Semarang (Antaranews Jateng) - Legislator dari PDIP Juliari P Batubara menyatakan pihaknya menyerahkan dan mengikuti pemerintah soal wacana rumah dinas anggota DPR RI digantikan tunjangan perumahan.
"Itu belum jadi usulan resmi dari DPR ke pemerintah. Kalau saya sih apa yang sudah didapat sudah cukup," ucapnya saat berada di Semarang, Sabtu.
Diakuinya ada rumah dinas anggota DPR yang tidak ditempati, sebagai contoh rumah dinasnya yang tidak dipakai karena memilih tinggal di kediaman pribadinya.
"Contohnya saya rumah pribadi saya ke Gedung DPR RI lebih deket daripada jarak rumah dinas ke DPR RI. Kenapa saya harus tinggalnya di tempat yang lebih jauh," katanya.
Apalagi, kata dia, dengan kemacetan yang semakin parah yang terjadi Jakarta membuatnya lebih memilih tinggal di rumah pribadinya ketimbang menempati rumah dinas.
"Ya, memang sekarang ini (rumah dinas DPR, red.) ada yang dipakai dan ada yang enggak. Contohnya, saya. Karena rumah pribadi saya lebih deket ke DPR RI ketimbang dari rumah dinas," katanya.
Ari merasa kehidupannya sekarang ini sudah cukup enak sehingga tidak perlu ada yang dipersoalkan lagi, seperti penggantian rumah dinas dengan tunjangan perumahan," katanya.
Mengenai efektivitas penggantian rumah dengan tunjangan yang diklaim lebih hemat dan efisien, kata dia, pemerintah yang bisa melakukan penghitungan secara cermat.
"Ini kan yang punya uang pemerintah. Nanti Kementerian Keuangan tinggal menghitung apakah lebih efisien dengan pemberian rumah dinas atau diberikan uang tunjangan," katanya.
Untuk keputusannya, Ari menyerahkan kepada pemerintah untuk menghitung sejauh mana efektivitas antara pemberian rumah dinas dengan tunjangan perumahan.
"Keputusannya nanti tergantung pemerintah. Aturan sekarang kan disediakan rumah dinas, ikuti saja. Bagi saya, ini hal kecil, tidak perlu dipersoalkan," katanya.
"Itu belum jadi usulan resmi dari DPR ke pemerintah. Kalau saya sih apa yang sudah didapat sudah cukup," ucapnya saat berada di Semarang, Sabtu.
Diakuinya ada rumah dinas anggota DPR yang tidak ditempati, sebagai contoh rumah dinasnya yang tidak dipakai karena memilih tinggal di kediaman pribadinya.
"Contohnya saya rumah pribadi saya ke Gedung DPR RI lebih deket daripada jarak rumah dinas ke DPR RI. Kenapa saya harus tinggalnya di tempat yang lebih jauh," katanya.
Apalagi, kata dia, dengan kemacetan yang semakin parah yang terjadi Jakarta membuatnya lebih memilih tinggal di rumah pribadinya ketimbang menempati rumah dinas.
"Ya, memang sekarang ini (rumah dinas DPR, red.) ada yang dipakai dan ada yang enggak. Contohnya, saya. Karena rumah pribadi saya lebih deket ke DPR RI ketimbang dari rumah dinas," katanya.
Ari merasa kehidupannya sekarang ini sudah cukup enak sehingga tidak perlu ada yang dipersoalkan lagi, seperti penggantian rumah dinas dengan tunjangan perumahan," katanya.
Mengenai efektivitas penggantian rumah dengan tunjangan yang diklaim lebih hemat dan efisien, kata dia, pemerintah yang bisa melakukan penghitungan secara cermat.
"Ini kan yang punya uang pemerintah. Nanti Kementerian Keuangan tinggal menghitung apakah lebih efisien dengan pemberian rumah dinas atau diberikan uang tunjangan," katanya.
Untuk keputusannya, Ari menyerahkan kepada pemerintah untuk menghitung sejauh mana efektivitas antara pemberian rumah dinas dengan tunjangan perumahan.
"Keputusannya nanti tergantung pemerintah. Aturan sekarang kan disediakan rumah dinas, ikuti saja. Bagi saya, ini hal kecil, tidak perlu dipersoalkan," katanya.