Kudus (Antaranews Jateng) - Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal menjadi program prioritas jangka pendek untuk mendukung peningkatan kinerja selama kepemimpinan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Wakilnya Hartopo.
"Reformasi birokrasi memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dalam waktu dekat," kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil didampingi Wakilnya Hartopo ditemui usai simposium 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa.
Dalam simposium tersebut, dihadirkan panelis dari akademisi Undip Semarang R. Slamet Santoso, Nur Hidayat Sardini, tokoh masyarakat Kudus Em Najib Hasan, dan akademisi IAIN Kudus Adri Efferi.
Selama 100 hari kerja memang belum melakukan reformasi birokrasi lantaran masih fokus realisasi program 100 hari kerja serta penataan awal kepemimpinannya di Kota Kudus.
.
"Jika saja mereka tanggap, sebenarnya sudah kami sentuh dan peringati setiap saat," ujarnya.
Pemkab Kudus menargetkan reformasi birokrasi berlangsung setelah 6 bulan kepemimpinannya, tepatnya mulai Maret 2019.
Masa 6 bulan, menurut Muhammad Tamzil, dianggap cukup sebagai tenggang waktu bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunjukkan serta memperbaiki kinerjanya di pemerintahan.
"Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut akan dilakukan penataan sambil melakukan evaluasi," ujarnya.
Apabila kinerja mereka dinilai tidak ada perubahan,dimungkinkan pencopotan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Muhammad Tamzil mengakui beberapa OPD di Kabupaten Kudus memang mulai memahami keinginannya. Namun, sebagian ada yang masih belum ingin bangun.
Beberapa OPD yang menunjukkan kinerja cukup baik, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus dan RSUD Loekmono Hadi Kudus.
Muhammad Tamzil dan Hartopo resmi menjabat sejak 24 September 2018.
Selama masa 100 hari kepemimpinannya, sejumlah program telah direalisasi, seperti bantuan sosial santunan kematian satu hari cair, santunan uang tunggu pasien rumah sakit, pelatihan 50 calon wirausaha baru, dan tunjangan Rp1 juta per bulan bagi guru swasta.
Sejumlah panelis lebih banyak menyoroti soal salah satu dari sembilan program andalan Muhammad Tamzil dan Hartopo, yakni soal pengembangan ekonomi.
Kemudahan dalam pengurusan perizinan juga menjadi sorotan karena masih ditemukan hambatan dalam pengurusan jenis perizinan tertentu ketika menyangkut sejumlah OPD.
"Reformasi birokrasi memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dalam waktu dekat," kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil didampingi Wakilnya Hartopo ditemui usai simposium 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa.
Dalam simposium tersebut, dihadirkan panelis dari akademisi Undip Semarang R. Slamet Santoso, Nur Hidayat Sardini, tokoh masyarakat Kudus Em Najib Hasan, dan akademisi IAIN Kudus Adri Efferi.
Selama 100 hari kerja memang belum melakukan reformasi birokrasi lantaran masih fokus realisasi program 100 hari kerja serta penataan awal kepemimpinannya di Kota Kudus.
.
"Jika saja mereka tanggap, sebenarnya sudah kami sentuh dan peringati setiap saat," ujarnya.
Pemkab Kudus menargetkan reformasi birokrasi berlangsung setelah 6 bulan kepemimpinannya, tepatnya mulai Maret 2019.
Masa 6 bulan, menurut Muhammad Tamzil, dianggap cukup sebagai tenggang waktu bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunjukkan serta memperbaiki kinerjanya di pemerintahan.
"Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut akan dilakukan penataan sambil melakukan evaluasi," ujarnya.
Apabila kinerja mereka dinilai tidak ada perubahan,dimungkinkan pencopotan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Muhammad Tamzil mengakui beberapa OPD di Kabupaten Kudus memang mulai memahami keinginannya. Namun, sebagian ada yang masih belum ingin bangun.
Beberapa OPD yang menunjukkan kinerja cukup baik, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus dan RSUD Loekmono Hadi Kudus.
Muhammad Tamzil dan Hartopo resmi menjabat sejak 24 September 2018.
Selama masa 100 hari kepemimpinannya, sejumlah program telah direalisasi, seperti bantuan sosial santunan kematian satu hari cair, santunan uang tunggu pasien rumah sakit, pelatihan 50 calon wirausaha baru, dan tunjangan Rp1 juta per bulan bagi guru swasta.
Sejumlah panelis lebih banyak menyoroti soal salah satu dari sembilan program andalan Muhammad Tamzil dan Hartopo, yakni soal pengembangan ekonomi.
Kemudahan dalam pengurusan perizinan juga menjadi sorotan karena masih ditemukan hambatan dalam pengurusan jenis perizinan tertentu ketika menyangkut sejumlah OPD.