Batang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap meminimalkan dan mencegah ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2018 sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata di Batang, Senin, mengatakan bahwa sekarang ini media sosial (medsos) sebagai sarana penyebaran infomasi yang paling efektif untuk kampanye menyampaikan program, visi, dan misi calon kepala daerah.
"Kendati demikian, tidak dibenarakan jika media sosial digunakan untuk praktik politik identitas atau menyebar kebencian, SARA, dan kampanye hitam karena hal itu akan mengancam keutuhan bangsa dan jauh dari nilai Pancasila," katnya.
Ia mengatakan politik identitas yang menyebarkan ujaran kebencian dan politisi SARA perlu diredam guna mencegah terjadinya polarisasi masyarakat yang mengakibatkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena perbedaan pilihan.
"Politik identitas ini dianggap berbahaya karena bisa mengoyak sendi-sendi bangsa Indonesia karena hal itu jauh dari nilai Pancasila dan kita harus menyadari tentang hal tersebut," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang, Adi Pranoto, mengatakan saat ini Pilgub Jateng sudah memasuki tahapan masa kampanye sehingga KPU berkoordinasi dan mensosialisasikan dengan instansi dan organisasi masyarakat agar partisipasi pemilih meningkat.
Pada Pilkada Batang 2017, kata dia, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen sehingga pada Pilgub Jateng terjadi peningkatkan partisipasi masyarakat.
Ia mengatakan KPU telah melaksanakan coklit daftar pemilih yang sudah berakhir pada 18 Pebruari 2018.
"Akan tetapi, pada saat pemilihan nanti ada masyarakat yang belum terdaftar menjadi anggota pemilih dapat melaporkan pada KPU Batang agar mereka dapat menentukan pilihannya pada Pilgub 2018," katanya
Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata di Batang, Senin, mengatakan bahwa sekarang ini media sosial (medsos) sebagai sarana penyebaran infomasi yang paling efektif untuk kampanye menyampaikan program, visi, dan misi calon kepala daerah.
"Kendati demikian, tidak dibenarakan jika media sosial digunakan untuk praktik politik identitas atau menyebar kebencian, SARA, dan kampanye hitam karena hal itu akan mengancam keutuhan bangsa dan jauh dari nilai Pancasila," katnya.
Ia mengatakan politik identitas yang menyebarkan ujaran kebencian dan politisi SARA perlu diredam guna mencegah terjadinya polarisasi masyarakat yang mengakibatkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena perbedaan pilihan.
"Politik identitas ini dianggap berbahaya karena bisa mengoyak sendi-sendi bangsa Indonesia karena hal itu jauh dari nilai Pancasila dan kita harus menyadari tentang hal tersebut," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang, Adi Pranoto, mengatakan saat ini Pilgub Jateng sudah memasuki tahapan masa kampanye sehingga KPU berkoordinasi dan mensosialisasikan dengan instansi dan organisasi masyarakat agar partisipasi pemilih meningkat.
Pada Pilkada Batang 2017, kata dia, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen sehingga pada Pilgub Jateng terjadi peningkatkan partisipasi masyarakat.
Ia mengatakan KPU telah melaksanakan coklit daftar pemilih yang sudah berakhir pada 18 Pebruari 2018.
"Akan tetapi, pada saat pemilihan nanti ada masyarakat yang belum terdaftar menjadi anggota pemilih dapat melaporkan pada KPU Batang agar mereka dapat menentukan pilihannya pada Pilgub 2018," katanya