Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) lebih efektif, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan bersinergi antar-OPD, Pemprov Jateng sudah membuat buku pedomannya," katanya di Semarang, Jumat.
Menurut Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, dengan saling bersinergi maka semua OPD mendapat bagian untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan sehingga upaya pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakatnya lebih bisa dirasakan dampaknya.
Baca juga: Selama 6 bulan, warga miskin di Jateng berkurang 124,2 ribu orang
"Biasanya pemerintah itu ego sektoralnya tinggi, contohnya Dinas Pendidikan yang diurusi hanya bidang pendidikan saja, Dinas Perakim ya perumahan saja pokoknya. Itu yang kemudian kita reformasi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat sebanyak 1.093.220 jiwa yang masuk kategori warga miskin telah dientaskan Pemprov Jateng pada periode Maret 2014 hingga Maret 2019.
Penurunan angka kemiskinan di Jateng tersebut selalu tinggi setiap tahunnya, bahkan pada 2018, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menambahkan, untuk percepatan pengentasan kemiskinan, per 2018 Pemprov Jateng menggerakkan program satu perangkat daerah satu desa binaan/dampingan.
Biro Kesra merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut, khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.
Baca juga: 6.500 warga miskin di Pekalongan terima bantuan ayam
Baca juga: Agar tepat sasaran, masyarakat Pati diminta kawal data warga miskin
"Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan bersinergi antar-OPD, Pemprov Jateng sudah membuat buku pedomannya," katanya di Semarang, Jumat.
Menurut Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, dengan saling bersinergi maka semua OPD mendapat bagian untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan sehingga upaya pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakatnya lebih bisa dirasakan dampaknya.
Baca juga: Selama 6 bulan, warga miskin di Jateng berkurang 124,2 ribu orang
"Biasanya pemerintah itu ego sektoralnya tinggi, contohnya Dinas Pendidikan yang diurusi hanya bidang pendidikan saja, Dinas Perakim ya perumahan saja pokoknya. Itu yang kemudian kita reformasi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat sebanyak 1.093.220 jiwa yang masuk kategori warga miskin telah dientaskan Pemprov Jateng pada periode Maret 2014 hingga Maret 2019.
Penurunan angka kemiskinan di Jateng tersebut selalu tinggi setiap tahunnya, bahkan pada 2018, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menambahkan, untuk percepatan pengentasan kemiskinan, per 2018 Pemprov Jateng menggerakkan program satu perangkat daerah satu desa binaan/dampingan.
Biro Kesra merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut, khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.
Baca juga: 6.500 warga miskin di Pekalongan terima bantuan ayam
Baca juga: Agar tepat sasaran, masyarakat Pati diminta kawal data warga miskin