Kudus (Antaranews Jateng) - Progres pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus hingga Kamis sudah mencapai 90,439 persen atau melampaui target, kata pengawas pembangunan Bendungan Logung Kudus Dorlanda Sinaga.
"Sesuai dengan rencana, progres pembangunan bulan ini mencapai 88,537 persen. Namun, realisasinya justru melampaui," kata Dorlanda Sinaga di Kudus, Kamis.
Dengan demikian, kata Dorlanda Sinaga, terdapat selisih dari progres yang ditentukan sebelumnya sebesar 1,902 persen.
Aktivitas pekerjaan saat ini meliputi penyelesaian pembangunan bangunan pelimpah (spillway), gerbang gapura, saluran pengelak, dinding penahan (pelindung tebing), gardu pandang, dan tata kawasan.
"Khusus pembuatan rumah dinas sudah hampir selesai, demikian halnya untuk pemasangan pipa saluran yang berdiameter 1.200 sentimeter juga memasuki tahap akhir," kata Dorlanda Sinaga.
Pekerjaan selanjutnya, yakni pemasangan pipa pembuang air yang akan digunakan untuk saluran irigasi.
Pada bulan November 2018 yang direncanakan bangunan fisik bendungan sudah selesai, yakni pembuatan akses jalan dan fasilitas tambahan lainnya.
Sementara ini, area genangan Bendungan Logung sudah dirapikan agar saat penggenangan tidak ada benda yang berpotensi merusak dinding bendungan karena sebelumnya terdapat akar pepohonan serta pepohonan yang berada di dasar area bendungan.
"Jika dibiarkan, ketika sudah terisi angin, berpotensi merusak dinding bendungan saat terbawa arus air," kata Dorlanda Sinaga.
Dorlanda Sinaga berharap pembangunan bendungan bisa tuntas segera sehingga pada bulan Oktober 2018 ketika sudah memasuki musim hujan bisa dilakukan impounding (pengisian awal) bendungan.
"Harapannya, pada bulan Oktober 2018 sudah memasuki musim hujan," ujar Dorlanda Sinaga.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lahan yang dibangun Bendungan Logung seluas 196 hektare, tersebar di Desa Tanjungrejo dan Honggosoco (Kecamatan Jekulo), Desa Kandangmas dan Rejosari (Kecamatan Dawe) serta lahan milik Perum Perhutani.
Megaproyek pembangunan Bendungan Logung tersebut dengan nilai kontrak tahun jamak dianggarkan oleh Pemerintah lewat APBN sebesar Rp604,15 miliar. Anggaran sebesar itu meliputi biaya konstruksi sebesar Rp584,94 miliar dan biaya supervisi sebesar Rp19,21 miliar.
"Sesuai dengan rencana, progres pembangunan bulan ini mencapai 88,537 persen. Namun, realisasinya justru melampaui," kata Dorlanda Sinaga di Kudus, Kamis.
Dengan demikian, kata Dorlanda Sinaga, terdapat selisih dari progres yang ditentukan sebelumnya sebesar 1,902 persen.
Aktivitas pekerjaan saat ini meliputi penyelesaian pembangunan bangunan pelimpah (spillway), gerbang gapura, saluran pengelak, dinding penahan (pelindung tebing), gardu pandang, dan tata kawasan.
"Khusus pembuatan rumah dinas sudah hampir selesai, demikian halnya untuk pemasangan pipa saluran yang berdiameter 1.200 sentimeter juga memasuki tahap akhir," kata Dorlanda Sinaga.
Pekerjaan selanjutnya, yakni pemasangan pipa pembuang air yang akan digunakan untuk saluran irigasi.
Pada bulan November 2018 yang direncanakan bangunan fisik bendungan sudah selesai, yakni pembuatan akses jalan dan fasilitas tambahan lainnya.
Sementara ini, area genangan Bendungan Logung sudah dirapikan agar saat penggenangan tidak ada benda yang berpotensi merusak dinding bendungan karena sebelumnya terdapat akar pepohonan serta pepohonan yang berada di dasar area bendungan.
"Jika dibiarkan, ketika sudah terisi angin, berpotensi merusak dinding bendungan saat terbawa arus air," kata Dorlanda Sinaga.
Dorlanda Sinaga berharap pembangunan bendungan bisa tuntas segera sehingga pada bulan Oktober 2018 ketika sudah memasuki musim hujan bisa dilakukan impounding (pengisian awal) bendungan.
"Harapannya, pada bulan Oktober 2018 sudah memasuki musim hujan," ujar Dorlanda Sinaga.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lahan yang dibangun Bendungan Logung seluas 196 hektare, tersebar di Desa Tanjungrejo dan Honggosoco (Kecamatan Jekulo), Desa Kandangmas dan Rejosari (Kecamatan Dawe) serta lahan milik Perum Perhutani.
Megaproyek pembangunan Bendungan Logung tersebut dengan nilai kontrak tahun jamak dianggarkan oleh Pemerintah lewat APBN sebesar Rp604,15 miliar. Anggaran sebesar itu meliputi biaya konstruksi sebesar Rp584,94 miliar dan biaya supervisi sebesar Rp19,21 miliar.