Solo (Antaranews Jateng) - Presiden National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, sangat prihatin dengan keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memojokan NPC terkait adanya aksi enam atlet disabilitas Jawa Barat yang tidak ikut Pelatnas Asian Para Games 2018 di Jakarta-Palembang.
"Kami sangat prihatin dengan keputusan Kemenpora yang menyalahkan NPC sebagai organisasi para atlet disabilitas itu," kata Senny Marbun, saat menanggapi surat dari Kemenpora, di Solo, Selasa.
Menurut Senny Marbun kenapa gara-gara enam atlet Jabar yang tidak masuk Pelatnas harus mengorbankan NPC yang sekarang sedang menanjak untuk mengharumkan nama bangsa dan negara pada olahrga multi event Asian Para Games 2018.
Senny Marbun NPC sebenarnya sudah fokus ke Asian Para Games 2018 ini, tetapi selalu ada kendala dengan adanya kejadian enam atlet Jabar yang tidak ikut dipanggil Pelatnas. Namun, Kemenpora justru menyalahkan NPC terkait kejadian tersebut.
Pihaknya menyayangkan peristiwa tersebut karena NPC berdiri dan beroperasi dengan dana swadaya organisasi untuk para atletnya agar mencapai prestasi terbaik baik tingkat nasional maupun internasional.
Menurut dia negara hadir memberikan anggaran hanya untuk kegiatan multi event saja, sedangkan NPC tetap harus beroperasi untuk organisasinya untuk meningkatkan para atletnya.
"Saya sejak 2004 pernah menggadaikan surat mobil yang dananya hanya untuk menghidupi NPC," katanya.
Sekretaris NPC Indonesia Pribadi mengatakan NPC dalam menjalankan roda organisasinya ada aturannya pertama sesuai dengan Undang Undang RI No.3/2015, dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No,16, 17, dan 18. NPC juga berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh anggota berupa anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) merupakan pedoman dalam menjalankan roda organisasi.
"Ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh anggota, karena organisasi keputusan tertinggi di tangan anggota. Kami sebagai pengurus NPC di pusat sudah menjalankan keputusan-keputusan yang diberikan anggotanya dari seluruh Indonesia melalui Rakernas," kata Pribadi.
Menurut Pribadi keputusan Rakernas di dalamnya salah satunya tentang kontribusi atlet kepada organisasi. Kenapa muncul ide itu, karena NPC tidak memiliki dana sama sekali. NPC untuk APBN belum sama sekali mendapatkan dana operasional. Dana dari pemerintah yang diberikan jika ada multi event seperti APG selalu difasilitasi oleh pemerintah.
Namun, NPC untuk kebutuhan organisasi tidak sama sekali diberikan untuk operasional, sedangkan KONI bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Kondisi itu, NPC kemudian mengambil bagaimana jika minta kontribusi atlet, karena mereka juga dibesarkan oleh NPC. Bagaimana prestasi setinggi langit jika tidak ada organisasi mereka juga tidak bisa bertanding.
"NPC tidak pernah memotong bonus atlet. Bonus langsung masuk ke rekening masing-masing para atlet. Kami mensosialisasikan hasil Rakernas, atlet supaya memberikan kontribusi ke NPC Pusat sebagai kewajiban.
Kontribusi itu, dari atlet, oleh dan untuk atlet, karena dana untuk pembinaan," katanya saat menanggapi adanya aksi enam atlet difabilitas Jabar yang menggelar protes dengan berjalan kaki menuju Kantor Kemenpora di Jakarta.
Menurut dia, NPC kebutuhan dana sangat besar sekali selain membangun fasilitas untuk para atlet juga harus mentaati aturan-aturan organisasi di tingkat internasional seperti aktif mengikuti bertemuan tingkat dunia.
"Kami sangat prihatin dengan keputusan Kemenpora yang menyalahkan NPC sebagai organisasi para atlet disabilitas itu," kata Senny Marbun, saat menanggapi surat dari Kemenpora, di Solo, Selasa.
Menurut Senny Marbun kenapa gara-gara enam atlet Jabar yang tidak masuk Pelatnas harus mengorbankan NPC yang sekarang sedang menanjak untuk mengharumkan nama bangsa dan negara pada olahrga multi event Asian Para Games 2018.
Senny Marbun NPC sebenarnya sudah fokus ke Asian Para Games 2018 ini, tetapi selalu ada kendala dengan adanya kejadian enam atlet Jabar yang tidak ikut dipanggil Pelatnas. Namun, Kemenpora justru menyalahkan NPC terkait kejadian tersebut.
Pihaknya menyayangkan peristiwa tersebut karena NPC berdiri dan beroperasi dengan dana swadaya organisasi untuk para atletnya agar mencapai prestasi terbaik baik tingkat nasional maupun internasional.
Menurut dia negara hadir memberikan anggaran hanya untuk kegiatan multi event saja, sedangkan NPC tetap harus beroperasi untuk organisasinya untuk meningkatkan para atletnya.
"Saya sejak 2004 pernah menggadaikan surat mobil yang dananya hanya untuk menghidupi NPC," katanya.
Sekretaris NPC Indonesia Pribadi mengatakan NPC dalam menjalankan roda organisasinya ada aturannya pertama sesuai dengan Undang Undang RI No.3/2015, dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No,16, 17, dan 18. NPC juga berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh anggota berupa anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) merupakan pedoman dalam menjalankan roda organisasi.
"Ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh anggota, karena organisasi keputusan tertinggi di tangan anggota. Kami sebagai pengurus NPC di pusat sudah menjalankan keputusan-keputusan yang diberikan anggotanya dari seluruh Indonesia melalui Rakernas," kata Pribadi.
Menurut Pribadi keputusan Rakernas di dalamnya salah satunya tentang kontribusi atlet kepada organisasi. Kenapa muncul ide itu, karena NPC tidak memiliki dana sama sekali. NPC untuk APBN belum sama sekali mendapatkan dana operasional. Dana dari pemerintah yang diberikan jika ada multi event seperti APG selalu difasilitasi oleh pemerintah.
Namun, NPC untuk kebutuhan organisasi tidak sama sekali diberikan untuk operasional, sedangkan KONI bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Kondisi itu, NPC kemudian mengambil bagaimana jika minta kontribusi atlet, karena mereka juga dibesarkan oleh NPC. Bagaimana prestasi setinggi langit jika tidak ada organisasi mereka juga tidak bisa bertanding.
"NPC tidak pernah memotong bonus atlet. Bonus langsung masuk ke rekening masing-masing para atlet. Kami mensosialisasikan hasil Rakernas, atlet supaya memberikan kontribusi ke NPC Pusat sebagai kewajiban.
Kontribusi itu, dari atlet, oleh dan untuk atlet, karena dana untuk pembinaan," katanya saat menanggapi adanya aksi enam atlet difabilitas Jabar yang menggelar protes dengan berjalan kaki menuju Kantor Kemenpora di Jakarta.
Menurut dia, NPC kebutuhan dana sangat besar sekali selain membangun fasilitas untuk para atlet juga harus mentaati aturan-aturan organisasi di tingkat internasional seperti aktif mengikuti bertemuan tingkat dunia.