Semarang (Antaranews Jateng) - BKKBN dilibatkan dalam penanganan stunting atau permasalahan gizi buruk kronis mulai dalam merancang hingga mengimplementasikan program dengan melibatkan kader di tingkat bawah terutama untuk daerah yang terindikasi stunting atau angka prevalensinya di atas rata-rata nasional.
"BKKBN telah mengundang 100 kabupaten/kota yang menjadi proyek penanganan dan penanggulangan stunting dalam rapat koordinasi nasional. Dalam kesemptan tersebut, menteri kesehatan dan Bu Puan mmberikan arahan," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Semarang, Senin.
Nofrijal menjelaskan bahwa BKKBN bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bertugas menyediakan data melalui pendataan keluarga (dalam pendataan keluarga, nantinya ada indikasi keluarga yang terkena gizi buruk) serta edukasi mengenai pola pengasuhan.
"Menyediakan media belajar menjadi tugas BKKBN. Selain itu, kita juga akan memperkuat kader, pos keluarga berencana, subpos KB, menambah pengetahuan mengenai stunting, serta pemetaan desa," katanya.
Nofrijal menegaskan bahwa stunting tidak hanya disebabkan keadaan kurang gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua, lingkungan yang tidak bersih, dan budaya masyarakat.
"Nantinya petugas lapangan KB akan mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan stunting dan masih dibahas apakah nantinya ada pelatihannya terintegrasi atau berdiri sendiri agar mereka paham betul mengenai stunting," katanya
Menurut Nofrijal, sebelumnya para kader sudah mendapatkan bekal mengenai usaha peningkatan gizi keluarga melalui program empat sehat lima sempurna yang nantinya akan direvitalisasi kembali.
"Pelatihan sendiri akan ada pelatihan dasar dan lanjutan. Setidaknya ada satu sampai dua kali pelatihan bagi masing-masing petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dengan materi sebanyak 70 persen merupakan kurikulum nasional dan sisanya bisa dengan materi lokal sesuai kebutuhan daerah masing-masing," katanya.
Pada tahun ini, tambah Nofrijal, ada 100 kabupaten kota yang masuk dalam program penanganan sstunting dengan masing-masing kabupaten/kota ada 10 desa. Selain pelatihan, daerah dengan stunting atau dengan prevalensi stuntingnya di atas rata-rata nasional juga akan digarap dengan padat karya.
"Akan ada percepatan dengan padat karya, karena peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat untuk penanggulangan stunting jangka panjang," demikian Nofrijal.
"BKKBN telah mengundang 100 kabupaten/kota yang menjadi proyek penanganan dan penanggulangan stunting dalam rapat koordinasi nasional. Dalam kesemptan tersebut, menteri kesehatan dan Bu Puan mmberikan arahan," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Semarang, Senin.
Nofrijal menjelaskan bahwa BKKBN bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bertugas menyediakan data melalui pendataan keluarga (dalam pendataan keluarga, nantinya ada indikasi keluarga yang terkena gizi buruk) serta edukasi mengenai pola pengasuhan.
"Menyediakan media belajar menjadi tugas BKKBN. Selain itu, kita juga akan memperkuat kader, pos keluarga berencana, subpos KB, menambah pengetahuan mengenai stunting, serta pemetaan desa," katanya.
Nofrijal menegaskan bahwa stunting tidak hanya disebabkan keadaan kurang gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua, lingkungan yang tidak bersih, dan budaya masyarakat.
"Nantinya petugas lapangan KB akan mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan stunting dan masih dibahas apakah nantinya ada pelatihannya terintegrasi atau berdiri sendiri agar mereka paham betul mengenai stunting," katanya
Menurut Nofrijal, sebelumnya para kader sudah mendapatkan bekal mengenai usaha peningkatan gizi keluarga melalui program empat sehat lima sempurna yang nantinya akan direvitalisasi kembali.
"Pelatihan sendiri akan ada pelatihan dasar dan lanjutan. Setidaknya ada satu sampai dua kali pelatihan bagi masing-masing petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dengan materi sebanyak 70 persen merupakan kurikulum nasional dan sisanya bisa dengan materi lokal sesuai kebutuhan daerah masing-masing," katanya.
Pada tahun ini, tambah Nofrijal, ada 100 kabupaten kota yang masuk dalam program penanganan sstunting dengan masing-masing kabupaten/kota ada 10 desa. Selain pelatihan, daerah dengan stunting atau dengan prevalensi stuntingnya di atas rata-rata nasional juga akan digarap dengan padat karya.
"Akan ada percepatan dengan padat karya, karena peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi prasyarat untuk penanggulangan stunting jangka panjang," demikian Nofrijal.