Cilacap (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendorong pembentukan desa siaga bencana karena daerah setempat berpotensi cukup tinggi terhadap bencana alam.
"Hal itu disebabkan potensi terjadinya bencana di Kabupaten Cilacap cukup tinggi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy di Cilacap, Kamis.
Ia mengatakan berdasarkan data, bencana yang berpotensi terjadi di Cilacap, antara lain banjir, longsor, pergerakan tanah, gempa bumi, tsunami, dan angin kencang, maupun puting beliung.
Oleh karena itu, Kabupaten Cilacap dikenal sebagai "supermarket bencana" lantaran berbagai bencana berpotensi terjadi, kecuali erupsi gunung berapi.
Terkait dengan pembentukan desa siaga bencana, Tri Komara mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, terutama jatuhnya korban jiwa.
"Kami mendorong semua desa yang rawan bencana untuk membentuk desa siaga bencana dan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Kami menargetkan setiap tahunnya ada dua desa siaga bencana yang terbentuk," katanya.
Hingga saat ini, di Kabupaten Cilacap telah terbentuk 28 desa siaga bencana, antara lain di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan yang rawan tsunami, Kecamatan Sidareja dan sekitarnya yang rawan banjir, serta Kecamatan Majenang dan sekitarnya yang rawan longsor.
Pihaknya siap memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pembentukan desa siaga bencana.
"Bahkan, pembentukan desa siaga bencana tersebut bisa didanai dari pemerintah desa," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah desa bisa mengalokasikan dana penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setempat.
Camat Karangpucung Martono mengatakan sejak 2019, pihaknya mendorong setiap pemerintah desa di daerah itu mengalokasikan dana siaga bencana berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta dalam APBDes masing-masing.
"Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan tanggap darurat ketika terjadi bencana di masing-masing desa, bisa untuk merespons tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD Kabupaten Cilacap. Mungkin Karangpucung merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Cilacap yang meminta setiap pemerintah desa di wilayahnya untuk menyiapkan dana siaga bencana dalam APBDes setempat," kata dia yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap.
Ia mengatakan di Kecamatan Karangpucung yang termasuk rawan longsor, pergerakan tanah, banjir bandang, dan angin kencang/puting beliung, hingga saat ini baru ada dua desa siaga bencana, yakni Babakan dan Ciruyung.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong seluruh desa di Kecamatan Karangpucung segera membentuk Forum PRB dalam rangka menuju desa siaga bencana karena wilayah tersebut tergolong rawan bencana.
"Hal itu disebabkan potensi terjadinya bencana di Kabupaten Cilacap cukup tinggi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy di Cilacap, Kamis.
Ia mengatakan berdasarkan data, bencana yang berpotensi terjadi di Cilacap, antara lain banjir, longsor, pergerakan tanah, gempa bumi, tsunami, dan angin kencang, maupun puting beliung.
Oleh karena itu, Kabupaten Cilacap dikenal sebagai "supermarket bencana" lantaran berbagai bencana berpotensi terjadi, kecuali erupsi gunung berapi.
Terkait dengan pembentukan desa siaga bencana, Tri Komara mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, terutama jatuhnya korban jiwa.
"Kami mendorong semua desa yang rawan bencana untuk membentuk desa siaga bencana dan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Kami menargetkan setiap tahunnya ada dua desa siaga bencana yang terbentuk," katanya.
Hingga saat ini, di Kabupaten Cilacap telah terbentuk 28 desa siaga bencana, antara lain di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan yang rawan tsunami, Kecamatan Sidareja dan sekitarnya yang rawan banjir, serta Kecamatan Majenang dan sekitarnya yang rawan longsor.
Pihaknya siap memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pembentukan desa siaga bencana.
"Bahkan, pembentukan desa siaga bencana tersebut bisa didanai dari pemerintah desa," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah desa bisa mengalokasikan dana penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setempat.
Camat Karangpucung Martono mengatakan sejak 2019, pihaknya mendorong setiap pemerintah desa di daerah itu mengalokasikan dana siaga bencana berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta dalam APBDes masing-masing.
"Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan tanggap darurat ketika terjadi bencana di masing-masing desa, bisa untuk merespons tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD Kabupaten Cilacap. Mungkin Karangpucung merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Cilacap yang meminta setiap pemerintah desa di wilayahnya untuk menyiapkan dana siaga bencana dalam APBDes setempat," kata dia yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap.
Ia mengatakan di Kecamatan Karangpucung yang termasuk rawan longsor, pergerakan tanah, banjir bandang, dan angin kencang/puting beliung, hingga saat ini baru ada dua desa siaga bencana, yakni Babakan dan Ciruyung.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong seluruh desa di Kecamatan Karangpucung segera membentuk Forum PRB dalam rangka menuju desa siaga bencana karena wilayah tersebut tergolong rawan bencana.