Pekalongan (Antaranews Jateng) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggandeng elemen masyarakat dan forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) menyelenggarakan kegiatan "Deklarasi Pemilu Damai", Senin.
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Sugiharto di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa kegiatan Deklarasi Pemilu Damai ini merupakan agenda bersama yang digelar serentak oleh Bawaslu se-Jawa Tengah.
"Melalui acara Deklarasi Pemilu Damai, kami berharap seluruh elemen masyarakat baik partai politik (parpol) peserta pemilu, instansi terkait maupun masyarakat secara umum dapat menaati aturan yang ada agar Kota Pekalongan ini dapat tercipta pemilu yang damai, aman dan bermartabat," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandi Sitepu mengatakan ada beberapa potensi kerawanan selama penyelenggaraan pemilu seperti pada masa kampanye yang sudah dimulai sejak 23 September 2018.
Kemudian potensi kerawanan lain, kata dia, yaitu pada masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil perhitungan suara.
"Ada beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye yang saat ini sudah berlangsung seperti pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, kampanye di luar jadwal, pelibatan anak di bawah umur, politik uang, konflik antarpendukung hingga netralitasi PNS, TNI dan Polri," katanya.
Deklarasi yang digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Ketua Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH) Moh Luthfi yang diikuti peserta lain.
Kemudian dilakukan penandatanganan komitmen menjalankan pemilu damai oleh seluruh peserta dan ditutup dengan orasi pemilu damai di depan Hotel Dafam.
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Sugiharto di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa kegiatan Deklarasi Pemilu Damai ini merupakan agenda bersama yang digelar serentak oleh Bawaslu se-Jawa Tengah.
"Melalui acara Deklarasi Pemilu Damai, kami berharap seluruh elemen masyarakat baik partai politik (parpol) peserta pemilu, instansi terkait maupun masyarakat secara umum dapat menaati aturan yang ada agar Kota Pekalongan ini dapat tercipta pemilu yang damai, aman dan bermartabat," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandi Sitepu mengatakan ada beberapa potensi kerawanan selama penyelenggaraan pemilu seperti pada masa kampanye yang sudah dimulai sejak 23 September 2018.
Kemudian potensi kerawanan lain, kata dia, yaitu pada masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil perhitungan suara.
"Ada beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye yang saat ini sudah berlangsung seperti pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, kampanye di luar jadwal, pelibatan anak di bawah umur, politik uang, konflik antarpendukung hingga netralitasi PNS, TNI dan Polri," katanya.
Deklarasi yang digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Ketua Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH) Moh Luthfi yang diikuti peserta lain.
Kemudian dilakukan penandatanganan komitmen menjalankan pemilu damai oleh seluruh peserta dan ditutup dengan orasi pemilu damai di depan Hotel Dafam.