Pekalongan (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencanangkan dan mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) kepada masyarakat.
Direktur Utama RSUD Bendan Kota Pekalongan Junaedi Wibawa di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa melalui pencanangan zona integritas tersebut , pihaknya harus bersiap memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat.
"Selama ini, yang menjadi masalah adalah administrasi karena masyarakat merasa belum merasa mendapat pelayanan terbaik terkait administrasi.
Oleh karena, kami berusaha memberikan inovasi dalam pelayanan satu pintu agar tidak ada lagi percaloan," katanya.
Ia mengatakan RSUD akan terus mendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan ketransparanan tarif di RSUD Bendan Junaidi mengaku pihaknya akan terbuka pada pasien untuk melihat dan mengakses tarif di RSUD Bendan.
Selanjutnya, kata dia, dirinya juga akan mengajak pada seluruh karyawannya untuk taat pada peraturan yang berlaku dan tidak mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Saya akan memberikan pengawasan dan memberikan reward dan punishment sesuai hal yang dilakukan oleh para pegawai bawahan. Ini semua dilakukan agar pegawai memiliki semangat dan bekerja dengan baik atau melakukan pelanggaran peraturan," katanya.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz mengatakan pemkot mengapresiasi terhadap pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan RSUD Bendan.
"Tentunya, hal itu akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan jajaran manajemen dan karyawan RSUD Bendan Kota Pekalongan tentang zona integritas dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran pelayanan publik yang bebas KKN," katanya.
Direktur Utama RSUD Bendan Kota Pekalongan Junaedi Wibawa di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa melalui pencanangan zona integritas tersebut , pihaknya harus bersiap memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat.
"Selama ini, yang menjadi masalah adalah administrasi karena masyarakat merasa belum merasa mendapat pelayanan terbaik terkait administrasi.
Oleh karena, kami berusaha memberikan inovasi dalam pelayanan satu pintu agar tidak ada lagi percaloan," katanya.
Ia mengatakan RSUD akan terus mendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan ketransparanan tarif di RSUD Bendan Junaidi mengaku pihaknya akan terbuka pada pasien untuk melihat dan mengakses tarif di RSUD Bendan.
Selanjutnya, kata dia, dirinya juga akan mengajak pada seluruh karyawannya untuk taat pada peraturan yang berlaku dan tidak mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Saya akan memberikan pengawasan dan memberikan reward dan punishment sesuai hal yang dilakukan oleh para pegawai bawahan. Ini semua dilakukan agar pegawai memiliki semangat dan bekerja dengan baik atau melakukan pelanggaran peraturan," katanya.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz mengatakan pemkot mengapresiasi terhadap pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan RSUD Bendan.
"Tentunya, hal itu akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan jajaran manajemen dan karyawan RSUD Bendan Kota Pekalongan tentang zona integritas dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran pelayanan publik yang bebas KKN," katanya.