Semarang (Antaranews Jateng) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Syarifuddin meminta kinerja aparatur sipil negara di Jateng tetap dijaga meski gubernur definitif belum dilantik.
"Meski kepala daerah definitif belum dilantik, kinerja ASN tidak boleh menurun dan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berlangsung secara maksimal," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan harus terus berlangsung dan tidak boleh stagnan.
Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri berpesan agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengawal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh unit yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyiapan APBD Perubahan 2018 maupun APBD 2019, saya berharap penetapan KUA-PPAS untuk APBD 2019 bisa kita sepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam bulan depan," ujarnya.
Syarifuddin juga menginstruksikan ASN agar mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitarnya dalam menyikapi tahun politik mendatang secara dewasa, yakni dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.
Terlebih, kata dia, pada 20 September 2018 akan ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD, disusul masa kampanye yang berlangsung pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.
"Kita sebagai jajaran pemerintahan punya kewajiban untuk senantiasa mengomunikasikan kepada masyarakat di sekitar kita, bahwa dalam menyikapi tahun politik seperti ini tetap memelihara persatuan kesatuan kita, kerukunan antaragama, ras maupun golongan," katanya.
"Meski kepala daerah definitif belum dilantik, kinerja ASN tidak boleh menurun dan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berlangsung secara maksimal," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan harus terus berlangsung dan tidak boleh stagnan.
Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri berpesan agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengawal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh unit yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyiapan APBD Perubahan 2018 maupun APBD 2019, saya berharap penetapan KUA-PPAS untuk APBD 2019 bisa kita sepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam bulan depan," ujarnya.
Syarifuddin juga menginstruksikan ASN agar mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitarnya dalam menyikapi tahun politik mendatang secara dewasa, yakni dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.
Terlebih, kata dia, pada 20 September 2018 akan ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD, disusul masa kampanye yang berlangsung pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.
"Kita sebagai jajaran pemerintahan punya kewajiban untuk senantiasa mengomunikasikan kepada masyarakat di sekitar kita, bahwa dalam menyikapi tahun politik seperti ini tetap memelihara persatuan kesatuan kita, kerukunan antaragama, ras maupun golongan," katanya.