Semarang (Antaranews Jateng) - Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Ke-5 Hak Asasi Manusia tingkat nasional pada 13-15 November 2018.
Keputusan penyelenggaraan Festival HAM di Kabupaten Wonosobo tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh lima pejabat di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.
Kelima pejabat itu adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Purnawirawan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) Sugeng Bahagijo.
Tema penyelenggaraan Festival Ke-5 HAM 2018 adalah "Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan".
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi menyambut baik ide Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengajak anak-anak dan pelajar pada penyelenggaraan Festival HAM tahun ini.
Menurut Ganjar, anak-anak dan pelajar merupakan investasi yang paling bagus untuk masa depan bangsa.
"Nilai-nilai tentang budi pekerti, kepantasan ini harus sejak dini ditanamkan agar mereka kelak selalu ingat bahwa ada kepantasan-kepantasan yang harus selalu dijaga dalam hubungannya bermasyarakat," ujarnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, Festival HAM 2018 yang merupakan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini diselenggarakan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asai manusia.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Wonosobo dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Festival HAM 2018 karena memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang HAM sehingga dijuluki sebagai kabupaten yang ramah HAM.
"Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia tentang toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta pemenuhan, dan perlindungan HAM secara umum," katanya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual negeri ini dan dapat ditiru daerah lain, bahkan mungkin sebagai inspirasi di negara luar.
Lebih lanjut ia menjelaskan intoleransi saat ini sudah mengancam keberagaman, sebab itu ia berharap anak-anak dan pelajar dilibatkan dalam festival tersebut.
"Kalau pengetahuan tentang hak asasi manusia ini ditanamkan sejak dini, kelak mereka akan mengerti dan lebih berhati-hati jika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pihak lain," ujarnya.
Keputusan penyelenggaraan Festival HAM di Kabupaten Wonosobo tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh lima pejabat di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.
Kelima pejabat itu adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Purnawirawan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia Development (INFID) Sugeng Bahagijo.
Tema penyelenggaraan Festival Ke-5 HAM 2018 adalah "Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan".
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi menyambut baik ide Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengajak anak-anak dan pelajar pada penyelenggaraan Festival HAM tahun ini.
Menurut Ganjar, anak-anak dan pelajar merupakan investasi yang paling bagus untuk masa depan bangsa.
"Nilai-nilai tentang budi pekerti, kepantasan ini harus sejak dini ditanamkan agar mereka kelak selalu ingat bahwa ada kepantasan-kepantasan yang harus selalu dijaga dalam hubungannya bermasyarakat," ujarnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, Festival HAM 2018 yang merupakan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini diselenggarakan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asai manusia.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Wonosobo dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Festival HAM 2018 karena memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang HAM sehingga dijuluki sebagai kabupaten yang ramah HAM.
"Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia tentang toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta pemenuhan, dan perlindungan HAM secara umum," katanya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual negeri ini dan dapat ditiru daerah lain, bahkan mungkin sebagai inspirasi di negara luar.
Lebih lanjut ia menjelaskan intoleransi saat ini sudah mengancam keberagaman, sebab itu ia berharap anak-anak dan pelajar dilibatkan dalam festival tersebut.
"Kalau pengetahuan tentang hak asasi manusia ini ditanamkan sejak dini, kelak mereka akan mengerti dan lebih berhati-hati jika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pihak lain," ujarnya.