Pemalang (Antaranews Jateng) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekalongan, Jawa Tengah, pada 2018 dapat mengakuisisi 1.375 badan usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Batang.
Kepala BPJS Pekalongan Septi Herawati, Senin di Pemalang, mengatakan bahwa sebanyak 1.375 badan usaha tersebut masing-masing di wilayah Kabupaten Pemalang 290 badan usaha, Kabupaten/Kota Pekalongan (718), dan Batang (367).
"Kami berharap mengakuisisi sebanyak 18.700 pekerja dari 1.375 badan usaha tersebut pada 2018," katanya usai mengikuti perayaan Dirgahayu Jawa Tengah di Pemalang.
Ia mengatakan selama ini kedisplinan pemilik badan usaha dalam membayarkan iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerja sudah relatif cukup baik.
Kendati demikian, kata dia, apabila masih dijumpai ada badan usaha yang menunggak iuran program kepesertaan BPJS maka akan diberikan surat pemberitahuan.
"Akan tetapi, jika hingga 4 bulan pembayaran iuran program BPJS kurang lancar maka kami akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menagih iuran pada pemilik badan usaha itu," katanya.
Ia mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah itu sudah pasti untuk kesejahteraan rakyat bukan malah sebaliknya, termasuk program BPJS untuk jaminan sosial masyarakat.
Kepala Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang Uun Setiadi mengatakan sejak 2017 hingga 2017, jumlah program kepesertaan BPJS naik 20 persen sedang iuran naik 40 persen.
"Oleh karena pada kegiatan pesta rakyat dalam rangkaian Dirgahayu Jateng di Kabupaten Pemalang ini kami berusaha memberikan pemahaman akan arti pentingnya ikut program BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat," katanya.
Kepala BPJS Pekalongan Septi Herawati, Senin di Pemalang, mengatakan bahwa sebanyak 1.375 badan usaha tersebut masing-masing di wilayah Kabupaten Pemalang 290 badan usaha, Kabupaten/Kota Pekalongan (718), dan Batang (367).
"Kami berharap mengakuisisi sebanyak 18.700 pekerja dari 1.375 badan usaha tersebut pada 2018," katanya usai mengikuti perayaan Dirgahayu Jawa Tengah di Pemalang.
Ia mengatakan selama ini kedisplinan pemilik badan usaha dalam membayarkan iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerja sudah relatif cukup baik.
Kendati demikian, kata dia, apabila masih dijumpai ada badan usaha yang menunggak iuran program kepesertaan BPJS maka akan diberikan surat pemberitahuan.
"Akan tetapi, jika hingga 4 bulan pembayaran iuran program BPJS kurang lancar maka kami akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menagih iuran pada pemilik badan usaha itu," katanya.
Ia mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah itu sudah pasti untuk kesejahteraan rakyat bukan malah sebaliknya, termasuk program BPJS untuk jaminan sosial masyarakat.
Kepala Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang Uun Setiadi mengatakan sejak 2017 hingga 2017, jumlah program kepesertaan BPJS naik 20 persen sedang iuran naik 40 persen.
"Oleh karena pada kegiatan pesta rakyat dalam rangkaian Dirgahayu Jateng di Kabupaten Pemalang ini kami berusaha memberikan pemahaman akan arti pentingnya ikut program BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat," katanya.