Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyebutkan pemberlakuan sistem parkir berlangganan bagi masyarakat efektif mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
"Sektor parkir umum ditargetkan menyumbang PAD sebesar Rp4 miliar pada 2017. Itupun tidak tercapai dan hanya mampu menyumbang Rp2,5 miliar," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Kamis.
Diakuinya, retribusi parkir umum sebenarnya pos yang primadona untuk meningkatkan PAD, tetapi karena kebocoran penerimaan retribusi yang besar membuat PAD dari sektor parkir umum tidak mencapai target.
Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan pemberlakuan sistem parkir berlangganan yang diyakini mampu memutus rantai kebocoran penerimaan retribusi parkir, mulai juru parkir, pemilik lahan parkir, hingga petugas penarik retribusi.
"Kalau parkir berlangganan diberlakukan, saya optimistis PAD dari sektor parkir umum bisa mencapai Rp20 miliar dalam setahun. Realisasinya, sekarang ini kebocorannya kan masih besar," katanya.
Ia menjelaskan sistem parkir berlangganan bisa diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang dengan membayar sekali saja retribusi parkir yang dibarengkan pembayarannya dengan pajak kendaraan.
"Jadi, masyarakat tidak perlu repot harus bayar parkir terus-menerus setiap parkir. Tetapi, parkir berlangganan ini hanya untuk parkir umum, berbeda dengan parkir khusus," katanya.
Supriyadi mengatakan kebocoran retribusi parkir sudah menjadi sorotan kalangan legislatif sejak lama, sebab tidak pernah mencapai target setiap tahunnya, padahal potensinya sangat besar untuk PAD Kota Semarang.
"Begini saja, di Kota Semarang ada sedikitnya satu juga unit sepeda motor dan mobil. Bila dalam satu hari setiap sepeda motor ditarik retribusi Rp1.000 sekali parkir sudah ada penerimaan Rp1 miliar," katanya.
Untuk retribusi parkir mobil, kata dia, asumsinya jika setiap unit mobil ditarik Rp2.000/sekali parkir dengan jumlah sekitar 500 ribu unit mobil berarti sudah ada penerimaan setidaknya Rp1 miliar.
"Itu baru satu hari saja lho. Coba kalau satu bulan, tinggal dikalikan 30 hari. Apalagi, selama satu tahun, dikalikan saja. Hasilnya bagi PAD sebenarnya sangat besar," kata Supriyadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang M Khadik mengakui besarnya potensi pendapatan daerah dari sektor parkir sehingga akan dioptimalkan pengelolaannya untuk mencegah kebocoran.
"Kami sedang mengkaji konsep pengaturan parkir dan penarikan retribusi parkir sehingga kebocoran retribusi parkir bisa dieliminasi. Ini kami masih mencari format bagaimana yang paling pas," katanya.
Yang jelas, kata dia, target penerimaan sektor parkir di Kota Semarang pada tahun ini dinaikkan hampir 400 persen dari target pada 2017 sebesar Rp4 miliar menjadi Rp15 miliar pada tahun ini.
"Memang berat, makanya butuh inovasi. Untuk sistem parkir berlangganan, sekarang ini kan masih dalam proses pengkajian format parkir yang pas. Tidak menutup kemungkinan dipakai jika dirasa lebih efektif," katanya.
"Sektor parkir umum ditargetkan menyumbang PAD sebesar Rp4 miliar pada 2017. Itupun tidak tercapai dan hanya mampu menyumbang Rp2,5 miliar," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Kamis.
Diakuinya, retribusi parkir umum sebenarnya pos yang primadona untuk meningkatkan PAD, tetapi karena kebocoran penerimaan retribusi yang besar membuat PAD dari sektor parkir umum tidak mencapai target.
Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan pemberlakuan sistem parkir berlangganan yang diyakini mampu memutus rantai kebocoran penerimaan retribusi parkir, mulai juru parkir, pemilik lahan parkir, hingga petugas penarik retribusi.
"Kalau parkir berlangganan diberlakukan, saya optimistis PAD dari sektor parkir umum bisa mencapai Rp20 miliar dalam setahun. Realisasinya, sekarang ini kebocorannya kan masih besar," katanya.
Ia menjelaskan sistem parkir berlangganan bisa diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang dengan membayar sekali saja retribusi parkir yang dibarengkan pembayarannya dengan pajak kendaraan.
"Jadi, masyarakat tidak perlu repot harus bayar parkir terus-menerus setiap parkir. Tetapi, parkir berlangganan ini hanya untuk parkir umum, berbeda dengan parkir khusus," katanya.
Supriyadi mengatakan kebocoran retribusi parkir sudah menjadi sorotan kalangan legislatif sejak lama, sebab tidak pernah mencapai target setiap tahunnya, padahal potensinya sangat besar untuk PAD Kota Semarang.
"Begini saja, di Kota Semarang ada sedikitnya satu juga unit sepeda motor dan mobil. Bila dalam satu hari setiap sepeda motor ditarik retribusi Rp1.000 sekali parkir sudah ada penerimaan Rp1 miliar," katanya.
Untuk retribusi parkir mobil, kata dia, asumsinya jika setiap unit mobil ditarik Rp2.000/sekali parkir dengan jumlah sekitar 500 ribu unit mobil berarti sudah ada penerimaan setidaknya Rp1 miliar.
"Itu baru satu hari saja lho. Coba kalau satu bulan, tinggal dikalikan 30 hari. Apalagi, selama satu tahun, dikalikan saja. Hasilnya bagi PAD sebenarnya sangat besar," kata Supriyadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang M Khadik mengakui besarnya potensi pendapatan daerah dari sektor parkir sehingga akan dioptimalkan pengelolaannya untuk mencegah kebocoran.
"Kami sedang mengkaji konsep pengaturan parkir dan penarikan retribusi parkir sehingga kebocoran retribusi parkir bisa dieliminasi. Ini kami masih mencari format bagaimana yang paling pas," katanya.
Yang jelas, kata dia, target penerimaan sektor parkir di Kota Semarang pada tahun ini dinaikkan hampir 400 persen dari target pada 2017 sebesar Rp4 miliar menjadi Rp15 miliar pada tahun ini.
"Memang berat, makanya butuh inovasi. Untuk sistem parkir berlangganan, sekarang ini kan masih dalam proses pengkajian format parkir yang pas. Tidak menutup kemungkinan dipakai jika dirasa lebih efektif," katanya.