Cilacap (Antaranews Jateng) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, akan segera mendata ulang jumlah anggotanya yang menjadi peserta asuransi nelayan, kata Ketua HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono.
"Program asuransi untuk nelayan, baik yang dilaksanakan PT Asuransi Jasindo maupun BPJS Ketenagakerjaan, sudah berjalan di Cilacap. Namun kami belum memiliki data pasti mengenai jumlah nelayan yang menjadi peserta asuransi terutama yang mendapatkan subsidi dalam pembayaran premi," katanya di Cilacap, Selasa.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap maupun penyelenggara asuransi nelayan untuk mememperdata peserta program tersebut.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar pihaknya bisa mendaftarkan anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang belum terdaftar sebagai peserta PT Asuransi Jasindo maupun BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami memang belum mendata kembali dari setiap rukun nelayan, siapa saja yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan dan siapa saja yang ikut Asuransi Jasindo secara mandiri maupun mendapatkan subsidi," katanya.
Ia mengaku sempat mencoba mendaftarkan beberapa anak buah kapalnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun ternyata sebagian di antaranya ditolak karena telah menjadi peserta program asuransi nelayan dari Jasindo.
Atas dasar itulah, Sarjono berencana mendata ulang jumlah anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun PT Asuransi Jasindo.
"Apalagi program asuransi nelayan dari Jasindo ada yang mandiri, sehingga kami ingin mengetahui apakah masih ada yang berlanjut apa enggak, termasuk yang mendapatkan subsidi premi dari pemerintah," katanya.
Dia mengharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara HNSI dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap untuk menangani masalah nelayan khususnya yang berkaitan dengan asuransi.
Menurut dia, data peserta asuransi nelayan di Kabupaten Cilacap dapat digunakan HNSI untuk menyosialisasikannya kepada nelayan-nelayan yang lain.
"Dengan demikian, kami bisa mengatakan `kamu sudah dianggap mampu sehingga ikut yang mandiri. Sementara bagi yang belum menjadi peserta, akan didaftarkan," katanya.
Ia mengakui program asuransi nelayan yang dilayani PT Asuransi Jasindo banyak diminati nelayan Cilacap karena dalam pengajuan klaim tidak terlalu rumit dan nilai santunan yang diberikan juga cukup besar.
Berdasarkan data Dinas Perikanan Cilacap, dari 16.000 nelayan di kabupaten itu, 13.000 nelayan di antaranya telah mendapat bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) dari APBN pada tahun 2016 dan 2017, sisanya yang sebanyak 3.000 nelayan diusulkan untuk mendapatkan BPAN pada tahun 2018.
Oleh karena BPAN hanya berlaku selama satu tahun, nelayan yang mendapat bantuan premi pada tahun 2016 diarahkan untuk mengikuti program asuransi nelayan secara mandiri.
"Program asuransi untuk nelayan, baik yang dilaksanakan PT Asuransi Jasindo maupun BPJS Ketenagakerjaan, sudah berjalan di Cilacap. Namun kami belum memiliki data pasti mengenai jumlah nelayan yang menjadi peserta asuransi terutama yang mendapatkan subsidi dalam pembayaran premi," katanya di Cilacap, Selasa.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap maupun penyelenggara asuransi nelayan untuk mememperdata peserta program tersebut.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar pihaknya bisa mendaftarkan anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang belum terdaftar sebagai peserta PT Asuransi Jasindo maupun BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami memang belum mendata kembali dari setiap rukun nelayan, siapa saja yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan dan siapa saja yang ikut Asuransi Jasindo secara mandiri maupun mendapatkan subsidi," katanya.
Ia mengaku sempat mencoba mendaftarkan beberapa anak buah kapalnya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun ternyata sebagian di antaranya ditolak karena telah menjadi peserta program asuransi nelayan dari Jasindo.
Atas dasar itulah, Sarjono berencana mendata ulang jumlah anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun PT Asuransi Jasindo.
"Apalagi program asuransi nelayan dari Jasindo ada yang mandiri, sehingga kami ingin mengetahui apakah masih ada yang berlanjut apa enggak, termasuk yang mendapatkan subsidi premi dari pemerintah," katanya.
Dia mengharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara HNSI dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap untuk menangani masalah nelayan khususnya yang berkaitan dengan asuransi.
Menurut dia, data peserta asuransi nelayan di Kabupaten Cilacap dapat digunakan HNSI untuk menyosialisasikannya kepada nelayan-nelayan yang lain.
"Dengan demikian, kami bisa mengatakan `kamu sudah dianggap mampu sehingga ikut yang mandiri. Sementara bagi yang belum menjadi peserta, akan didaftarkan," katanya.
Ia mengakui program asuransi nelayan yang dilayani PT Asuransi Jasindo banyak diminati nelayan Cilacap karena dalam pengajuan klaim tidak terlalu rumit dan nilai santunan yang diberikan juga cukup besar.
Berdasarkan data Dinas Perikanan Cilacap, dari 16.000 nelayan di kabupaten itu, 13.000 nelayan di antaranya telah mendapat bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) dari APBN pada tahun 2016 dan 2017, sisanya yang sebanyak 3.000 nelayan diusulkan untuk mendapatkan BPAN pada tahun 2018.
Oleh karena BPAN hanya berlaku selama satu tahun, nelayan yang mendapat bantuan premi pada tahun 2016 diarahkan untuk mengikuti program asuransi nelayan secara mandiri.