saya sudah menugaskan Biro Kesra untuk mendata dan terus berkomunikasi, baik dengan masyarakat dan juga Gubernur Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Terkait dengan upaya pemulangan warga Jateng selanjutnya, Ganjar mengatakan bahwa hal itu tergantung dari hasil komunikasi dengan TNI/Polri.
Baca juga: Kisah Ismail menyelamatkan diri dari kerusuhan Wamena
"Warga sudah diangkut ke Jayapura menggunakan pesawat Hercules dari TNI, kalau perlu ada pemulangan ya kita pulangkan," katanya.
Ganjar mengimbau agar warga Jateng yang masih berada di Papua agar tetap tenang dan mengikuti instruksi aparat penegak hukum.