Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut mendorong pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di 35 kabupaten/kota sebagai upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan.
"Kami mengapresiasi Program Padat Karya Tunai karena program ini mendorong pemerataan kegiatan dan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah," kata Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Kamis.
Selain itu, Program Padat Karya Tunai juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya untuk masyarakat yang sedang menganggur atau pekerjaannya tidak tetap agar mempunyai penghasilan serta punya daya beli.
Dengan demikian, kata Heru, yang bersangkutan diharapkan bisa membeli berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
"Maksudnya adalah pemerataan kegiatan dan pemerataan pendapatan, jadi perekonomian akan berputar, tidak hanya di kota, tapi juga di desa-desa," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,2 triliun untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di 5.000 lokasi di Indonesia.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, anggaran yang dialokasikan pada Program Padat Karya Tunai mencapai Rp102 miliar untuk 454 lokasi.
Bagi masyarakat yang menjadi pekerja pada Program Padat Karya Tunai akan mendapat upah berupa uang yang dibayarkan dengan sistem harian agar bisa segera dibelanjakan dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari program ini.
"Kami mengapresiasi Program Padat Karya Tunai karena program ini mendorong pemerataan kegiatan dan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah," kata Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Kamis.
Selain itu, Program Padat Karya Tunai juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya untuk masyarakat yang sedang menganggur atau pekerjaannya tidak tetap agar mempunyai penghasilan serta punya daya beli.
Dengan demikian, kata Heru, yang bersangkutan diharapkan bisa membeli berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
"Maksudnya adalah pemerataan kegiatan dan pemerataan pendapatan, jadi perekonomian akan berputar, tidak hanya di kota, tapi juga di desa-desa," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,2 triliun untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di 5.000 lokasi di Indonesia.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, anggaran yang dialokasikan pada Program Padat Karya Tunai mencapai Rp102 miliar untuk 454 lokasi.
Bagi masyarakat yang menjadi pekerja pada Program Padat Karya Tunai akan mendapat upah berupa uang yang dibayarkan dengan sistem harian agar bisa segera dibelanjakan dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari program ini.