Banyumas (Antaranews Jateng) - Komandan Komando Resor Militer 071/Wijayakusuma Kolonel Kavaleri Dani Wardhana meminta agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran dan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.
"Memang kita melayani kesatuan, dalam arti kita tidak melayani masyarakat. Anggaran yang kita operasionalkan adalah anggaran dari negara yang akan disalurkan ke sub-subsatuan kerja, yakni Kodim sesuai untuk peruntukannya," katanya di Markas Korem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Danrem mengatakan hal itu terkait dengan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Korem 071/Wijayakusuma menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut dia, Korem selain mengelola anggaran sub-subsatuan kerja, Kodim pun memiliki anggaran tersendiri yang dikelola sendiri oleh subsatuan kerja.
"Oleh karena ada program kerja, anggaran yang ada harus dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan. Hal ini sudah berjalan sesuai apa yang disampaikan komando atas. Ini komitmen bersama, satu suara dan satu tujuan," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto Samin memberikan apresiasi atas terlenggaranya Pencanangan Zona Integritas Korem 071/Wijayakusuma menuju WBK serta WBBM.
Menurut dia, pengelolaan anggaran yang ada di Korem 071/Wijayakusuma sudah sangat baik karena dari 12 indikator penilaian di setiap satuan kerja rata-rata mencapai 98,89 persen sehingga mendekati sempurna.
"Penilaian ini masih bisa banyak lagi dari yang saat ini kami nilai karena masih tersisa beberapa hari menjelang tutup tahun. Apalagi masih ada sisa anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, karena itu saya pikir masih akan meningkat dan bisa mencapai 100 persen," katanya.
Ia meyakini Korem 071/Wijayakusuma sudah melaksanakan WBK karena hal itu merupakan suatu keharusan dan kewajiban semua satuan kerja.
Dia mengakui WBK merupakan pelabelan namun untuk memberikan label, harus diuji lebih dulu dan akan dinilai apakah sudah sesuai atau belum peruntukannya.
"Sebagai mitra kerja, KPPN Purwokerto mendukung sepenuhnya hal ini. Tidak hanya KPPN saja, namun semuanya harus mendukung dan membantu mengawasi," katanya.
"Memang kita melayani kesatuan, dalam arti kita tidak melayani masyarakat. Anggaran yang kita operasionalkan adalah anggaran dari negara yang akan disalurkan ke sub-subsatuan kerja, yakni Kodim sesuai untuk peruntukannya," katanya di Markas Korem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Danrem mengatakan hal itu terkait dengan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Korem 071/Wijayakusuma menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut dia, Korem selain mengelola anggaran sub-subsatuan kerja, Kodim pun memiliki anggaran tersendiri yang dikelola sendiri oleh subsatuan kerja.
"Oleh karena ada program kerja, anggaran yang ada harus dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan. Hal ini sudah berjalan sesuai apa yang disampaikan komando atas. Ini komitmen bersama, satu suara dan satu tujuan," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto Samin memberikan apresiasi atas terlenggaranya Pencanangan Zona Integritas Korem 071/Wijayakusuma menuju WBK serta WBBM.
Menurut dia, pengelolaan anggaran yang ada di Korem 071/Wijayakusuma sudah sangat baik karena dari 12 indikator penilaian di setiap satuan kerja rata-rata mencapai 98,89 persen sehingga mendekati sempurna.
"Penilaian ini masih bisa banyak lagi dari yang saat ini kami nilai karena masih tersisa beberapa hari menjelang tutup tahun. Apalagi masih ada sisa anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, karena itu saya pikir masih akan meningkat dan bisa mencapai 100 persen," katanya.
Ia meyakini Korem 071/Wijayakusuma sudah melaksanakan WBK karena hal itu merupakan suatu keharusan dan kewajiban semua satuan kerja.
Dia mengakui WBK merupakan pelabelan namun untuk memberikan label, harus diuji lebih dulu dan akan dinilai apakah sudah sesuai atau belum peruntukannya.
"Sebagai mitra kerja, KPPN Purwokerto mendukung sepenuhnya hal ini. Tidak hanya KPPN saja, namun semuanya harus mendukung dan membantu mengawasi," katanya.