Semarang (Antaranews Jateng) - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana menyebutkan dua jembatan yang terdampak proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang harus ditinggikan.
"Ada dua jembatan yang harus ditinggikan, yakni Jembatan Kaligawe dan jembatan rel kereta api (KA) juga di Kaligawe," kata Kepala BBWS Pemali-Juana Ruhban Ruzziyatno di Semarang, Minggu.
Menurut dia, dua jembatan tersebut harus dibongkar dan ditinggikan lagi karena ketinggiannya sekarang ini terlalu rendah yang akan berdampak dan mengganggu aliran Sungai BKT.
Bahkan, kata dia, struktur bangunan dua jembatan itu lebih rendah ketimbang tanggul yang akan dibangun di dua sisi Sungai BKT Semarang yang nantinya memiliki ketinggian tiga meter dan lebar 10 m.
"Kami sudah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk jembatan rel KA di Kaligawe, sementara Jembatan Kaligawe dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Ia menjelaskan Jembatan Kaligawe Semarang merupakan jembatan yang melintang di jalan nasional sehingga merupakan kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat.
"Yang berwenang kan instansi masing-masing. Namun, kami sudah surati dan berkoordinasi terkait hal itu. Ya, kami berharap segera dilakukan pembongkaran dan peninggian," katanya.
Untuk Jembatan Kaligawe, kata dia, setidaknya harus ditinggikan lagi sekitar 1,5 meter, sementara untuk jembatan rel KA di Kaligawe harus ditinggikan lagi sekitar satu meter.
"Sebenarnya ada satu jembatan lagi, yakni Jembatan Kaligawe lama. Namun, sudah kami bongkar. Kalau jembatan-jembatan lain, seperti Jembatan Citarum dan Majapahit sudah tinggi," katanya.
Mengenai progres proyek normalisasi Sungai BKT Semarang, Ruhban menyebutkan sekarang ini baru mencapai dua persen, yakni pengerukan sedimentasi sungai yang terus dikebut.
Hingga saat ini, sejumlah alat berat, yakni `backhoe` berada di lokasi bantaran Sungai BKT Semarang untuk melakukan pengerukan sedimentasi, termasuk truk besar untuk mengangkutnya.
Proyek normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir dan rob yang dikerjakan sejak Desember 2017 itu, terbagi atas tiga sesi yang dikerjakan oleh tiga kontraktor pelaksana yang berbeda.
"Ada dua jembatan yang harus ditinggikan, yakni Jembatan Kaligawe dan jembatan rel kereta api (KA) juga di Kaligawe," kata Kepala BBWS Pemali-Juana Ruhban Ruzziyatno di Semarang, Minggu.
Menurut dia, dua jembatan tersebut harus dibongkar dan ditinggikan lagi karena ketinggiannya sekarang ini terlalu rendah yang akan berdampak dan mengganggu aliran Sungai BKT.
Bahkan, kata dia, struktur bangunan dua jembatan itu lebih rendah ketimbang tanggul yang akan dibangun di dua sisi Sungai BKT Semarang yang nantinya memiliki ketinggian tiga meter dan lebar 10 m.
"Kami sudah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk jembatan rel KA di Kaligawe, sementara Jembatan Kaligawe dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Ia menjelaskan Jembatan Kaligawe Semarang merupakan jembatan yang melintang di jalan nasional sehingga merupakan kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat.
"Yang berwenang kan instansi masing-masing. Namun, kami sudah surati dan berkoordinasi terkait hal itu. Ya, kami berharap segera dilakukan pembongkaran dan peninggian," katanya.
Untuk Jembatan Kaligawe, kata dia, setidaknya harus ditinggikan lagi sekitar 1,5 meter, sementara untuk jembatan rel KA di Kaligawe harus ditinggikan lagi sekitar satu meter.
"Sebenarnya ada satu jembatan lagi, yakni Jembatan Kaligawe lama. Namun, sudah kami bongkar. Kalau jembatan-jembatan lain, seperti Jembatan Citarum dan Majapahit sudah tinggi," katanya.
Mengenai progres proyek normalisasi Sungai BKT Semarang, Ruhban menyebutkan sekarang ini baru mencapai dua persen, yakni pengerukan sedimentasi sungai yang terus dikebut.
Hingga saat ini, sejumlah alat berat, yakni `backhoe` berada di lokasi bantaran Sungai BKT Semarang untuk melakukan pengerukan sedimentasi, termasuk truk besar untuk mengangkutnya.
Proyek normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir dan rob yang dikerjakan sejak Desember 2017 itu, terbagi atas tiga sesi yang dikerjakan oleh tiga kontraktor pelaksana yang berbeda.