Semarang (ANTARA) - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menobatkan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo sebagai program terbaik untuk tingkat nasional.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Suryo Banendro saat dikonfirmasi di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa Program Kartu Tani Jateng dinilai paling baik dibandingkan dengan daerah lain karena sejumlah faktor.
Faktor itu antara lain, dari sisi implementasi penyaluran, tingkat implementasi penggunaan, hingga pengunggahan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai "database" Program Kartu Tani.
"Seluruh program Kartu Tani Nasional dievaluasi, dan Jateng yang terbaik dari segi implementasi, transaksi, hingga penyusunan e-RDKK sebagai basis data program Kartu Tani itu," katanya.
Baca juga: Pemkab Purbalingga pastikan penerapan Kartu Tani berjalan lancar
Di tingkat implementasi penyaluran Program Kartu Tani, lanjut Suryo, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang menyalurkan Kartu Tani ke seluruh petani di seluruh kabupaten/kota.
"Hingga saat ini, sudah ada 2,5 juta dari 2,8 juta petani Jateng yang telah mendapatkan Kartu Tani, artinya jumlah petani yang belum mendapatkan Kartu Tani hanya tinggal 300.000-an saja," ujarnya.
Sementara di provinsi lain, Program Kartu Tani ini belum diterapkan di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.
Selain itu, tingkat tansaksi penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi jdi Jawa Tengah juga sangat tinggi, dimana selama periode Januari-Agustus 2019 tercatat sudah ada 119.329 transaksi dari para penerima Kartu Tani.
"Penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk menyukseskan Program Kartu Tani sebab selain untuk memudahkan para petani, program ini sebenarnya adalah pendataan untuk mengetahui siapa, tanam apa, dimana dan berapa luasannya, untuk kemudian diambil kebijakan yang sesuai bagi mereka," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Program Kartu Tani bukan hanya berbicara soal pupuk bersubsidi, namun lebih pada pendataan petani di lapangan.
Menurut Ganjar, data pertanian itu penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.
"Saat ini, hanya Jawa Tengah yang memiliki data pertanian terlengkap dan tidak dimiliki daerah lain, mulai data siapa petaninya, dimana lokasinya, dia tanam apa, berapa luasannya dan lain sebagainya. Data-data itu sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan soal pertanian kita di masa yang akan datang," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Magelang intensif edukasi penggunaan Kartu Tani
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Suryo Banendro saat dikonfirmasi di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa Program Kartu Tani Jateng dinilai paling baik dibandingkan dengan daerah lain karena sejumlah faktor.
Faktor itu antara lain, dari sisi implementasi penyaluran, tingkat implementasi penggunaan, hingga pengunggahan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai "database" Program Kartu Tani.
"Seluruh program Kartu Tani Nasional dievaluasi, dan Jateng yang terbaik dari segi implementasi, transaksi, hingga penyusunan e-RDKK sebagai basis data program Kartu Tani itu," katanya.
Baca juga: Pemkab Purbalingga pastikan penerapan Kartu Tani berjalan lancar
Di tingkat implementasi penyaluran Program Kartu Tani, lanjut Suryo, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang menyalurkan Kartu Tani ke seluruh petani di seluruh kabupaten/kota.
"Hingga saat ini, sudah ada 2,5 juta dari 2,8 juta petani Jateng yang telah mendapatkan Kartu Tani, artinya jumlah petani yang belum mendapatkan Kartu Tani hanya tinggal 300.000-an saja," ujarnya.
Sementara di provinsi lain, Program Kartu Tani ini belum diterapkan di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.
Selain itu, tingkat tansaksi penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi jdi Jawa Tengah juga sangat tinggi, dimana selama periode Januari-Agustus 2019 tercatat sudah ada 119.329 transaksi dari para penerima Kartu Tani.
"Penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk menyukseskan Program Kartu Tani sebab selain untuk memudahkan para petani, program ini sebenarnya adalah pendataan untuk mengetahui siapa, tanam apa, dimana dan berapa luasannya, untuk kemudian diambil kebijakan yang sesuai bagi mereka," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Program Kartu Tani bukan hanya berbicara soal pupuk bersubsidi, namun lebih pada pendataan petani di lapangan.
Menurut Ganjar, data pertanian itu penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.
"Saat ini, hanya Jawa Tengah yang memiliki data pertanian terlengkap dan tidak dimiliki daerah lain, mulai data siapa petaninya, dimana lokasinya, dia tanam apa, berapa luasannya dan lain sebagainya. Data-data itu sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan soal pertanian kita di masa yang akan datang," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Magelang intensif edukasi penggunaan Kartu Tani