Semarang (Antaranews Jateng) - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyebutkan progres proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang terus melampaui target yang direncanakan.
"Progres pengerjaan dari tiga paket normalisasi Sungai BKT mengalami kemajuan yang cukup baik. Bahkan, melebihi target yang ditentukan," kata Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruziyatno di Semarang, Rabu.
Tiga paket pengerjaan yang dimaksudkannya, pertama dari muara sungai hingga Jembatan Kaligawe sepanjang 1,95 kilometer yang sudah mencapai 14,8 persen dari rencana per 8 Juli mencapai 8,1 persen.
Paket kedua, dari Jembatan Kaligawe hingga Jembatan Citarum dengan panjang 2,05 km yang rencananya 9,4 persen, namun telah terealisasi sampai 14,7 persen sehingga surplus 6,7 persen pengerjaan.
"Paket ketiga, dari Jembatan Citarum sampai Jembatan Majapahit dengan panjang 2,7 km yang direncanakan 8,9 persen, namun terealisasi 20,5 persen. Terdapat surplus 11,5 persen pengerjaan," katanya.
Artinya, kata dia, BBWS yang menangani proyek normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis bisa dirampungkan akhir 2018, dari jadwal semula pada 2019.
Kalau dari pengerjaan fisik sebenarnya tidak masalah, kata dia, tetapi masih ada kendala sosial yang sampai sekarang tidak kunjung selesai, yakni relokasi pedagang kaki lima (PKL) di bantaran.
"Hingga memasuki Juli ini, masalah sosial, yakni penyelesaian relokasi PKL yang sampai saat ini masih bertahan di bantaran sungai (BKT, red.) tidak kunjung selesai," kata Ruhban.
Ia mengkhawatirkan jika Pemerintah Kota Semarang tidak kunjung menyelesaikan persoalan relokasi PKL akan menghambat pengerjaan yang membuat pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan target.
"Jika Pemkot Semarang tidak bisa menyelesaikan persoalan sosial, nanti Gubernur yang akan turun tangan karena memiliki tanggung jawab mutlak berkaitan dengan proses normalisasi Sungai BKT," katanya.
Sampai sekarang ini, proyek normalisasi Sungai BKT juga terus berjalan dengan pengerukan sedimentasi mulai Jembatan Majapahit hingga muara, termasuk pembangunan talud yang sudah berjalan di beberapa bagian.
Alat-alat berat, seperti "back hoe" juga terlihat di bantaran Sungai BKT untuk melakukan pengerukan sedimentasi, termasuk truk-truk pengangkut yang lalu lalang untuk mengangkut endapan sungai.
Deretan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sepanjang bantaran Sungai BKT pun sudah banyak yang pindah, seperti di bekas Pasar Barito dan sepanjang kawasan Sawah Besar yang dulu penuh dengan PKL.
Meski sudah banyak PKL bantaran Sungai BKT yang menempati relokasi di Pasar Klithikan Penggaron atau Pasar Barito Baru, masih ada beberapa bangunan PKL yang masih berdiri, seperti di Kelurahan Karang Tempel.
"Bantaran sungai bagian kanan belum bisa kami kerjakan karena masih ada masalah sosial, seperti di Kelurahan Karang Tempel masih banyak PKL yang menempati bantaran sungai. Belum direlokasi," ungkapnya.
"Progres pengerjaan dari tiga paket normalisasi Sungai BKT mengalami kemajuan yang cukup baik. Bahkan, melebihi target yang ditentukan," kata Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruziyatno di Semarang, Rabu.
Tiga paket pengerjaan yang dimaksudkannya, pertama dari muara sungai hingga Jembatan Kaligawe sepanjang 1,95 kilometer yang sudah mencapai 14,8 persen dari rencana per 8 Juli mencapai 8,1 persen.
Paket kedua, dari Jembatan Kaligawe hingga Jembatan Citarum dengan panjang 2,05 km yang rencananya 9,4 persen, namun telah terealisasi sampai 14,7 persen sehingga surplus 6,7 persen pengerjaan.
"Paket ketiga, dari Jembatan Citarum sampai Jembatan Majapahit dengan panjang 2,7 km yang direncanakan 8,9 persen, namun terealisasi 20,5 persen. Terdapat surplus 11,5 persen pengerjaan," katanya.
Artinya, kata dia, BBWS yang menangani proyek normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis bisa dirampungkan akhir 2018, dari jadwal semula pada 2019.
Kalau dari pengerjaan fisik sebenarnya tidak masalah, kata dia, tetapi masih ada kendala sosial yang sampai sekarang tidak kunjung selesai, yakni relokasi pedagang kaki lima (PKL) di bantaran.
"Hingga memasuki Juli ini, masalah sosial, yakni penyelesaian relokasi PKL yang sampai saat ini masih bertahan di bantaran sungai (BKT, red.) tidak kunjung selesai," kata Ruhban.
Ia mengkhawatirkan jika Pemerintah Kota Semarang tidak kunjung menyelesaikan persoalan relokasi PKL akan menghambat pengerjaan yang membuat pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan target.
"Jika Pemkot Semarang tidak bisa menyelesaikan persoalan sosial, nanti Gubernur yang akan turun tangan karena memiliki tanggung jawab mutlak berkaitan dengan proses normalisasi Sungai BKT," katanya.
Sampai sekarang ini, proyek normalisasi Sungai BKT juga terus berjalan dengan pengerukan sedimentasi mulai Jembatan Majapahit hingga muara, termasuk pembangunan talud yang sudah berjalan di beberapa bagian.
Alat-alat berat, seperti "back hoe" juga terlihat di bantaran Sungai BKT untuk melakukan pengerukan sedimentasi, termasuk truk-truk pengangkut yang lalu lalang untuk mengangkut endapan sungai.
Deretan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sepanjang bantaran Sungai BKT pun sudah banyak yang pindah, seperti di bekas Pasar Barito dan sepanjang kawasan Sawah Besar yang dulu penuh dengan PKL.
Meski sudah banyak PKL bantaran Sungai BKT yang menempati relokasi di Pasar Klithikan Penggaron atau Pasar Barito Baru, masih ada beberapa bangunan PKL yang masih berdiri, seperti di Kelurahan Karang Tempel.
"Bantaran sungai bagian kanan belum bisa kami kerjakan karena masih ada masalah sosial, seperti di Kelurahan Karang Tempel masih banyak PKL yang menempati bantaran sungai. Belum direlokasi," ungkapnya.