Semarang (Antaranews Jateng) - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat lelang proyek-proyek pembangunan.
"Secara umum, kinerja OPD dilihat dari statistik sudah bagus. Indikator, kinerja rekan-rekan OPD sudah semakin bagus," katanya, di sela peninjauan sejumlah hasil pembangunan 2018, di Semarang, Selasa.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi menyebutkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 sebesar 92 persen, tetapi pada 2018 serapan APBD meningkat menjadi 94,56 persen.
Dari kegiatan, kata politikus PDI Perjuangan itu, jika pada tahun-tahun lalu ada beberapa kontraktor yang di-"blacklist", seperti proyek jalan, pasar, dan sebagainya karena pengerjaannya tidak selesai.
"Hari ini, semua berjalan sampai selesai. Ada satu, Pasar Wonodri ada perpanjangan. Ini berdasarkan pertimbangan dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)," katanya.
Hasilnya, kata dia, TP4D mempertimbangkan adanya persoalan sosial agar pedagang segera bisa masuk dan memang ada aturan yang bisa dipakai sehingga pengerjaan bisa diperpanjang hingga 20 Januari 2019.
Meski sudah bagus, ia mengingatkan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, yakni kebiasaan dari OPD yang selalu melaksanakan lelang proyek pembangunan mepet dengan akhir tahun.
"Pertama. Kenapa mesti pakai ilmu `gedandapan`? Masih ada beberapa OPD yang lelangnya diundur-undur. Pokoknya, saya pantau sekarang. Di awal tahun ini harus mulai lelang," katanya.
Kedua, kata dia, ada beberapa pekerjaan yang secara kualitas sudah bagus, tetapi secara estetika masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, misalnya dalam pembuatan bangunan.
"Contoh, membuat gedung. `Spooning`-nya (coakan, red.) harusnya lurus, ini `mlentang-mlentong`, bengkak-bengkok. Saya bilang, `mbok dibenerin`. Katanya, masa pemeliharaan akan dibenerin," katanya.
Hendi menyayangkan sikap kontraktor dan OPD yang tidak teliti semacam itu sehingga masih ada kekurangan-kekurangan yang mengurangi nilai estetika bangunan.
"Maksud saya, kenapa harus ditemukan begitu? Mestinya, waktu tanda tangan (penyelesaian, red.) 100 persen, mereka sudah melihat hal-hal seperti itu," katanya.
"Secara umum, kinerja OPD dilihat dari statistik sudah bagus. Indikator, kinerja rekan-rekan OPD sudah semakin bagus," katanya, di sela peninjauan sejumlah hasil pembangunan 2018, di Semarang, Selasa.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi menyebutkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 sebesar 92 persen, tetapi pada 2018 serapan APBD meningkat menjadi 94,56 persen.
Dari kegiatan, kata politikus PDI Perjuangan itu, jika pada tahun-tahun lalu ada beberapa kontraktor yang di-"blacklist", seperti proyek jalan, pasar, dan sebagainya karena pengerjaannya tidak selesai.
"Hari ini, semua berjalan sampai selesai. Ada satu, Pasar Wonodri ada perpanjangan. Ini berdasarkan pertimbangan dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)," katanya.
Hasilnya, kata dia, TP4D mempertimbangkan adanya persoalan sosial agar pedagang segera bisa masuk dan memang ada aturan yang bisa dipakai sehingga pengerjaan bisa diperpanjang hingga 20 Januari 2019.
Meski sudah bagus, ia mengingatkan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, yakni kebiasaan dari OPD yang selalu melaksanakan lelang proyek pembangunan mepet dengan akhir tahun.
"Pertama. Kenapa mesti pakai ilmu `gedandapan`? Masih ada beberapa OPD yang lelangnya diundur-undur. Pokoknya, saya pantau sekarang. Di awal tahun ini harus mulai lelang," katanya.
Kedua, kata dia, ada beberapa pekerjaan yang secara kualitas sudah bagus, tetapi secara estetika masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, misalnya dalam pembuatan bangunan.
"Contoh, membuat gedung. `Spooning`-nya (coakan, red.) harusnya lurus, ini `mlentang-mlentong`, bengkak-bengkok. Saya bilang, `mbok dibenerin`. Katanya, masa pemeliharaan akan dibenerin," katanya.
Hendi menyayangkan sikap kontraktor dan OPD yang tidak teliti semacam itu sehingga masih ada kekurangan-kekurangan yang mengurangi nilai estetika bangunan.
"Maksud saya, kenapa harus ditemukan begitu? Mestinya, waktu tanda tangan (penyelesaian, red.) 100 persen, mereka sudah melihat hal-hal seperti itu," katanya.