Semarang (Antaranews Jateng) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan pada impor bukan melarang impor sama sekali.
"Impor tidak dilarang, tetapi harap benar-benar diperhitungkan," kata Ari, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan, itu di sela kunjungan kerja dan resesnya di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Ari menjelaskan instruksi Presiden Jokowi tersebut harus digunakan, khususnya para pembantu presiden atau menteri-menteri yang memiliki kuasa atas kebijakan terkait untuk mengutamakan peningkatan produksi nasional.
Khususnya, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut, kebijakan di bidang pangan, yakni peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani.
"Jadi, sebisa mungkin kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai malah merugikan petani Indonesia," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal itu.
Menurut dia, terlalu mudahnya masuk barang-barang impor akan dengan mudah memengaruhi fluktuasi harga produk lokal, terutama pangan yang pada akhirnya akan merugikan para petani dari negeri sendiri.
Kalaupun terpaksa harus mengimpor, kata dia, harus benar-benar diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi membanjirnya produk impor di pasaran yang akan memengaruhi harga produk lokal.
"Apakah benar jumlah atau kuantiti barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kebutuhan impor hanya 100, tetapi yang diimpor sampai 500. Artinya, yang 400 ini sebenarnya tidak perlu," kata Ari.
"Impor tidak dilarang, tetapi harap benar-benar diperhitungkan," kata Ari, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan, itu di sela kunjungan kerja dan resesnya di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Ari menjelaskan instruksi Presiden Jokowi tersebut harus digunakan, khususnya para pembantu presiden atau menteri-menteri yang memiliki kuasa atas kebijakan terkait untuk mengutamakan peningkatan produksi nasional.
Khususnya, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut, kebijakan di bidang pangan, yakni peningkatan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani.
"Jadi, sebisa mungkin kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai malah merugikan petani Indonesia," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal itu.
Menurut dia, terlalu mudahnya masuk barang-barang impor akan dengan mudah memengaruhi fluktuasi harga produk lokal, terutama pangan yang pada akhirnya akan merugikan para petani dari negeri sendiri.
Kalaupun terpaksa harus mengimpor, kata dia, harus benar-benar diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi membanjirnya produk impor di pasaran yang akan memengaruhi harga produk lokal.
"Apakah benar jumlah atau kuantiti barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kebutuhan impor hanya 100, tetapi yang diimpor sampai 500. Artinya, yang 400 ini sebenarnya tidak perlu," kata Ari.