Purbalingga (Antaranews Jateng) - Sekitar 200 awak angkutan kota (angkot) Purbalingga, Jawa Tengah, berunjuk rasa terkait adanya pengalihan rute "Bus Rapid Transit" (BRT) Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui Alun-Alun Purbalingga pada hari Minggu (2/9).
Dalam unjuk rasa yang digelar di depan bekas Kantor Pemadam Kebakaran Purbalingga, Senin, awak angkot yang tergabung dalam Osaka menilai rute BRT Trans Jateng yang melintasi Alun-Alun Purbalingga seharusnya tidak dilakukan meskipun tidak ada halte angkutan aglomerasi tersebut.
"Kami meminta agar BRT tidak memasuki alun-alun. Kami telah berkoordinasi dengan pihak provinsi (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, red.), pihak operator, dan manajemennya. Intinya, kami tidak menginginkan unjuk rasa terulang kembali," kata Sekretaris Osaka Liskam.
Menurut dia, awak angkot merasa terganggu dan khawatir terhadap BRT Trans Jateng yang masuk ke dalam kota serta mengitari Alun-Alun Purbalingga meskipun tidak ada haltenya.
Perwakilan operator BRT Trans Jateng, Soborin, mengatakan pihaknya akan memenuhi tuntutan awak angkot yang tergabung dalam Osaka, yakni dengan mengembalikan rute BRT Trans Jateng melalui jalur yang telah ditentukan.
"Mulai hari ini (3/9), BRT tidak lagi melintasi Alun-Alun Purbalingga dan kembali melalui jalur yang telah ditentukan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan pengalihan rute BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui Alun-Alun Purbalingga pada hari Minggu (2/9) itu dilakukan hanya untuk menutup jarak tempuh yang telah ditentukan sejauh 28,6 kilometer.
Ia mengatakan jarak tempuh BRT dari tujuh armada Purbalingga, hanya satu armada yang sesuai, sedangkan armada-armada lainnya ada yang mencapai 28 kilometer, 28,2 kilometer, dan 28,4 kilometer.
"Dengan melintasi alun-alun, jarak tempuh bisa mencukupi sesuai dengan kontraknya dan kami tidak menaikkan penumpang di Alun-Alun Purbalingga. Oleh karena tidak disosialisasikan bersama-sama sehingga memicu aksi unjuk rasa," katanya.
Menurut dia, pengalihan rute melalui Alun-Alun Purbalingga itu masih bersifat uji coba sehingga pihaknya akan mencoba mengalihkan rute BRT melalui jalur lain yang tidak mengganggu angkutan kota.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Heri Deviantoro mengatakan BRT di Purbalingga termasuk program baru sehingga butuh peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan instansi terkait, terutama untuk menentukan posisi rute dan halte agar tidak mengganggu angkutan konvensional yang ada.
"Kami menyambut baik kesepakatan yang telah dilakukan antara Osaka dan operator BRT karena pada kesepakatan awal, alun-alun bukan merupakan rute yang dilintasi oleh BRT," katanya.
Dalam unjuk rasa yang digelar di depan bekas Kantor Pemadam Kebakaran Purbalingga, Senin, awak angkot yang tergabung dalam Osaka menilai rute BRT Trans Jateng yang melintasi Alun-Alun Purbalingga seharusnya tidak dilakukan meskipun tidak ada halte angkutan aglomerasi tersebut.
"Kami meminta agar BRT tidak memasuki alun-alun. Kami telah berkoordinasi dengan pihak provinsi (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, red.), pihak operator, dan manajemennya. Intinya, kami tidak menginginkan unjuk rasa terulang kembali," kata Sekretaris Osaka Liskam.
Menurut dia, awak angkot merasa terganggu dan khawatir terhadap BRT Trans Jateng yang masuk ke dalam kota serta mengitari Alun-Alun Purbalingga meskipun tidak ada haltenya.
Perwakilan operator BRT Trans Jateng, Soborin, mengatakan pihaknya akan memenuhi tuntutan awak angkot yang tergabung dalam Osaka, yakni dengan mengembalikan rute BRT Trans Jateng melalui jalur yang telah ditentukan.
"Mulai hari ini (3/9), BRT tidak lagi melintasi Alun-Alun Purbalingga dan kembali melalui jalur yang telah ditentukan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan pengalihan rute BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui Alun-Alun Purbalingga pada hari Minggu (2/9) itu dilakukan hanya untuk menutup jarak tempuh yang telah ditentukan sejauh 28,6 kilometer.
Ia mengatakan jarak tempuh BRT dari tujuh armada Purbalingga, hanya satu armada yang sesuai, sedangkan armada-armada lainnya ada yang mencapai 28 kilometer, 28,2 kilometer, dan 28,4 kilometer.
"Dengan melintasi alun-alun, jarak tempuh bisa mencukupi sesuai dengan kontraknya dan kami tidak menaikkan penumpang di Alun-Alun Purbalingga. Oleh karena tidak disosialisasikan bersama-sama sehingga memicu aksi unjuk rasa," katanya.
Menurut dia, pengalihan rute melalui Alun-Alun Purbalingga itu masih bersifat uji coba sehingga pihaknya akan mencoba mengalihkan rute BRT melalui jalur lain yang tidak mengganggu angkutan kota.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Heri Deviantoro mengatakan BRT di Purbalingga termasuk program baru sehingga butuh peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan instansi terkait, terutama untuk menentukan posisi rute dan halte agar tidak mengganggu angkutan konvensional yang ada.
"Kami menyambut baik kesepakatan yang telah dilakukan antara Osaka dan operator BRT karena pada kesepakatan awal, alun-alun bukan merupakan rute yang dilintasi oleh BRT," katanya.