Sukoharjo (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menjanjikan sebanyak 9 juta sertifikat tanah tuntas diserahkan kepada masyarakat di sepanjang tahun 2019.
"Seharusnya sampai saat ini sudah terbagi 126 juta sertifikat, tetapi sampai tahun 2016 baru terbagi 46 juta sertifikat," katanya di depan ribuan warga Sukoharjo penerima sertifikat di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat.
Dengan demikian, dikatakannya, pada saat itu masih ada 80 juta sertifikat yang belum terbagi kepada masyarakat.
"Kalau dulu-dulu, produksi sertifikat 500.000-600.000 per tahun, jadi kalau mau dapat sertifikat bapak ibu harus menunggu sekitar 160 tahun. Bapak ibu mau menunggu? Kalau ada yang mau saya kasih sepeda," katanya yang disambut tawa oleh warga.
Baca juga: Ini pesan dan tanda tangan Jokowi di kap mobil Esemka
Ia mengatakan sertifikat tanda bukti hak hukum yang harus segera diserahkan kepada pemiliknya. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2016 Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menambah produksi sertifikat setiap tahunnya.
"Saya tidak mau lagi 500.000. Saat itu saya bilang, Pak Menteri, tahun 2017 harus bisa 5 juta sertifikat, ternyata bisa 5,3 juta. Tahun berikutnya 7 juta dan tahun ini 9 juta. Insyaallah juga bisa," katanya.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, ia mencontohkan, ada sebanyak 21 juta bidang tanah yang harusnya berserifikat tetapi sampai sekarang baru 12 juta yang dibagikan.
Baca juga: Mobil Esemka, Jokowi: Semua harus mendukung
"Masih kurang 9 juta. Tahun 2024 insyaallah selesai semuanya. Sukoharjo malah mendahului, tahun depan selesai semuanya, itu yang janji Pak Menteri," katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil mengatakan dengan dibaginya 3.000 sertifikat tersebut, artinya masih menyisakan beberapa ratus sertifikat yang harus diselesaikan.
"Insyaallah tahun depan sudah terbagi semua," katanya.
Baca juga: Presiden resmikan pabrik mobil Esemka, 100 persen dimiliki swasta
Baca juga: Ternyata, tanah kas desa bisa disertifikatkan lewat PTSL
Baca juga: Sertifikasi tanah di Jateng capai 1,2 Juta bidang
"Seharusnya sampai saat ini sudah terbagi 126 juta sertifikat, tetapi sampai tahun 2016 baru terbagi 46 juta sertifikat," katanya di depan ribuan warga Sukoharjo penerima sertifikat di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat.
Dengan demikian, dikatakannya, pada saat itu masih ada 80 juta sertifikat yang belum terbagi kepada masyarakat.
"Kalau dulu-dulu, produksi sertifikat 500.000-600.000 per tahun, jadi kalau mau dapat sertifikat bapak ibu harus menunggu sekitar 160 tahun. Bapak ibu mau menunggu? Kalau ada yang mau saya kasih sepeda," katanya yang disambut tawa oleh warga.
Baca juga: Ini pesan dan tanda tangan Jokowi di kap mobil Esemka
Ia mengatakan sertifikat tanda bukti hak hukum yang harus segera diserahkan kepada pemiliknya. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2016 Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menambah produksi sertifikat setiap tahunnya.
"Saya tidak mau lagi 500.000. Saat itu saya bilang, Pak Menteri, tahun 2017 harus bisa 5 juta sertifikat, ternyata bisa 5,3 juta. Tahun berikutnya 7 juta dan tahun ini 9 juta. Insyaallah juga bisa," katanya.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, ia mencontohkan, ada sebanyak 21 juta bidang tanah yang harusnya berserifikat tetapi sampai sekarang baru 12 juta yang dibagikan.
Baca juga: Mobil Esemka, Jokowi: Semua harus mendukung
"Masih kurang 9 juta. Tahun 2024 insyaallah selesai semuanya. Sukoharjo malah mendahului, tahun depan selesai semuanya, itu yang janji Pak Menteri," katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil mengatakan dengan dibaginya 3.000 sertifikat tersebut, artinya masih menyisakan beberapa ratus sertifikat yang harus diselesaikan.
"Insyaallah tahun depan sudah terbagi semua," katanya.
Baca juga: Presiden resmikan pabrik mobil Esemka, 100 persen dimiliki swasta
Baca juga: Ternyata, tanah kas desa bisa disertifikatkan lewat PTSL
Baca juga: Sertifikasi tanah di Jateng capai 1,2 Juta bidang