Solo (Antaranews Jateng) - Bank Indonesia berharap peredaran uang palsu tidak dikaitkan dengan politik mengingat munculnya kasus tersebut sering terjadi tanpa melihat momentum.

"Selalu ada naik turun peredaran uang palsu. Tidak langsung kami kaitkan, dengan tahun politik pasti peredaran meningkat," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA) Kantor Perwakilan (KPw) BI Surakarta Bhakti Artanta di Solo, Rabu.

Meski demikian, dikatakannya, dinamika tersebut perlu dicermati. Oleh karena itu, pihaknya berupaya terus melakukan langkah edukasi preventif.

"Sebetulnya kami tidak mau ada represif sampai ke ranah kepolisian. Jadi kami edukasi dulu, tetapi kami tetap berupaya selalu berkoordinasi dengan kepolisian," katanya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Karanganyar membongkar sindikat peredaran uang palsu yang menyerupai rupiah dan mata uang asing.

Dalam kasus tersebut, kepolisian menemukan belasan lembar uang palsu rupiah dan ratusan lembar upal dolar Amerika Serikat (AS).

"Kalau rupiah masih menjadi ranah kami, tetapi kalau untuk mata uang asing sudah langsung kepolisian," katanya.

Sementara itu, ia mengingatkan untuk transaksi di dalam negeri tidak boleh menggunakan mata uang asing.

"Mata uang asing apapun tidak boleh, termasuk dolar. Apalagi kalau ternyata sampai ada uang palsunya," katanya.