Semarang (Antaranews Jateng) - Sebagai bentuk empati pada pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jateng mengenakan pita hitam di lengan kiri.
Hal tersebut dilakukan saat acara Rapat Koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Jateng di Hotel Novotel Semarang, Rabu
Sebagaimana diketahui sejumlah pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang di Perairan Karawang, Jawa Barat.
"Untuk mengenang dan sebagai bentuk bela sungkawa kita atas 20 pegawai Kemenkeu yang jadi korban, mari kita kenakan pita hitam di lengan kiri," kata Kepala Kanwil DJPb Jateng Sulaimansyah dalam sambutannya.
Usai turun dari podium, dia segera menuju ke tempat duduk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyematkan pita di lengan suami Siti Atikoh Supriyanti itu.
"Mari sejenak kita mendoakan saudara kita yang jadi korban, dan semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan," ujar Ganjar menambahkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut Kemenkeu menyerahkan penghargaan piagam raihan opini WTP kepada 32 pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Kepada kepala daerah yang menerima penghargaan, Ganjar berpesan agar terus berupaya meningkatkan integritas dan selalu mewaspadai celah korupsi pada era digital ini.
"Kita harus melakukan pertobatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem, e-katalog itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog yaitu lewat komunikasi bawah tangan, maka jaga diri, (tingkatkan) spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Ganjar menyebutkan, cukup berat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi, apalagi saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman di era digital.
Ia mencontohkan, guna menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk melakukan korupsi.
Peluang korupsi lainnya, kata Ganjar, berada pada ranah jualan izin, jualan jabatan, mengakali, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan jajaran legislatif.
"Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada 32 pemerintah daerah di Hotel Novotel Semarang.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Sulaimansyah.
Terkait dengan penghargaan tersebut, Ganjar mengaku senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas dan kesadaran diri dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target dan jika selama ini hanya berorientasi menciptakan pemerintahan yang baik, maka harus diubah menjadi pemerintahan yang bersih.
"'Clean government'-lah yang diharapkan masyarakat saat ini dan kita harus belajar, saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia, mau tidak kita melakukan itu? satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Sulaimansyah menambahkan, penghargaan ini sekaligus untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja, akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Penerimapenghargaan opini WTP di Jateng yakni Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Pemkab Semarang, Pemkab Cilacap, Pemkab Banjarnegara, Pemkab Grobogan, Pemkab Sragen, Pemkab Karanganyar, Pemkab Tegal, Pemkab Blora.
Kemudian, Pemkab Pemalang, Pemkab Temanggung, Pemkab Wonosobo, Pemkab Purworejo, Pemkab Pati, Pemkab Jepara, Pemkab Magelang, Pemkab Batang, Pemkab Kebumen, Pemkab Demak, Pemkab Kudus, Pemkab Kendal, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Purbalingga, Pemkab Boyolali, Pemkab Wonogiri, Pemkab Pekalongan, dan Pemkab Banyumas.(LHP)
Hal tersebut dilakukan saat acara Rapat Koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Jateng di Hotel Novotel Semarang, Rabu
Sebagaimana diketahui sejumlah pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang di Perairan Karawang, Jawa Barat.
"Untuk mengenang dan sebagai bentuk bela sungkawa kita atas 20 pegawai Kemenkeu yang jadi korban, mari kita kenakan pita hitam di lengan kiri," kata Kepala Kanwil DJPb Jateng Sulaimansyah dalam sambutannya.
Usai turun dari podium, dia segera menuju ke tempat duduk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyematkan pita di lengan suami Siti Atikoh Supriyanti itu.
"Mari sejenak kita mendoakan saudara kita yang jadi korban, dan semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan," ujar Ganjar menambahkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut Kemenkeu menyerahkan penghargaan piagam raihan opini WTP kepada 32 pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Kepada kepala daerah yang menerima penghargaan, Ganjar berpesan agar terus berupaya meningkatkan integritas dan selalu mewaspadai celah korupsi pada era digital ini.
"Kita harus melakukan pertobatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem, e-katalog itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog yaitu lewat komunikasi bawah tangan, maka jaga diri, (tingkatkan) spiritualitas, ingat keluarga," katanya.
Ganjar menyebutkan, cukup berat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi, apalagi saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga semakin mengikuti perkembangan zaman di era digital.
Ia mencontohkan, guna menghindari korupsi beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog, namun itupun masih terbuka celah untuk melakukan korupsi.
Peluang korupsi lainnya, kata Ganjar, berada pada ranah jualan izin, jualan jabatan, mengakali, bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan jajaran legislatif.
"Melencengnya anggota legislatif itu jika ikut bekerja pada ranah eksekutif," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada 32 pemerintah daerah di Hotel Novotel Semarang.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Sulaimansyah.
Terkait dengan penghargaan tersebut, Ganjar mengaku senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas dan kesadaran diri dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target dan jika selama ini hanya berorientasi menciptakan pemerintahan yang baik, maka harus diubah menjadi pemerintahan yang bersih.
"'Clean government'-lah yang diharapkan masyarakat saat ini dan kita harus belajar, saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia, mau tidak kita melakukan itu? satu persatu catatan dari Kemenkeu kita perbaiki," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng Sulaimansyah menambahkan, penghargaan ini sekaligus untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja, akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Penerimapenghargaan opini WTP di Jateng yakni Pemprov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Pemkab Semarang, Pemkab Cilacap, Pemkab Banjarnegara, Pemkab Grobogan, Pemkab Sragen, Pemkab Karanganyar, Pemkab Tegal, Pemkab Blora.
Kemudian, Pemkab Pemalang, Pemkab Temanggung, Pemkab Wonosobo, Pemkab Purworejo, Pemkab Pati, Pemkab Jepara, Pemkab Magelang, Pemkab Batang, Pemkab Kebumen, Pemkab Demak, Pemkab Kudus, Pemkab Kendal, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Purbalingga, Pemkab Boyolali, Pemkab Wonogiri, Pemkab Pekalongan, dan Pemkab Banyumas.(LHP)