Purworejo (Antaranews Jateng) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa penerapan program kartu tani di kalangan petani telah berhasil memberantas penyelundupan pupuk yang sebelumnya marak terjadi.
"Dengan kartu tani, distribusi pupuk lebih tertata dan bisa dicek secara online. Petani yang pegang kartu tani sudah tahu, berapa jatah pupuknya dan harus menebus di mana sehingga sejak diluncurkan tidak ada penyelundupan pupuk," kata Ganjar pada acara "Ngopi Bareng" di Desa Jono, Kecamatan Bayat, Kabupaten Purworejo, Kamis.
Ganjar menjelaskan bahwa program kartu tani merupakan salah satu modernisasi pertanian, sebab pada kartu tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk, dan juga komoditas pertanian yang ditanam.
"Selain itu, pemerintah juga bisa melihat komoditas apa yang ditanam para petani dan itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa ide kartu tani didasari oleh dua hal yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah, serta data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng per Desember 2017 tercatat sebanyak 2.576.676 orang dengan luas lahan pertanian mencapai 1.386.062 hektare.
Sampai saat ini kartu tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar dan dari jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar atau dengan kata lain 96 persen terdistribusi.
Kendati demikian, Ganjar mengakui masih adanya beberapa kekurangan dalam penerapan kartu tani karena sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.
Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.
Saat ini, program kartu tani yang diinisiasi Pemprov Jateng telah diadopsi pemerintah pusat dengan berbagai penyempurnaan yang terus dilakukan untuk semakin memudahkan petani.
Petani pemegang kartu tani sekarang tidak perlu mempunyai saldo minimal di bank dan bisa membayar dengan tunai, bahkan biaya administrasi bank juga telah dihapus sehingga tidak memberatkan petani.
"Dengan kartu tani, distribusi pupuk lebih tertata dan bisa dicek secara online. Petani yang pegang kartu tani sudah tahu, berapa jatah pupuknya dan harus menebus di mana sehingga sejak diluncurkan tidak ada penyelundupan pupuk," kata Ganjar pada acara "Ngopi Bareng" di Desa Jono, Kecamatan Bayat, Kabupaten Purworejo, Kamis.
Ganjar menjelaskan bahwa program kartu tani merupakan salah satu modernisasi pertanian, sebab pada kartu tani terdapat data luas lahan, jumlah pupuk, dan juga komoditas pertanian yang ditanam.
"Selain itu, pemerintah juga bisa melihat komoditas apa yang ditanam para petani dan itu bisa untuk mengetahui kalau harga naik, sebentar lagi ada yang panen atau tidak. Ini kan mempermudah," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa ide kartu tani didasari oleh dua hal yakni maraknya penyelundupan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di suatu wilayah, serta data petani yang amburadul sehingga program bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) jumlah petani di Jateng per Desember 2017 tercatat sebanyak 2.576.676 orang dengan luas lahan pertanian mencapai 1.386.062 hektare.
Sampai saat ini kartu tani yang telah tercetak sebanyak 2.228.839 lembar dan dari jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada petani sebanyak 2.147.454 lembar atau dengan kata lain 96 persen terdistribusi.
Kendati demikian, Ganjar mengakui masih adanya beberapa kekurangan dalam penerapan kartu tani karena sebuah sistem baru tidak mungkin bisa langsung terlaksana sempurna 100 persen.
Selain penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, keberhasilan kartu tani juga membutuhkan dukungan dari petani untuk mengubah paradigma dari pertanian tradisional ke pertanian modern.
Saat ini, program kartu tani yang diinisiasi Pemprov Jateng telah diadopsi pemerintah pusat dengan berbagai penyempurnaan yang terus dilakukan untuk semakin memudahkan petani.
Petani pemegang kartu tani sekarang tidak perlu mempunyai saldo minimal di bank dan bisa membayar dengan tunai, bahkan biaya administrasi bank juga telah dihapus sehingga tidak memberatkan petani.