Semarang, (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan penyandang disabilitas dalam mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi jumlah korban terdampak.
"Peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana begitu penting, mereka dapat membantu memberi sinyal bencana dengan menggunakan kode-kode yang dipahami sesama difabel," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Semarang, Rabu.
Karena itu, Pemprov Jateng menggiatkan sosialisasi serta pemahaman mitigasi bencana bagi para penyandang disabilitas.
"Yang tunarungu dikasih sinyal suara lalu untuk apa. mereka yang tunanetra dikasih sinyal visual juga tidak bisa, maka yang tunarungu bisa dikasih sinyal visual atau kode-kode yang mereka bisa pahami, dan peran penyandang disabilitas menjadi penting," ujarnya lagi.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana menambahkan, pihaknya selalu mendorong pada kabupaten dan kota untuk membentuk Unit Layanan Inklusif Disabilitas.
"Saat ini baru Klaten dan Surakarta, sementara Wonogiri dalam proses pengajuan, diharapkan seluruh Jateng segera membentuknya," katanya lagi.
Anggaran pembentukan Unit Layanan Inklusif Disabilitas, kata dia, sudah terintegrasi dalam setiap program di BPBD Jateng.
"Pada tiap kegiatan pelatihan, kami menggandeng pihak ketiga untuk menciptakan kader disabilitas tangguh bencana," ujarnya pula.
Sebelumnya, Koordinator Peningkatan Kapasitas Unit Layanan Inklusif Disabilitas BPBD Jawa Tengah Basuki meminta pemerintah di semua tingkatan untuk menggencarkan sosialisasi serta pemahaman mitigasi bencana bagi para penyandang disabilitas.
"Sosialisasi dari pihak terkait masih minim, padahal diperlukan pemahaman kebencanaan untuk penyandang disabilitas, sedangkan ketika terjadi bencana alam, upaya yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan diri sendiri karena ketika menunggu bantuan, tentu tidak cukup waktu," katanya pula.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data internasional, 3,5 persen jumlah korban bencana alam adalah penyandang disabilitas, sedangkan masyarakat normal hanya 0,8 persen, sehingga korban bencana alam dari penyandang disabilitas terhitung tinggi dibanding masyarakat normal.
"Peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana begitu penting, mereka dapat membantu memberi sinyal bencana dengan menggunakan kode-kode yang dipahami sesama difabel," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Semarang, Rabu.
Karena itu, Pemprov Jateng menggiatkan sosialisasi serta pemahaman mitigasi bencana bagi para penyandang disabilitas.
"Yang tunarungu dikasih sinyal suara lalu untuk apa. mereka yang tunanetra dikasih sinyal visual juga tidak bisa, maka yang tunarungu bisa dikasih sinyal visual atau kode-kode yang mereka bisa pahami, dan peran penyandang disabilitas menjadi penting," ujarnya lagi.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana menambahkan, pihaknya selalu mendorong pada kabupaten dan kota untuk membentuk Unit Layanan Inklusif Disabilitas.
"Saat ini baru Klaten dan Surakarta, sementara Wonogiri dalam proses pengajuan, diharapkan seluruh Jateng segera membentuknya," katanya lagi.
Anggaran pembentukan Unit Layanan Inklusif Disabilitas, kata dia, sudah terintegrasi dalam setiap program di BPBD Jateng.
"Pada tiap kegiatan pelatihan, kami menggandeng pihak ketiga untuk menciptakan kader disabilitas tangguh bencana," ujarnya pula.
Sebelumnya, Koordinator Peningkatan Kapasitas Unit Layanan Inklusif Disabilitas BPBD Jawa Tengah Basuki meminta pemerintah di semua tingkatan untuk menggencarkan sosialisasi serta pemahaman mitigasi bencana bagi para penyandang disabilitas.
"Sosialisasi dari pihak terkait masih minim, padahal diperlukan pemahaman kebencanaan untuk penyandang disabilitas, sedangkan ketika terjadi bencana alam, upaya yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan diri sendiri karena ketika menunggu bantuan, tentu tidak cukup waktu," katanya pula.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data internasional, 3,5 persen jumlah korban bencana alam adalah penyandang disabilitas, sedangkan masyarakat normal hanya 0,8 persen, sehingga korban bencana alam dari penyandang disabilitas terhitung tinggi dibanding masyarakat normal.