Kudus (Antaranews Jateng) - Sebanyak 18.000 warga kurang mampu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah mendapat kartu keluarga sejahtera (KKS), sedangkanya sisanya menyusul seiring dengan mulai diberlakukannya program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Adapun jumlah penerima manfaat BPNT di Kabupaten Kudus sebanyak 40.824 keluarga, sedangkan yang sudah menerima kartu sebanyak 18.000 kartu," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Senin.
Selain dari peserta umum, kata dia, dari puluhan ribu keluarga yang menjadi sasaran penerima manfaat BPNT, juga ada yang berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, kata dia, petugas di lapangan memang diminta untuk mencermati para penerima bantuan tersebut apakah sudah menerima bantuan lain atau belum.
Informasi sementara, katanya, ada keluarga yang sudah menerima PKH, namun dalam pembagian kartu KKS juga ikut mendapatkan.
Hal tersebut, kata dia, tentu tidak boleh karena mendapatkan dobel bantuan, mengingat penerima PKH nantinya juga akan mendapatkan bantuan seperti halnya penerima KKS.
Terkait kendala di lapangan, kata dia, ada calon penerima yang sudah diundang, ternyata kartu keluarfa sejahtera atas nama dirinya belum tersedia.
"Hingga kini masih proses pembuatan rekening tabungan untuk para penerima manfaat di Kecamatan Dawe," ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, para penerima manfaat BPNT sudah membuat rekening tabungan secara kolektif.
Di antaranya di Kecamatan Mejobo, Jati, Jekulo dan Kota, serta kecamatan lainnya.
Meskipun alokasinya sudah ditentukan oleh pusat, kata dia, di masyarakat masih ada yang protes karena merasa termasuk golongan kurang mampu ternyata belum terdaftar ke dalam kelompok penerima manfaat.
"Kalaupun benar ada warga miskin yang belum tercatat, dipersilakan untuk mendaftar lewat kepala desa," ujarnya.
Nantinya, lanjut dia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus akan mengusulkannya ke pusat.
Ia mengingatkan warga yang mendapatkan bantuan pemerintah harus terlebih dahulu masuk ke dalam basis data terpadu (BDT).
Untuk melayani pembelian pangan oleh masyarakat kurang mampu pemilik kartu keluarga sejahtera (KKS), terdapat 141 warung elektronik yang tersebar di desa-desa.
Pemilik kartu KKS sudah bisa membeli bahan pangan, seperti beras seberat 8 kg dan telur seberat 1 kg.
Dari sembilan kecamatan, warung elektronik terbanyak terdapat di Kecamatan Dawe sebanyak 27 warung, disusul Kecamatan Kaliwungu sebanyak 20 warung, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bae sebanyak tujuh warung.
"Adapun jumlah penerima manfaat BPNT di Kabupaten Kudus sebanyak 40.824 keluarga, sedangkan yang sudah menerima kartu sebanyak 18.000 kartu," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Senin.
Selain dari peserta umum, kata dia, dari puluhan ribu keluarga yang menjadi sasaran penerima manfaat BPNT, juga ada yang berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, kata dia, petugas di lapangan memang diminta untuk mencermati para penerima bantuan tersebut apakah sudah menerima bantuan lain atau belum.
Informasi sementara, katanya, ada keluarga yang sudah menerima PKH, namun dalam pembagian kartu KKS juga ikut mendapatkan.
Hal tersebut, kata dia, tentu tidak boleh karena mendapatkan dobel bantuan, mengingat penerima PKH nantinya juga akan mendapatkan bantuan seperti halnya penerima KKS.
Terkait kendala di lapangan, kata dia, ada calon penerima yang sudah diundang, ternyata kartu keluarfa sejahtera atas nama dirinya belum tersedia.
"Hingga kini masih proses pembuatan rekening tabungan untuk para penerima manfaat di Kecamatan Dawe," ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, para penerima manfaat BPNT sudah membuat rekening tabungan secara kolektif.
Di antaranya di Kecamatan Mejobo, Jati, Jekulo dan Kota, serta kecamatan lainnya.
Meskipun alokasinya sudah ditentukan oleh pusat, kata dia, di masyarakat masih ada yang protes karena merasa termasuk golongan kurang mampu ternyata belum terdaftar ke dalam kelompok penerima manfaat.
"Kalaupun benar ada warga miskin yang belum tercatat, dipersilakan untuk mendaftar lewat kepala desa," ujarnya.
Nantinya, lanjut dia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus akan mengusulkannya ke pusat.
Ia mengingatkan warga yang mendapatkan bantuan pemerintah harus terlebih dahulu masuk ke dalam basis data terpadu (BDT).
Untuk melayani pembelian pangan oleh masyarakat kurang mampu pemilik kartu keluarga sejahtera (KKS), terdapat 141 warung elektronik yang tersebar di desa-desa.
Pemilik kartu KKS sudah bisa membeli bahan pangan, seperti beras seberat 8 kg dan telur seberat 1 kg.
Dari sembilan kecamatan, warung elektronik terbanyak terdapat di Kecamatan Dawe sebanyak 27 warung, disusul Kecamatan Kaliwungu sebanyak 20 warung, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bae sebanyak tujuh warung.