Batang, (Antaranews Jateng) - Tim Saber Pungli Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak terhadap petugas parkir tidak resmi yang beroperasi di sejumlah titik perpakiran kendaraan bermotor.
Ketua Bidang Pencegahan Tim Saber Pungli Kabupaten Batang Inspektur Satu Teguh Werdianto di Batang, Rabu, mengatakan bahwa inspeksi tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas parkir ilegal.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terhadap pungutan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir liar yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda)," katanya.
Selain itu, kata dia, insepksi mendadak tersebut juga sebagai terapi kejut dan pembinaan agar tidak melakukan pungutan di luar kewajaran dan tidak sesuai peraturan.
Ia mengatakan maraknya petugas parkir tidak resmi mengakibatkan kebocoran pada retribusi parkir dan meresahkan masyarakat.
"Kami melakukan sidak pertama di area pelabuhan karena di lokasi itu nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya banyak orang yang memanfaatkan jasa. Untuk itu, dari awal kita melakukan penertiban dan harus diatur agar semuanya bisa tertib," katanya.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Retno Dwi Irianto mengatakan berdasarkan kajian dari berbagai lembaga bahwa potensi parkir di Batang relatif cukup besar dengan pencapaian retribusi bisa miliaran rupiah.
"Oleh karena, tempat pakir harus ditata dan ditertibkan agar tidak ada lagi parkir ilegal dan kebocoran uang pungutan parkir. Retribusi parkir ada yang tidak benar sehingga potensi yang semestinya banyak tetapi tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal," katanya.
Ia menambahkan retribusi parkir sesuai dengan Perda 2018 ditetapkan untuk sepeda motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000, serta berlaku di semua area parkir.
Ketua Bidang Pencegahan Tim Saber Pungli Kabupaten Batang Inspektur Satu Teguh Werdianto di Batang, Rabu, mengatakan bahwa inspeksi tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas parkir ilegal.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terhadap pungutan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir liar yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda)," katanya.
Selain itu, kata dia, insepksi mendadak tersebut juga sebagai terapi kejut dan pembinaan agar tidak melakukan pungutan di luar kewajaran dan tidak sesuai peraturan.
Ia mengatakan maraknya petugas parkir tidak resmi mengakibatkan kebocoran pada retribusi parkir dan meresahkan masyarakat.
"Kami melakukan sidak pertama di area pelabuhan karena di lokasi itu nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya banyak orang yang memanfaatkan jasa. Untuk itu, dari awal kita melakukan penertiban dan harus diatur agar semuanya bisa tertib," katanya.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Retno Dwi Irianto mengatakan berdasarkan kajian dari berbagai lembaga bahwa potensi parkir di Batang relatif cukup besar dengan pencapaian retribusi bisa miliaran rupiah.
"Oleh karena, tempat pakir harus ditata dan ditertibkan agar tidak ada lagi parkir ilegal dan kebocoran uang pungutan parkir. Retribusi parkir ada yang tidak benar sehingga potensi yang semestinya banyak tetapi tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal," katanya.
Ia menambahkan retribusi parkir sesuai dengan Perda 2018 ditetapkan untuk sepeda motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000, serta berlaku di semua area parkir.