Solo (Antaranews Jateng) - Perbankan di Kota Surakarta dan sekitarnya telah menyalurkan sebanyak 4.320 kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada pekan penukaran yang dilaksanakan pada pekan lalu.
"Angka ini melebihi target awal sebanyak 3.000 kartu GPN," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA)??Kantor Perwakilan (KPw) BI Surakarta Bhakti Artanta di Solo, Jumat.
Ia mengatakan tepatnya ada sebanyak 12 bank yang terlibat dalam acara "Pekan Penukaran Kartu GPN" tersebut, baik bank konvensional maupun syariah, di antaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan Bank Mandiri Syariah.
Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut dari `kick off` kartu GPN yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus di `car free day` Slamet Riyadi.
Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto mengatakan tepatnya mulai Senin (20/8) BI bersama dengan perbankan membuka layanan penukaran kartu ATM ke GPN di beberapa tempat, di antaranya Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pemda masing-masing Kabupaten/Kota dan di Kantor BI Kanwil Surakarta.
Ia mengatakan alasan BI mendorong penggunaan kartu berlogo Burung Garuda tersebut karena selama ini penggunaan kartu ATM masih menghadapi kendala interkoneksi dan interprobabilitas.
"Jadi ada alat pembayaran yang tidak terhubung satu sama lain. Demikian juga misalnya saat kita melakukan transaksi belanja, ketika akan bayar dengan kartu debet harus menggunakan mesin `electronic data capture` (EDC) tertentu sehingga perbankan cenderung membutuhkan dana operasional yang cukup besar," katanya.
Ia mengatakan penggunaan kartu ATM sesuai jenis bank yang sampai saat ini masih berjalan, belum sesuai dengan konsep dalam undang-undang (UU), yaitu sistem pembayaran harus efektif, efisien, dan aman.?
"Kalau selama ini masih kurang aman karena proses transaksi dilakukan di luar negeri. Transaksi juga belum sepenuhnya aman karena masih dilakukan oleh masing-masih bank, bukan ke lembaga `services` yang khusus melayani transaksi," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, Kartu Debet GPN tersebut belum bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri karena belum ada kerja sama dengan lembaga luar negeri.
"Angka ini melebihi target awal sebanyak 3.000 kartu GPN," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi (SPPURLA)??Kantor Perwakilan (KPw) BI Surakarta Bhakti Artanta di Solo, Jumat.
Ia mengatakan tepatnya ada sebanyak 12 bank yang terlibat dalam acara "Pekan Penukaran Kartu GPN" tersebut, baik bank konvensional maupun syariah, di antaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan Bank Mandiri Syariah.
Pelaksanaan tersebut merupakan tindak lanjut dari `kick off` kartu GPN yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus di `car free day` Slamet Riyadi.
Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto mengatakan tepatnya mulai Senin (20/8) BI bersama dengan perbankan membuka layanan penukaran kartu ATM ke GPN di beberapa tempat, di antaranya Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pemda masing-masing Kabupaten/Kota dan di Kantor BI Kanwil Surakarta.
Ia mengatakan alasan BI mendorong penggunaan kartu berlogo Burung Garuda tersebut karena selama ini penggunaan kartu ATM masih menghadapi kendala interkoneksi dan interprobabilitas.
"Jadi ada alat pembayaran yang tidak terhubung satu sama lain. Demikian juga misalnya saat kita melakukan transaksi belanja, ketika akan bayar dengan kartu debet harus menggunakan mesin `electronic data capture` (EDC) tertentu sehingga perbankan cenderung membutuhkan dana operasional yang cukup besar," katanya.
Ia mengatakan penggunaan kartu ATM sesuai jenis bank yang sampai saat ini masih berjalan, belum sesuai dengan konsep dalam undang-undang (UU), yaitu sistem pembayaran harus efektif, efisien, dan aman.?
"Kalau selama ini masih kurang aman karena proses transaksi dilakukan di luar negeri. Transaksi juga belum sepenuhnya aman karena masih dilakukan oleh masing-masih bank, bukan ke lembaga `services` yang khusus melayani transaksi," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, Kartu Debet GPN tersebut belum bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri karena belum ada kerja sama dengan lembaga luar negeri.