Pekalongan (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, segera memberangkatkan tiga aparatur sipil negara (ASN) ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar cara mengantisipasi rob sekaligus menyerap kemampuan melalui transfer teknologi.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pascafenomena banjir rob pada 2008 hingga kini belum ada solusi penangananya sehingga perlu segera dituntaskan agar warga tidak terimbas rob.
"Oleh karena, kita sudah menganggarkan dana untuk berangkat ke Rotterdam karena hal itu sudah menjadi bagian dari Letter of Intent (LoI) pemkab dengan pihak Belanda untuk penanganan rob yang akan selesai maksimal akhir tahun 2019," katanya.
Selain itu, kata dia, pemkab juga sudah menyusun "road map" atau peta jalan sejak dibangunnya tanggul penahan rob di Desa Mulyorejo dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp2,4 miliar.
"Hasil dibangunnya tanggul penahan rob kini tampaknya sudah bisa dinikmati masyarakat pada tiga desa yaitu Mulyorejo, Karangjompo, dan Jeruksari," katanya.
Ia mengatakan penuntasan persoalan rob tidak cukup hanya dengan membangun tanggul raksasa yang dibangun sepanjang 6,5 kilometer yang terdiri atas tiga zona dengan gelontoran dana sebesar Rp517 miliar.
Namun, kata dia, juga diperlukan kerja sama yang baik antara pemkab dengan Pemkot Pekalongan, serta Dewan Air Belanda.
"Diperlukan rekayasa sosial yang nantinya akan berdampak pada tatanan sosial yang ada termasuk juga rekayasa teknik yang didukung oleh pemerintah pusat, propinsi, dan pemda setempat," katanya.
Ia mengatakan dengan kondisi masalah yang hampir sama dengan Belanda akan membantu hubungan antara Pekalongan dan Belanda dalam hal ekspolarasi atau transfer teknologi penaanganan rob.
"Belanda, idealnya menjadi cermin depan bagi kita semua agar bisa terus mengeksplorasi pengalaman yang dimiliki karena mereka mampu menaklukan kondisi alam yang berada pada tujuh meter di bawah permukaan air laut (dpl)," katanya.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pascafenomena banjir rob pada 2008 hingga kini belum ada solusi penangananya sehingga perlu segera dituntaskan agar warga tidak terimbas rob.
"Oleh karena, kita sudah menganggarkan dana untuk berangkat ke Rotterdam karena hal itu sudah menjadi bagian dari Letter of Intent (LoI) pemkab dengan pihak Belanda untuk penanganan rob yang akan selesai maksimal akhir tahun 2019," katanya.
Selain itu, kata dia, pemkab juga sudah menyusun "road map" atau peta jalan sejak dibangunnya tanggul penahan rob di Desa Mulyorejo dengan menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp2,4 miliar.
"Hasil dibangunnya tanggul penahan rob kini tampaknya sudah bisa dinikmati masyarakat pada tiga desa yaitu Mulyorejo, Karangjompo, dan Jeruksari," katanya.
Ia mengatakan penuntasan persoalan rob tidak cukup hanya dengan membangun tanggul raksasa yang dibangun sepanjang 6,5 kilometer yang terdiri atas tiga zona dengan gelontoran dana sebesar Rp517 miliar.
Namun, kata dia, juga diperlukan kerja sama yang baik antara pemkab dengan Pemkot Pekalongan, serta Dewan Air Belanda.
"Diperlukan rekayasa sosial yang nantinya akan berdampak pada tatanan sosial yang ada termasuk juga rekayasa teknik yang didukung oleh pemerintah pusat, propinsi, dan pemda setempat," katanya.
Ia mengatakan dengan kondisi masalah yang hampir sama dengan Belanda akan membantu hubungan antara Pekalongan dan Belanda dalam hal ekspolarasi atau transfer teknologi penaanganan rob.
"Belanda, idealnya menjadi cermin depan bagi kita semua agar bisa terus mengeksplorasi pengalaman yang dimiliki karena mereka mampu menaklukan kondisi alam yang berada pada tujuh meter di bawah permukaan air laut (dpl)," katanya.