Magelang (Antaranews Jateng) - Kota Magelang meraih penghargaan nasional berupa "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018" melalui inovasi "Siap Uji Kir Online" yang dikelola Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Magelang.
Keterangan tertulis Humas Pemkot Magelang di Magelang, Kamis, menyebutkan penyerahan penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina di Surabaya pada Rabu (19/9) malam.
Windarti menyatakan kebanggaan Kota Magelang atas penghargaan tersebut, sedangkan penerapan inovasi "Siap Uji Kir Online" mempercepat layanan, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
"Semoga organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain bisa mengikuti jejak positif dengan membuat terobosan dan inovasi terbaik demi peningkatan layanan publik. Tidak hanya yang layanan publik saja, tapi semua saya harapkan jangan malu-malu buat hal yang baru. Seperti inovasi ini, ternyata kan OPD kita banyak yang mampu. Ayo OPD jangan takut buat perubahan," kata diai.
Ia mengemukakan pentingnya penebaran inspirasi kepada semua OPD Pemkot Magelang untuk membangun terobosan dan inovasi, terutama terkait dengan pelayanan publik, seperti kesehatan, umum, dan pendidikan.
Pengembangan inovasi pelayanan publik, ujarnya, termasuk bagian penting dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Syafruddin mengatakan pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, diangkat dan dijadikan program nasional.
"Saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik," kata dia.
Kebijakan tersebut, kata dia, antara lain dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Pelayanan Publik (MPP).
Menurut dia, kekuatan pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya, bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
“Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Salah satu terobosannya dengan Mal Pelayanan Publik," katanya.
Penerima penghargaan "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik" terdiri atas 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.
Daerah penerima penghargaan itu akan kembali diikutkan dalam lomba untuk menjadi 40 terbaik dengan hasil penilaian akan diumumkan pada November 2018.
"Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik pada November bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta," katanya. (hms)
Keterangan tertulis Humas Pemkot Magelang di Magelang, Kamis, menyebutkan penyerahan penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina di Surabaya pada Rabu (19/9) malam.
Windarti menyatakan kebanggaan Kota Magelang atas penghargaan tersebut, sedangkan penerapan inovasi "Siap Uji Kir Online" mempercepat layanan, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
"Semoga organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain bisa mengikuti jejak positif dengan membuat terobosan dan inovasi terbaik demi peningkatan layanan publik. Tidak hanya yang layanan publik saja, tapi semua saya harapkan jangan malu-malu buat hal yang baru. Seperti inovasi ini, ternyata kan OPD kita banyak yang mampu. Ayo OPD jangan takut buat perubahan," kata diai.
Ia mengemukakan pentingnya penebaran inspirasi kepada semua OPD Pemkot Magelang untuk membangun terobosan dan inovasi, terutama terkait dengan pelayanan publik, seperti kesehatan, umum, dan pendidikan.
Pengembangan inovasi pelayanan publik, ujarnya, termasuk bagian penting dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Syafruddin mengatakan pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, diangkat dan dijadikan program nasional.
"Saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik," kata dia.
Kebijakan tersebut, kata dia, antara lain dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Pelayanan Publik (MPP).
Menurut dia, kekuatan pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya, bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
“Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Salah satu terobosannya dengan Mal Pelayanan Publik," katanya.
Penerima penghargaan "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik" terdiri atas 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.
Daerah penerima penghargaan itu akan kembali diikutkan dalam lomba untuk menjadi 40 terbaik dengan hasil penilaian akan diumumkan pada November 2018.
"Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik pada November bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta," katanya. (hms)