Kudus (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kinerja Bawaslu karena dinilai berhasil melakukan tugas pengawasan pelaksanaan pemilu serentak pada 2019.
"Bawaslu kami nilai sudah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Bahkan lebih baik, jika dibandingkan sebelum ditetapkan menjadi lembaga permanen pada Agustus 2018," kata Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur Hakim di sela-sela kunjungan kerja di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus, Senin.
Kunjungan tersebut, Ali Mansyur dari Partai Nasdem itu didampingi anggota Komisi A lainnya, seperti Romli dari PKB, Bambang Joyo Supeno dari PAN dan
Amir Darmanto dari PKS.
Menurut dia, salah satu yang berkesan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota legislatif bisa diawasi secara ketat karena Bawaslu memiliki data mulai dari awal penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat kabupaten.
Peluang terjadi kecurangan dalam penghitungan suara masing-masing partai politik, kata dia, bisa dideteksi.
Ia menilai integritas komisioner menjadi modal untuk untuk melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu di Jateng, khususnya di Kudus, bisa berjalan lebih baik.
"Jangan sampa ada kasus seperti di daerah lain. Semua penyelenggara pemilu justru dijerat pidana pemilu," ujarnya.
Dia berharap, supaya pengawasan nantinya selalu ditingkat, baik sebelum pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga sesudah pelaksanaan pemilu.
Baca juga: Bawaslu Kudus tegur pengunggah rekaman video di bilik suara
Terkait dengan usulan revisi UU yang mengatur kewenangan Bawaslu, dirinya di daerah hanya sebatas mengomunikasikan dengan jajaran pengurus parpol pusat.
"Bawaslu perlu mengajak institusi lain agar peran Bawaslu ada perubahan melalui revisi UU agar kewenangannya semakin diperkuat, khususnya permasalahan politik uang agar bisa diminimalkan," ujarnya.
Seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, kata dia, seharusnya bisa bebas politik uang.
Anggota Bawaslu Kudus Rif'an menyambut baik kunjungan anggota Komisi A DPRD Jateng.
"Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh mereka. Mulai dari pengawasan data-data pemilih, pengawasan TPS hingga pengawasan pada pelaksanaan pemilu di Kudus," ujarnya.
Ia menilai jajaran Bawaslu Kudus juga sudah melakukan tugas pengawasan dengan baik, meskipun untuk permasalahan praktik politik uang dimungkinkan masih terjadi di masyarakat.
Sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kudus juga sudah berupaya mencegah melalui sosialisasi kepada masyarakat serta menggandeng berbagai komunitas untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu.
Baca juga: Bawaslu Kudus tangkap dua orang diduga bagikan uang
Baca juga: Bawaslu Kudus patroli keliling cegah politik uang
"Bawaslu kami nilai sudah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Bahkan lebih baik, jika dibandingkan sebelum ditetapkan menjadi lembaga permanen pada Agustus 2018," kata Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur Hakim di sela-sela kunjungan kerja di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus, Senin.
Kunjungan tersebut, Ali Mansyur dari Partai Nasdem itu didampingi anggota Komisi A lainnya, seperti Romli dari PKB, Bambang Joyo Supeno dari PAN dan
Amir Darmanto dari PKS.
Menurut dia, salah satu yang berkesan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota legislatif bisa diawasi secara ketat karena Bawaslu memiliki data mulai dari awal penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat kabupaten.
Peluang terjadi kecurangan dalam penghitungan suara masing-masing partai politik, kata dia, bisa dideteksi.
Ia menilai integritas komisioner menjadi modal untuk untuk melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu di Jateng, khususnya di Kudus, bisa berjalan lebih baik.
"Jangan sampa ada kasus seperti di daerah lain. Semua penyelenggara pemilu justru dijerat pidana pemilu," ujarnya.
Dia berharap, supaya pengawasan nantinya selalu ditingkat, baik sebelum pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga sesudah pelaksanaan pemilu.
Baca juga: Bawaslu Kudus tegur pengunggah rekaman video di bilik suara
Terkait dengan usulan revisi UU yang mengatur kewenangan Bawaslu, dirinya di daerah hanya sebatas mengomunikasikan dengan jajaran pengurus parpol pusat.
"Bawaslu perlu mengajak institusi lain agar peran Bawaslu ada perubahan melalui revisi UU agar kewenangannya semakin diperkuat, khususnya permasalahan politik uang agar bisa diminimalkan," ujarnya.
Seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, kata dia, seharusnya bisa bebas politik uang.
Anggota Bawaslu Kudus Rif'an menyambut baik kunjungan anggota Komisi A DPRD Jateng.
"Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh mereka. Mulai dari pengawasan data-data pemilih, pengawasan TPS hingga pengawasan pada pelaksanaan pemilu di Kudus," ujarnya.
Ia menilai jajaran Bawaslu Kudus juga sudah melakukan tugas pengawasan dengan baik, meskipun untuk permasalahan praktik politik uang dimungkinkan masih terjadi di masyarakat.
Sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kudus juga sudah berupaya mencegah melalui sosialisasi kepada masyarakat serta menggandeng berbagai komunitas untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu.
Baca juga: Bawaslu Kudus tangkap dua orang diduga bagikan uang
Baca juga: Bawaslu Kudus patroli keliling cegah politik uang