Magelang (Antaranews Jateng) - Sekitar 100 karyawan hotel di wilayah Magelang dan sekitarnya mengikuti uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata (LSPPar) Housekeeper.
Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Sucipto di Magelang, Jumat, mengatakan dalam menunjang program pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi profesi di bidang pariwisata LSPPar Housekeeper menggandeng sejumlah pihak untuk melaksanakan program sertifikasi di bidang housekeeping.
Sucipto mengatakan untuk sertifikasi secara nasional sudah dimulai sejak 2006 dengan subsidi dari pemerintah, kemudian tahun 2012 hingga 2013 pemerintah meinta masyarakat untuk mandiri dalam sertifikasi tersebut.
"Namun, ternyata antusias masyarakat relatif kecil, akhirnya 2016 mulai lagi disubsidi pemerintah," katanya.
Ia menuturkan pada 2018, khusus di pariwisata bidang perhotelan housekeeper mendapat kuota 2.200 untuk disertifikasi.
Menurut dia dari target 2.200 sertifikasi tersebut sekitar 1.800 sudah dilakukan sertifikasi khusus housekeeper.
Ia menuturkan melalui kegiatan sebagai anak bangsa dibekali oleh pemerintah, apalagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia harus bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.
Ketua Indonesian Housekeeper Association Magelang Faizal Iziana mengatakan program sertifikasi ini baru pertama kali dilakukan di Magelang dan pesertanya cukup banyak.
"Sekitar 100 orang akan mengikuti sertifikasi, yakni untuk sertifikat level II hingga level VI, namun hari ini paling banyak untuk sertifikat level II (room/housekeeping attendant/butter)," katanya.
Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Jawa Tengah Sugeng Sugiantoro mengatakan kegiatan sertifikasi ini sangat perlu, sertifikasi itu sebetulnya seperti SIM.
"Kita bisa melakukan sesuatu kalau belum ada surat izinnya kita dibilang belum kompeten. Sertifikasi ini difasilitasi pemerintah untuk memastikan bahwa karyawan hotel ini adalah kompeten di bidangnya supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, karena dengan MEA memungkinkan tenaga asing bekerja di dalam negeri, maka kita harus selevel, maka uji kompetensi dan sertifikasi seperti ini perlu dilakukan," katanya.
Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Sucipto di Magelang, Jumat, mengatakan dalam menunjang program pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi profesi di bidang pariwisata LSPPar Housekeeper menggandeng sejumlah pihak untuk melaksanakan program sertifikasi di bidang housekeeping.
Sucipto mengatakan untuk sertifikasi secara nasional sudah dimulai sejak 2006 dengan subsidi dari pemerintah, kemudian tahun 2012 hingga 2013 pemerintah meinta masyarakat untuk mandiri dalam sertifikasi tersebut.
"Namun, ternyata antusias masyarakat relatif kecil, akhirnya 2016 mulai lagi disubsidi pemerintah," katanya.
Ia menuturkan pada 2018, khusus di pariwisata bidang perhotelan housekeeper mendapat kuota 2.200 untuk disertifikasi.
Menurut dia dari target 2.200 sertifikasi tersebut sekitar 1.800 sudah dilakukan sertifikasi khusus housekeeper.
Ia menuturkan melalui kegiatan sebagai anak bangsa dibekali oleh pemerintah, apalagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia harus bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.
Ketua Indonesian Housekeeper Association Magelang Faizal Iziana mengatakan program sertifikasi ini baru pertama kali dilakukan di Magelang dan pesertanya cukup banyak.
"Sekitar 100 orang akan mengikuti sertifikasi, yakni untuk sertifikat level II hingga level VI, namun hari ini paling banyak untuk sertifikat level II (room/housekeeping attendant/butter)," katanya.
Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Jawa Tengah Sugeng Sugiantoro mengatakan kegiatan sertifikasi ini sangat perlu, sertifikasi itu sebetulnya seperti SIM.
"Kita bisa melakukan sesuatu kalau belum ada surat izinnya kita dibilang belum kompeten. Sertifikasi ini difasilitasi pemerintah untuk memastikan bahwa karyawan hotel ini adalah kompeten di bidangnya supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, karena dengan MEA memungkinkan tenaga asing bekerja di dalam negeri, maka kita harus selevel, maka uji kompetensi dan sertifikasi seperti ini perlu dilakukan," katanya.