Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menyepakati pengembangan katalog elektronik (e-katalog) lokal sebagai bentuk efisiensi serta pencegahan berbagai tindak pidana korupsi.
Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo disaksikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Rahmat Suwandha dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Indrajit di kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa.
Kepala LKPP RI Agus Prabowo mengatakan bahwa e-katalog akan menggantikan sistem lelang atau tender yang selama ini selalu dilakukan dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan masalah, tidak hanya memakan waktu lama, biaya, dan tenaga, namun juga rawan tindak pidana korupsi.
"Untuk itu kita membuat inovasi untuk melakukan intervensi dimana pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan tender tapi melalui pengadaan langsung sehingga lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Selain itu, kata dia, e-katalog juga merupakan portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses secara "online" dengan fungsi yang sama seperti toko daring, tapi produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah.
E-katalog lokal yang dikerjasamakan itu akan mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman.
Ia menyebutkan, e-katalog juga memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui dengan adanya e-katalog lokal akan membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja daerah karena performa buruk pemerintah dalam penyerapan anggaran sering kali terjadi saat pengadaan barang dan jasa sering kali gagal lelang sehingga harus ditunda dan dilakukan lelang ulang berkali-kali.
Melalui e-katalog ini, kata Ganjar, pemerintah bisa menghindari rumitnya administratif birokrasi yang membutuhkan waktu lama agar program-program pembangunan bisa dilakukan dengan cepat serta tepat waktu.
"Mudah-mudahan e-katalog ini bisa menjadi payung dan dasar untuk kita bergerak lebih maju,
Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo disaksikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Rahmat Suwandha dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Indrajit di kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa.
Kepala LKPP RI Agus Prabowo mengatakan bahwa e-katalog akan menggantikan sistem lelang atau tender yang selama ini selalu dilakukan dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan masalah, tidak hanya memakan waktu lama, biaya, dan tenaga, namun juga rawan tindak pidana korupsi.
"Untuk itu kita membuat inovasi untuk melakukan intervensi dimana pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan tender tapi melalui pengadaan langsung sehingga lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Selain itu, kata dia, e-katalog juga merupakan portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses secara "online" dengan fungsi yang sama seperti toko daring, tapi produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah.
E-katalog lokal yang dikerjasamakan itu akan mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman.
Ia menyebutkan, e-katalog juga memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui dengan adanya e-katalog lokal akan membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja daerah karena performa buruk pemerintah dalam penyerapan anggaran sering kali terjadi saat pengadaan barang dan jasa sering kali gagal lelang sehingga harus ditunda dan dilakukan lelang ulang berkali-kali.
Melalui e-katalog ini, kata Ganjar, pemerintah bisa menghindari rumitnya administratif birokrasi yang membutuhkan waktu lama agar program-program pembangunan bisa dilakukan dengan cepat serta tepat waktu.
"Mudah-mudahan e-katalog ini bisa menjadi payung dan dasar untuk kita bergerak lebih maju,