Solo (Antaranews Jateng) - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan BPR akan memperluas pelayanan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.
"Dalam hal ini BPR/BPRS peduli terhadap usaha produktif yang berperan dalam perekonomian daerah," kata Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto pada Munas X Perbarindo dan Seminar Nasional "Peran BPR-BPRS sebagai Mitra UMKM dalam Memperluas Akses Pelayanan Perbankan bagi Masyarakat Indonesia" di The Sunan Hotel Solo, Senin.
Ia mengatakan sejauh ini sudah banyak UMKM yang mengakses fasilitas kredit di BPR. Menurut dia, total kredit yang disalurkan hingga Juli 2018 sebesar Rp95 triliun atau tumbuh 8,59 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, lebih dari setengahnya kredit yang disalurkan merupakan modal kerja.
"Untuk pertumbuhan kredit modal kerja ini juga lebih baik. Jika pada tahun 2017 tumbuh 10 persen dan pada Juli 2018 jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tumbuh 7 persen," katanya.
Ia mengatakan pertumbuhan positif tidak hanya terlihat dari kredit tetapi juga sektor lain, salah satunya penghimpunan dana. Menurut dia, hingga bulan Juli 2018 realisasi penghimpunan dana sebesar Rp27,6 triliun atau naik sebesar 14,23 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Selanjutnya, dengan perbandingan waktu yang sama untuk realisasi deposito sebesar Rp60 triliun atau tumbuh sebesar 8,88 persen.
Sedangkan dari sisi jumlah nasabah, dari total 17 juta nasabah BPR, untuk debitur berjumlah 4 juta rekening dengan rata-rata pinjaman sekitar Rp27 juta.
"Kalau untuk deposan sekitar 600.000 rekening dan rata-rata deposito Rp102 juta. Sedangkan untuk jumlah penabung 12,4 juta rekening dan rata-rata tabungan Rp2 juta," katanya.
Sementara itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, pihaknya berupaya terus meningkatkan tingkat inklusi keuangan.
"Dari hasil survei terakhir yang kami lakukan pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan mencapai 67,82 persen. Kalau targetnya sesuai dengan program pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019," katanya.
Terkait dengan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, dikatakannya, bertujuan agar pelaku UMKM makin terliterasi layanan jasa perbankan dan "bankable".
"Dalam hal ini BPR/BPRS peduli terhadap usaha produktif yang berperan dalam perekonomian daerah," kata Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto pada Munas X Perbarindo dan Seminar Nasional "Peran BPR-BPRS sebagai Mitra UMKM dalam Memperluas Akses Pelayanan Perbankan bagi Masyarakat Indonesia" di The Sunan Hotel Solo, Senin.
Ia mengatakan sejauh ini sudah banyak UMKM yang mengakses fasilitas kredit di BPR. Menurut dia, total kredit yang disalurkan hingga Juli 2018 sebesar Rp95 triliun atau tumbuh 8,59 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, lebih dari setengahnya kredit yang disalurkan merupakan modal kerja.
"Untuk pertumbuhan kredit modal kerja ini juga lebih baik. Jika pada tahun 2017 tumbuh 10 persen dan pada Juli 2018 jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tumbuh 7 persen," katanya.
Ia mengatakan pertumbuhan positif tidak hanya terlihat dari kredit tetapi juga sektor lain, salah satunya penghimpunan dana. Menurut dia, hingga bulan Juli 2018 realisasi penghimpunan dana sebesar Rp27,6 triliun atau naik sebesar 14,23 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Selanjutnya, dengan perbandingan waktu yang sama untuk realisasi deposito sebesar Rp60 triliun atau tumbuh sebesar 8,88 persen.
Sedangkan dari sisi jumlah nasabah, dari total 17 juta nasabah BPR, untuk debitur berjumlah 4 juta rekening dengan rata-rata pinjaman sekitar Rp27 juta.
"Kalau untuk deposan sekitar 600.000 rekening dan rata-rata deposito Rp102 juta. Sedangkan untuk jumlah penabung 12,4 juta rekening dan rata-rata tabungan Rp2 juta," katanya.
Sementara itu, untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, pihaknya berupaya terus meningkatkan tingkat inklusi keuangan.
"Dari hasil survei terakhir yang kami lakukan pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan mencapai 67,82 persen. Kalau targetnya sesuai dengan program pemerintah yaitu 75 persen di tahun 2019," katanya.
Terkait dengan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, dikatakannya, bertujuan agar pelaku UMKM makin terliterasi layanan jasa perbankan dan "bankable".