Semarang, (Antaranews Jateng) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah memilih cara unik melakukan sosialisasi Survei Pertanian antarSensus (Sutas) 2018 dengan menyaksikan bioskop sebagai ajang koordinasi dengan seluruh stakholder terkait.
Bertempat di bioskop Paragon XXI Semarang, Kamis, koordinasi Sutas 2018 dihadiri seluruh stakholder BPS Jateng tidak hanya dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD) seluruh kabupaten dan kota se-Jateng, tetapi juga ada unsur perguruan tinggi.
Layaknya tengah menikmati film pilihan, para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara pemaparan dari berbagai nara sumber serta pemutaran film yang berisi materi terkait Sutas 2018, Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan di 90 kota (82 kota IHK lama dan 8 kota baru), PMTB, dan pendataan potensi desa (Podes).
Para peserta pun mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan dengan popcorn, hotdog, dan air mineral sebagai teman pelengkap menyaksikan bioskop.
"Mentransformasi masuknya era digital, Jateng menyebarluaskan informasi tidak hanya via media cetak, tetapi juga digital," kata Kepala BPS Provinsi Jateng Margo Yuwono saat memberikan alasan pemilihan cara sosialisasi Sutas 2018 via bioskop.
Margo Yuwono menjelaskan bahwa pembaruan data perubahan usaha pertanian dilakukan 10 tahun sekali melalui sensus dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2013, sehingga akan dilakukan kembali pada tahun 2023.
Perubahan perilaku masyarakat, lanjut Margo Yuwono, menuntut perlunya dilakukan survei sensus terkait data pertanian dan BPS diberi amanah tersebut.
"BPS juga akan melakukan pendataan potensi desa (Pondes, dimulai 2 sampai 31 Mei 2018) , survey biaya hidup (SBH), dan mengkaji ulang pola konsumsi," kata Margo Yuwono.
Margo Yuwono berharap seluruh stakeholder baik itu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan data berkualitas.
Ia mengakui bahwa selama ini BPS terus menekan adanya hambatan mengkomunikasikan bahasa teknis kepada responden dengan sejumlah pelatihan kepada para petugas.
"BPS dalam mengumpulkan data dibatasi konsep dan metodologi. Ada media pelatihan ke petugas, agar konsep besar dan teknis BPS bisa diterima oleh resonedan. Bagaimana mengajak pelaku usaha mau disurvei dan memberikan data sesuai kondisi yang ada," demikian Margo Yuwono.
Bertempat di bioskop Paragon XXI Semarang, Kamis, koordinasi Sutas 2018 dihadiri seluruh stakholder BPS Jateng tidak hanya dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD) seluruh kabupaten dan kota se-Jateng, tetapi juga ada unsur perguruan tinggi.
Layaknya tengah menikmati film pilihan, para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara pemaparan dari berbagai nara sumber serta pemutaran film yang berisi materi terkait Sutas 2018, Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan di 90 kota (82 kota IHK lama dan 8 kota baru), PMTB, dan pendataan potensi desa (Podes).
Para peserta pun mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan dengan popcorn, hotdog, dan air mineral sebagai teman pelengkap menyaksikan bioskop.
"Mentransformasi masuknya era digital, Jateng menyebarluaskan informasi tidak hanya via media cetak, tetapi juga digital," kata Kepala BPS Provinsi Jateng Margo Yuwono saat memberikan alasan pemilihan cara sosialisasi Sutas 2018 via bioskop.
Margo Yuwono menjelaskan bahwa pembaruan data perubahan usaha pertanian dilakukan 10 tahun sekali melalui sensus dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2013, sehingga akan dilakukan kembali pada tahun 2023.
Perubahan perilaku masyarakat, lanjut Margo Yuwono, menuntut perlunya dilakukan survei sensus terkait data pertanian dan BPS diberi amanah tersebut.
"BPS juga akan melakukan pendataan potensi desa (Pondes, dimulai 2 sampai 31 Mei 2018) , survey biaya hidup (SBH), dan mengkaji ulang pola konsumsi," kata Margo Yuwono.
Margo Yuwono berharap seluruh stakeholder baik itu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan data berkualitas.
Ia mengakui bahwa selama ini BPS terus menekan adanya hambatan mengkomunikasikan bahasa teknis kepada responden dengan sejumlah pelatihan kepada para petugas.
"BPS dalam mengumpulkan data dibatasi konsep dan metodologi. Ada media pelatihan ke petugas, agar konsep besar dan teknis BPS bisa diterima oleh resonedan. Bagaimana mengajak pelaku usaha mau disurvei dan memberikan data sesuai kondisi yang ada," demikian Margo Yuwono.