Jepara (Antaranews Jateng) - Program bantuan rumah untuk nelayan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, direncanakan bisa ditempati pada awal tahun 2019 setelah semua sarana dan prasarananya siap, kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jepara Anisah Salmah.
"Kondisi sekarang memang kurang layak ditempati. Untuk itu, kami meminta pihak pelaksana pembangunan untuk mempersiapkannya sebaik mungkin sehingga ketika nelayan menempati tidak ada permasalahan," ujarnya di Jepara, Rabu.
Ia berharap waktu dua bulan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hunian untuk nelayan tersebut.
Jangan sampai, kata dia, ketika ditempati justru timbul kekumuhan baru, sehingga pihak pengembang harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik agar perumahan untuk nelayan tersebut layak ditempati.
Ia berharap saat diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Jepara kondisinya benar-benar siap dihuni dan tidak perlu lagi Pemkab Jepara melakukan perbaikan.
Setelah ada serah terima, katanya, Pemkab Jepara memang akan mengusulkan anggaran untuk beberapa perbaikan agar pemanfaatan rumah nelayan tersebut bisa lebih maksimal, terutama sarana dan prasarana pendukungnya.
Model pemanfaatannya nanti, kata dia, disamakan dengan rumah susun sederhana sewa setara lantai satu.
"Tarif sewanya tentu sesuai peraturan daerah tentang tarif Rusunawa sehingga tidak perlu menyusun perda baru," ujarnya.
Kepala Desa Kedungmalang Fahrur Rozikin mengungkapkan rencana rumah nelayan tersebut akan ditempati memang sudah ada pemberitahuan karena saat ini sudah ada 30-an keluarga nelayan yang mendaftar di Kantor Desa Kedungmalang.
"Apakah rumah nelayan yang tersedia masih kurang atau tidak, menunggu animo masyarakatnya nanti," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, kondisinya memang tidak layak ditempati sehingga menunggu persiapan agar nantinya layak ditempati, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk sebuah permukiman juga harus disiapkan.
Jumlah warga miskin di Desa Kedungmalang yang bermata pencaharian sebagai nelayan, katanya, lebih dari 100-an keluarga.
Bahkan, lanjut dia, banyak satu rumah yang ditempati antara dua hingga empat keluarga sehingga mereka memang benar-benar membutuhkan tempat hunian yang murah.
"Harapan warga, tempat tinggal tersebut bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, karena lahannya milik Pemkab Jepara tentunya menjadi aset pemerintah dan pelepasan hak tersebut juga tidak mudah," ujarnya.
Adapun jumlah keluarga di Desa Kedungmalang sebanyak 1.377 keluarga dan sekitar 800 keluarga di antaranya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Jumlah rumah yang disediakan sebanyak 90 unit dengan model bangunan kopel deret dengan tipe rumah 36 guna memaksimalkan ketersediaan lahan.
Berdasarkan keterangan pemda setempat, Desa Kedungmalang merupakan salah satu kantung nelayan yang mayoritas miskin sehingga diusulkan bantuan rumah untuk nelayan sebagai stimulan karena nantinya mereka harus mampu membangun rumah sendiri.
"Kondisi sekarang memang kurang layak ditempati. Untuk itu, kami meminta pihak pelaksana pembangunan untuk mempersiapkannya sebaik mungkin sehingga ketika nelayan menempati tidak ada permasalahan," ujarnya di Jepara, Rabu.
Ia berharap waktu dua bulan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan hunian untuk nelayan tersebut.
Jangan sampai, kata dia, ketika ditempati justru timbul kekumuhan baru, sehingga pihak pengembang harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik agar perumahan untuk nelayan tersebut layak ditempati.
Ia berharap saat diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Jepara kondisinya benar-benar siap dihuni dan tidak perlu lagi Pemkab Jepara melakukan perbaikan.
Setelah ada serah terima, katanya, Pemkab Jepara memang akan mengusulkan anggaran untuk beberapa perbaikan agar pemanfaatan rumah nelayan tersebut bisa lebih maksimal, terutama sarana dan prasarana pendukungnya.
Model pemanfaatannya nanti, kata dia, disamakan dengan rumah susun sederhana sewa setara lantai satu.
"Tarif sewanya tentu sesuai peraturan daerah tentang tarif Rusunawa sehingga tidak perlu menyusun perda baru," ujarnya.
Kepala Desa Kedungmalang Fahrur Rozikin mengungkapkan rencana rumah nelayan tersebut akan ditempati memang sudah ada pemberitahuan karena saat ini sudah ada 30-an keluarga nelayan yang mendaftar di Kantor Desa Kedungmalang.
"Apakah rumah nelayan yang tersedia masih kurang atau tidak, menunggu animo masyarakatnya nanti," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, kondisinya memang tidak layak ditempati sehingga menunggu persiapan agar nantinya layak ditempati, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk sebuah permukiman juga harus disiapkan.
Jumlah warga miskin di Desa Kedungmalang yang bermata pencaharian sebagai nelayan, katanya, lebih dari 100-an keluarga.
Bahkan, lanjut dia, banyak satu rumah yang ditempati antara dua hingga empat keluarga sehingga mereka memang benar-benar membutuhkan tempat hunian yang murah.
"Harapan warga, tempat tinggal tersebut bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, karena lahannya milik Pemkab Jepara tentunya menjadi aset pemerintah dan pelepasan hak tersebut juga tidak mudah," ujarnya.
Adapun jumlah keluarga di Desa Kedungmalang sebanyak 1.377 keluarga dan sekitar 800 keluarga di antaranya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Jumlah rumah yang disediakan sebanyak 90 unit dengan model bangunan kopel deret dengan tipe rumah 36 guna memaksimalkan ketersediaan lahan.
Berdasarkan keterangan pemda setempat, Desa Kedungmalang merupakan salah satu kantung nelayan yang mayoritas miskin sehingga diusulkan bantuan rumah untuk nelayan sebagai stimulan karena nantinya mereka harus mampu membangun rumah sendiri.