Semarang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono optimistis penerbitan obligasi oleh pemerintah setempat bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
"Dengan adanya terobosan ini memberikan speed up (percepatan) pembangunan yang mestinya kita butuhkan sekarang, tapi karena kita belum mampu, kita carikan skema melalui obligasi daerah. Kalau jadi, ini yang pertama kali dan sudah masuk program kita di RPJMD 2018-2023," katanya di Semarang, Selasa.
Sekda berharap rencana penerbitan obligasi daerah dapat terealisasi pada tahun ini, apalagi ada sejumlah pemerintah daerah yang sudah mengajukan pinjaman kepada Bank Jateng untuk mendorong pembangunan di daerah seperti Pemerintah Kabupaten Temanggung yang melakukan pinjaman untuk membangun rumah sakit.
Untuk menyepakati implementasi obligasi daerah, kata Sekda, perlu didukung beberapa peraturan daerah sebagai payung hukum yaitu perda tentang obligasi daerah, penyertaan modal, dan dana cadangan.
"Kabupaten/kota itu sudah berani pinjam ke Bank Jateng untuk pembangunan di daerahnya seperti Pemkab Temanggung pinjam Rp250 miliar untuk biaya mendirikan rumah sakit dan itu bisa berjalan. Bisa menyisihkan setoran pokok dan bunganya, tidak ada masalah. Kabupaten Grobogan dan Sragen juga melakukan hal sama," ujarnya.
Sebagai suatu sistem baru di Jateng, Sekda memaklumi berbagai respon yang ditujukan pada rencana implementasi obligasi daerah, namun pihaknya berpendapat akan lebih baik untuk bersikap optimistis karena realitanya percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
"Dinamikanya sebagai suatu hal baru pasti ada pihak yang meragukan dan ada yang optimistis. Saya berprinsip, lebih baik kita berbuat yang cermat, walaupun ada salah tidak apa-apa, daripada kita menunggu saja, tapi tidak bisa dilakukan," katanya.
Seperti diwartakan, Pemprov Jateng berencana menerbitkan obligasi daerah yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program strategis yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Saat ini, pemprov masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada, sedangkan untuk infrastruktur Pemprov Jateng telah melakukan pendataan sampai total pembiayaan.
"Dengan adanya terobosan ini memberikan speed up (percepatan) pembangunan yang mestinya kita butuhkan sekarang, tapi karena kita belum mampu, kita carikan skema melalui obligasi daerah. Kalau jadi, ini yang pertama kali dan sudah masuk program kita di RPJMD 2018-2023," katanya di Semarang, Selasa.
Sekda berharap rencana penerbitan obligasi daerah dapat terealisasi pada tahun ini, apalagi ada sejumlah pemerintah daerah yang sudah mengajukan pinjaman kepada Bank Jateng untuk mendorong pembangunan di daerah seperti Pemerintah Kabupaten Temanggung yang melakukan pinjaman untuk membangun rumah sakit.
Untuk menyepakati implementasi obligasi daerah, kata Sekda, perlu didukung beberapa peraturan daerah sebagai payung hukum yaitu perda tentang obligasi daerah, penyertaan modal, dan dana cadangan.
"Kabupaten/kota itu sudah berani pinjam ke Bank Jateng untuk pembangunan di daerahnya seperti Pemkab Temanggung pinjam Rp250 miliar untuk biaya mendirikan rumah sakit dan itu bisa berjalan. Bisa menyisihkan setoran pokok dan bunganya, tidak ada masalah. Kabupaten Grobogan dan Sragen juga melakukan hal sama," ujarnya.
Sebagai suatu sistem baru di Jateng, Sekda memaklumi berbagai respon yang ditujukan pada rencana implementasi obligasi daerah, namun pihaknya berpendapat akan lebih baik untuk bersikap optimistis karena realitanya percepatan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
"Dinamikanya sebagai suatu hal baru pasti ada pihak yang meragukan dan ada yang optimistis. Saya berprinsip, lebih baik kita berbuat yang cermat, walaupun ada salah tidak apa-apa, daripada kita menunggu saja, tapi tidak bisa dilakukan," katanya.
Seperti diwartakan, Pemprov Jateng berencana menerbitkan obligasi daerah yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program strategis yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Saat ini, pemprov masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada, sedangkan untuk infrastruktur Pemprov Jateng telah melakukan pendataan sampai total pembiayaan.