Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta menyatakan hingga saat ini masih kesulitan melakukan pengadaan barang dan jasa karena terkendala oleh Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (SPSE) Versi 4.3 CA (Certificate Authority) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Di sistem ini sebetulnya ada dua sistem, yaitu 4.3 dan 4.3 CA. Surakarta menjadi satu dari 14 kota yang ditunjuk sebagai 'pilot project' untuk penerapan sistem 4.3 CA ini. Namun dalam perjalanannya, kami terkendala proses yang masih sering eror," kata Asisten Pengembangan Ekonomi Sekda Kota Surakarta Agus Sutrisno pada Sosialisasi Penerapan Aplikasi SPSE Versi 4.3 di The Sunan Hotel Solo, Rabu.
Ia mengatakan terjadi kendala teknis di aplikasi manajemen sistem (AMS) dan "key management system" (KMS). Menurut dia, dengan adanya kendala pada sistem tersebut maka Pemkot Surakarta yang merupakan mitra LKPP tidak bisa melakukan transaksi untuk pengadaan barang dan jasa.
"Sampai dengan saat ini seharusnya ada 20 pengadaan yang bisa diteken tetapi belum bisa. Upaya yang sudah ditempuh, salah satunya Wali Kota bersurat ke Menkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kami sudah difasilitasi untuk bertemu dengan LKPP," katanya.
Meski demikian, yang menjadi masalah adalah AMS dan KMS bukan merupakan kewenangan dari LKPP melainkan Badan Cyber Nasional.
"Harapannya dalam waktu dekat ini LKPP dan Badan Cyber Nasional bisa duduk bersama karena kalau berlarut-larut kami akan minta pencabutan 'pilot projecting' 4.3 CA dan kembali ke 4.3. Memang prosesnya lebih lancar namun risikonya bisa terkena 'hack'," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Surakarta Suyamto mengatakan sudah ada 49 paket pengadaan barang untuk proyek pemerintah tahun anggaran 2019 yang coba diajukan oleh Pemkot Surakarta.
"Dari total itu yang selesai ada 29 paket, yang 20 masih proses, 9 dicoba masuk tetapi sampai sekarang juga belum bisa 'clear'. Lainnya juga masih menunggu," katanya.
Ia mengatakan beberapa paket yang sampai saat ini masih terkendala di antaranya pemeliharaan jalan kota, pengembangan sambungan air limbah, dan pembangunan saluran drainase "city walk" Slamet Riyadi sisi timur.
Terkait hal itu, ia berharap pertemuan antara LKPP dan Badan Cyber Nasional dapat cepat dilakukan agar segera ada hasil yang diperoleh Pemkot Surakarta.
"Karena kalau tidak jalan kan proses pengadaan terhenti, dengan begitu dikhawatirkan serapan APBD akan rendah," katanya.
"Di sistem ini sebetulnya ada dua sistem, yaitu 4.3 dan 4.3 CA. Surakarta menjadi satu dari 14 kota yang ditunjuk sebagai 'pilot project' untuk penerapan sistem 4.3 CA ini. Namun dalam perjalanannya, kami terkendala proses yang masih sering eror," kata Asisten Pengembangan Ekonomi Sekda Kota Surakarta Agus Sutrisno pada Sosialisasi Penerapan Aplikasi SPSE Versi 4.3 di The Sunan Hotel Solo, Rabu.
Ia mengatakan terjadi kendala teknis di aplikasi manajemen sistem (AMS) dan "key management system" (KMS). Menurut dia, dengan adanya kendala pada sistem tersebut maka Pemkot Surakarta yang merupakan mitra LKPP tidak bisa melakukan transaksi untuk pengadaan barang dan jasa.
"Sampai dengan saat ini seharusnya ada 20 pengadaan yang bisa diteken tetapi belum bisa. Upaya yang sudah ditempuh, salah satunya Wali Kota bersurat ke Menkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kami sudah difasilitasi untuk bertemu dengan LKPP," katanya.
Meski demikian, yang menjadi masalah adalah AMS dan KMS bukan merupakan kewenangan dari LKPP melainkan Badan Cyber Nasional.
"Harapannya dalam waktu dekat ini LKPP dan Badan Cyber Nasional bisa duduk bersama karena kalau berlarut-larut kami akan minta pencabutan 'pilot projecting' 4.3 CA dan kembali ke 4.3. Memang prosesnya lebih lancar namun risikonya bisa terkena 'hack'," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Surakarta Suyamto mengatakan sudah ada 49 paket pengadaan barang untuk proyek pemerintah tahun anggaran 2019 yang coba diajukan oleh Pemkot Surakarta.
"Dari total itu yang selesai ada 29 paket, yang 20 masih proses, 9 dicoba masuk tetapi sampai sekarang juga belum bisa 'clear'. Lainnya juga masih menunggu," katanya.
Ia mengatakan beberapa paket yang sampai saat ini masih terkendala di antaranya pemeliharaan jalan kota, pengembangan sambungan air limbah, dan pembangunan saluran drainase "city walk" Slamet Riyadi sisi timur.
Terkait hal itu, ia berharap pertemuan antara LKPP dan Badan Cyber Nasional dapat cepat dilakukan agar segera ada hasil yang diperoleh Pemkot Surakarta.
"Karena kalau tidak jalan kan proses pengadaan terhenti, dengan begitu dikhawatirkan serapan APBD akan rendah," katanya.