Semarang (Antaranews Jateng) - Akses informasi kerja kelompok muda miskin dan rentan di Jawa Tengah masih rendah sehingga menyulitkan mereka untuk memasuki pasar kerja, kata Manajer Proyek Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sinergi Bambang Wicaksono.
"Akses informasi yang tidak merata tersebut jadi masalah besar bagi mereka untuk memasuki pasar kerja," katanya di Semarang, Selasa, di sela menjelaskan program penguatan koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Jawa Tengah.
Ia mengakui dunia internet telah membuka akses informasi bagi banyak orang, namun tidak demikian bagi kelompok muda miskin dan rentan, yang di dalamnya termasuk kaum difabel (orang dengan kemampuan berbeda).
Sebagai contoh, kata Soni, sapaan Bambang, ketika di Semarang atau di kota besar lain ada bursa kerja, banyak di antara mereka tidak tahu. Padahal, menurut dia, kesempatan kerja merupakan hak setiap orang sebagai wujud keadilan negara kepada warga negara.
Oleh karena itu, Sinergi bekerja sama dengan USAID, Rajawali Foundation, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2017 menggulirkan program pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, dan Kabupaten Boyolali.
Soni menjelaskan periode 2017-2018 merupakan masa perintisan (piloting), sedangkan tahapan implementasi berlangsung pada 2019-2022.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menelan biaya Rp2,6 miliar.
Jenis pelatihan kerja yang bakal diperkenalkan Sinergi kepada kelompok pemuda miskin dan rentan tersebut cukup beragam, mulai dari menjahit, kerajinan tangan, pembuatan kue, sektor pariwisata, dan lainnya.
"Secara teknis ada tiga elemen atau 3 P yang terlibat, yakni pemuda, pemerintah, dan perusahaan," kata alumnus Fisipol UGM Yogyakarta itu.
Sinergi dan mitra kerjanya, ujar Soni, berkeinginan setelah kelompok sasaran mendapat pelatihan kerja dilanjutkan dengan pendampingan hingga mereka mendapat pekerjaan.
"Jadi, bukan setelah mendapat pelatihan kemudian dibiarkan begitu saja. Happy ending begitu saja," katanya. Jumlah pemuda miskin dan rentan di empat kota dan kabupaten yang menjadi sasaran program tersebut sebanyak 800 orang.
Menurut dia, sejauh ini belum ada data ketenagakerjaan yang memuat minat dan kepemilikan keterampilan (skill) seseorang, termasuk kaum difabel, padahal ini diperlukan agar memudahkan pemetaan ketenagakerjaan.
Andhiani M. Kumalasari, Specialist Communication Sinergi, dalam kesempatan sama menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan seleksi konsorsium, dari 20 kelompok menjadi 16 konsorsium yang terbagi di empat kota dan kabupaten.
Dari data yang dipaparkan oleh Andhiani, konsorsium itu ada yang berasal dari organasasi otonom ormas keagamaan, LSM, dan kelompok lain. Dari unsur perusahaan juga beragam, namun kebanyakan adalah UMKM.
"Akses informasi yang tidak merata tersebut jadi masalah besar bagi mereka untuk memasuki pasar kerja," katanya di Semarang, Selasa, di sela menjelaskan program penguatan koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Jawa Tengah.
Ia mengakui dunia internet telah membuka akses informasi bagi banyak orang, namun tidak demikian bagi kelompok muda miskin dan rentan, yang di dalamnya termasuk kaum difabel (orang dengan kemampuan berbeda).
Sebagai contoh, kata Soni, sapaan Bambang, ketika di Semarang atau di kota besar lain ada bursa kerja, banyak di antara mereka tidak tahu. Padahal, menurut dia, kesempatan kerja merupakan hak setiap orang sebagai wujud keadilan negara kepada warga negara.
Oleh karena itu, Sinergi bekerja sama dengan USAID, Rajawali Foundation, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2017 menggulirkan program pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, dan Kabupaten Boyolali.
Soni menjelaskan periode 2017-2018 merupakan masa perintisan (piloting), sedangkan tahapan implementasi berlangsung pada 2019-2022.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menelan biaya Rp2,6 miliar.
Jenis pelatihan kerja yang bakal diperkenalkan Sinergi kepada kelompok pemuda miskin dan rentan tersebut cukup beragam, mulai dari menjahit, kerajinan tangan, pembuatan kue, sektor pariwisata, dan lainnya.
"Secara teknis ada tiga elemen atau 3 P yang terlibat, yakni pemuda, pemerintah, dan perusahaan," kata alumnus Fisipol UGM Yogyakarta itu.
Sinergi dan mitra kerjanya, ujar Soni, berkeinginan setelah kelompok sasaran mendapat pelatihan kerja dilanjutkan dengan pendampingan hingga mereka mendapat pekerjaan.
"Jadi, bukan setelah mendapat pelatihan kemudian dibiarkan begitu saja. Happy ending begitu saja," katanya. Jumlah pemuda miskin dan rentan di empat kota dan kabupaten yang menjadi sasaran program tersebut sebanyak 800 orang.
Menurut dia, sejauh ini belum ada data ketenagakerjaan yang memuat minat dan kepemilikan keterampilan (skill) seseorang, termasuk kaum difabel, padahal ini diperlukan agar memudahkan pemetaan ketenagakerjaan.
Andhiani M. Kumalasari, Specialist Communication Sinergi, dalam kesempatan sama menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan seleksi konsorsium, dari 20 kelompok menjadi 16 konsorsium yang terbagi di empat kota dan kabupaten.
Dari data yang dipaparkan oleh Andhiani, konsorsium itu ada yang berasal dari organasasi otonom ormas keagamaan, LSM, dan kelompok lain. Dari unsur perusahaan juga beragam, namun kebanyakan adalah UMKM.