Purworejo (ANTARA) - Ratusan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo menolak politisasi rumah ibadah.
Penolakan tersebut disampaikan dalam literasi pengawasan pemilu kepada tokoh lintas agama di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Minggu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Nur Kholiq menjelaskan literasi pengawasan pemilu bagian dari sosialasasi pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran.
Ia mengatakan literasi pengawasan bagian dari ikhtiar Bawaslu Purworejo dengan menggandeng tokoh-tokoh lintas agama untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Tokoh lintas agama dalam sosialisasi partisipasif ini sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Ada harapan besar bagaimana peran tokoh lintas agama di Kabupaten Purworejo menciptakan pemilu yang kondusif," kata Kholiq.
Dalam kegiatan sosialisasi itu, Bawaslu Purworejo membagikan serial buku pengawasan partisipasif versi agama yang ada di Indonesia.
"Serial buku-buku literasi pengawasan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan untuk mengantisipasi ujaran kebencian dan berita bohong," katanya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo Alie Yafie mengatakan ada upaya dari kelompok tertentu yang mencoba menggunakan agama untuk kepentingan politik terselubung.
"Salah satunya yang sudah seringkali kita dengar politisasi rumah ibadah," katanya.
Menurut dia, rumah ibadah sangat berbahaya kalau digunakan untuk mengembangkan politik-politik identitas. Politik identitas di tempat ibadah harus diakui dampaknya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.
"Bawaslu berpikir bahwa pemuka agama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mencegah penggunaan tempat ibadah untuk kontestasi politik," katanya.
Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan aspek penting bagi legitimasi pemilu adalah terselenggaranya pengawasan yang baik.
"Melalui pengawasan yang baik proses dan mekanisme pemilu akan selalu terjaga sesuai aturan," katanya.
Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong berharap, pelaksanaan pemilu pada tahap rapat umum sampai pencoblosan 17 April 2019 dapat berjalan dengan baik.
"Pemilu akan berjalan dengan baik apabila semua unsur terlibat dalam pengawasan, termasuk tokoh lintas agama," katanya.
Ia mengatakan Polri dan TNI berkomitmen menjaga kondusivitas pemilu di Kabupaten Purworejo. TNI dan Polri sepenuh hati menjaga stabilitas keamanan untuk mencegah berbagai hal yang membuat tidak kondusif mendekati masa pencoblosan.
Penolakan tersebut disampaikan dalam literasi pengawasan pemilu kepada tokoh lintas agama di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Minggu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Nur Kholiq menjelaskan literasi pengawasan pemilu bagian dari sosialasasi pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran.
Ia mengatakan literasi pengawasan bagian dari ikhtiar Bawaslu Purworejo dengan menggandeng tokoh-tokoh lintas agama untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Tokoh lintas agama dalam sosialisasi partisipasif ini sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Ada harapan besar bagaimana peran tokoh lintas agama di Kabupaten Purworejo menciptakan pemilu yang kondusif," kata Kholiq.
Dalam kegiatan sosialisasi itu, Bawaslu Purworejo membagikan serial buku pengawasan partisipasif versi agama yang ada di Indonesia.
"Serial buku-buku literasi pengawasan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan untuk mengantisipasi ujaran kebencian dan berita bohong," katanya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo Alie Yafie mengatakan ada upaya dari kelompok tertentu yang mencoba menggunakan agama untuk kepentingan politik terselubung.
"Salah satunya yang sudah seringkali kita dengar politisasi rumah ibadah," katanya.
Menurut dia, rumah ibadah sangat berbahaya kalau digunakan untuk mengembangkan politik-politik identitas. Politik identitas di tempat ibadah harus diakui dampaknya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.
"Bawaslu berpikir bahwa pemuka agama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mencegah penggunaan tempat ibadah untuk kontestasi politik," katanya.
Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan aspek penting bagi legitimasi pemilu adalah terselenggaranya pengawasan yang baik.
"Melalui pengawasan yang baik proses dan mekanisme pemilu akan selalu terjaga sesuai aturan," katanya.
Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong berharap, pelaksanaan pemilu pada tahap rapat umum sampai pencoblosan 17 April 2019 dapat berjalan dengan baik.
"Pemilu akan berjalan dengan baik apabila semua unsur terlibat dalam pengawasan, termasuk tokoh lintas agama," katanya.
Ia mengatakan Polri dan TNI berkomitmen menjaga kondusivitas pemilu di Kabupaten Purworejo. TNI dan Polri sepenuh hati menjaga stabilitas keamanan untuk mencegah berbagai hal yang membuat tidak kondusif mendekati masa pencoblosan.