Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen direksi BUMN menyusul banyaknya petinggi perusahaan plat merah itu yang tersangkut kasus korupsi.
Hal tersebut disampikan politikus PDIP tersebut di sela kegiatan penyerapan aspirasi di Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis.
Ia meminta pemerintah memilih direksi BUMN yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang jelas.
Ia tidak memungkiri besarnya godaan yang muncul ketika BUMN menangani proyek dengan skala besar.
Baca juga: OTT KPK, pemerintah didesak evaluasi perekrutan direksi BUMN
"Godaan untuk menerima sesuatu itu tidak mudah ditepis," katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak menyerahkan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada BUMN.
Menurut dia, pekerjaan tersebit bisa pula diberikan para pihak swasta dengan proporsi yang berimbang.
"Banyak sekali pekerjaan yang diambil BUMN, sementara swasta hanya menjaei vendor atau subkontraktor," katanya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Direksi BUMN Berhati-hati sehingga tidak Tersandung Hukum
Hal tersebut disampikan politikus PDIP tersebut di sela kegiatan penyerapan aspirasi di Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis.
Ia meminta pemerintah memilih direksi BUMN yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang jelas.
Ia tidak memungkiri besarnya godaan yang muncul ketika BUMN menangani proyek dengan skala besar.
Baca juga: OTT KPK, pemerintah didesak evaluasi perekrutan direksi BUMN
"Godaan untuk menerima sesuatu itu tidak mudah ditepis," katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak menyerahkan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada BUMN.
Menurut dia, pekerjaan tersebit bisa pula diberikan para pihak swasta dengan proporsi yang berimbang.
"Banyak sekali pekerjaan yang diambil BUMN, sementara swasta hanya menjaei vendor atau subkontraktor," katanya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Direksi BUMN Berhati-hati sehingga tidak Tersandung Hukum