Semarang (Antaranews Jateng) - Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sepakat menerapkan transaksi nontunai (cashless) di berbagai sektor, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Kesepakatan penerapan transaksi nontunai tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh bupati/wali kota se-Jateng di Semarang, Rabu.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng.
Ganjar menjelaskan bahwa implementasi transaksi nontunai sudah diperintahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak lama.
"Saya berharap penandatanganan komitmen ini benar-benar dapat dijalankan secepatnya," kata politikus PDIP.
Ia menyebutkan belum semua pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota di Jateng mengimplementasikan gerakan transaksi nontunai.
Saat ini, kata Ganjar, baru ada tiga kota di Jateng yang telah menerapkan transaksi nontunai yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.
"Kabupaten Pati mulai gencar menerapkan gerakan ini dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Oleh karena itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti serta mencontoh daerah-daerah ini," ujarnya.
"Sudah tidak zamannya lagi bendahara membayar ke dinas menggunakan uang tunai atau dinas membayar ke pelaksana proyek menggunakan uang tunai, tapi transfer agar transparan, akuntabel, dan akan menghindarkan dari praktik korupsi," katanya.
Sementara itu, penerapan transaksi nontunai pada sisi pendapatan juga sangat mendesak dilakukan saat ini untuk pendapatan dari sektor pajak, retribusi, parkir, dan pendapatan lainnya.
"Kalau ini (transaksi non-tunai) bisa diterapkan, saya sangat yakin pendapatan akan makin tinggi karena mencegah kebocoran di lapangan," ujarnya.
Setelah penandatanganan komitmen ini, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjutinya.
Hal pertama yang harus dilakukan setelah ini adalah penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
"Alat juga harus disiapkan misalnya alat parkir berlangganan, alat untuk retribusi pasar dan sebagainya," katanya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga akan terus menyosialisasikan penggunaan transaksi non-tunai kepada masyarakat secara masif.
Kesepakatan penerapan transaksi nontunai tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh bupati/wali kota se-Jateng di Semarang, Rabu.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng.
Ganjar menjelaskan bahwa implementasi transaksi nontunai sudah diperintahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak lama.
"Saya berharap penandatanganan komitmen ini benar-benar dapat dijalankan secepatnya," kata politikus PDIP.
Ia menyebutkan belum semua pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota di Jateng mengimplementasikan gerakan transaksi nontunai.
Saat ini, kata Ganjar, baru ada tiga kota di Jateng yang telah menerapkan transaksi nontunai yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.
"Kabupaten Pati mulai gencar menerapkan gerakan ini dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Oleh karena itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti serta mencontoh daerah-daerah ini," ujarnya.
"Sudah tidak zamannya lagi bendahara membayar ke dinas menggunakan uang tunai atau dinas membayar ke pelaksana proyek menggunakan uang tunai, tapi transfer agar transparan, akuntabel, dan akan menghindarkan dari praktik korupsi," katanya.
Sementara itu, penerapan transaksi nontunai pada sisi pendapatan juga sangat mendesak dilakukan saat ini untuk pendapatan dari sektor pajak, retribusi, parkir, dan pendapatan lainnya.
"Kalau ini (transaksi non-tunai) bisa diterapkan, saya sangat yakin pendapatan akan makin tinggi karena mencegah kebocoran di lapangan," ujarnya.
Setelah penandatanganan komitmen ini, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjutinya.
Hal pertama yang harus dilakukan setelah ini adalah penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
"Alat juga harus disiapkan misalnya alat parkir berlangganan, alat untuk retribusi pasar dan sebagainya," katanya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga akan terus menyosialisasikan penggunaan transaksi non-tunai kepada masyarakat secara masif.