Kudus, Antaranews Jateng - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Tengah diharapkan berlangsung aman dan tidak sepanas seperti saat Pilkada DKI Jakarta, kata Anggota MPR RI Daryatmo Mardiyanto.
"Kami justru berharap, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah tersebut bisa menjadi momentum penguatan nilai-nilai Pancasila," ujarnya saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Balai Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Kamis.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sekitar 80 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan lain sebagainya.
Pelaksanaan Pilkada, kata dia, memang berpotensi membuat masyarakat terkotak-kotak, bahkan terpecah dalam kelompok tertentu.
Ia berharap, potensi konflik yang sering muncul pada saat Pilkada harus diantisipasi sejak dini.
Idealnya, kata Daryatmo, Pancasila harus menjiwai proses demokrasi tersebut, mengingat demokrasi yang dipakai di Tanah Air merupakan demokrasi Pancasila.
"Itu harus menjadi ruh. Ujung dari demokrasi Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seharusnya, Pilkada ibarat lomba untuk mewujudkan demokrasi Pancasila," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pelaksanaannya harus teduh, adem dan tidak membuat masyarakat terpecah seperti di Jakarta.
Pilkada serentak di Jateng digelar 27 Juni 2018, meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta ada tujuh kabupaten/kota di Jateng yang akan menggelar Pilkada serentak.
Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari sejumlah daerah di Jateng yang akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin lokal tersebut.
Politisi dari PDI Perjuangan itu berharap, masyarakat Jateng bersifat heterogen dan jumlahnya besar bisa mencadi salah satu daerah percontohan di Indonesia terkait merawat keberagaman dan memupuk kebhinekaan di Indonesia.
"Kandidat yang berlaga dalam Pilgub Jateng maupun pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten/kota harus memiliki konsep yang mengacu hal tersebut," ujarnya.
Ia mengimbau, para kandidat dan tim sukses tidak menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan pertarungan.
Apalagi, lanjut dia, Jateng merupakan salah satu jangkar Indonesia, sehingga peran para kandidat untuk menjaga situasi wilayah tetap kondusif selama pelaksanaan Pilkada serentak sangat penting.
"Pilkada juga menjadi ujian bagi mereka cara mengedepankan tema-tema memperkuat kebhinekaan, proses demokrasi yang berkeadaban dan membangun bukan malah memecah belah," ujar politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng II tersebut.
Ia juga berharap, kandidat lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan dirinya atau kelompok.
"Mereka juga patut memberi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena pemimpin yang Pancasilais tidak akan membiarkan atau menyulut konflik di tengah masyarakat," ujarnya.
Jika ada yang tidak puas dengan hasil Pilkada, kata dia, ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai aturan.
Materi sosialisasi empat pilar kebangsaan yang disampaikan, antara lain soal Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga dijelaskan adanya perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar 1945 serta sejarah lahirnya butir-butir Pancasila.
Peserta sosialisasi juga mendapat penjelasan soal lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah daerah, DPR hingga soal pendidikan dan kebudahayaan serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Kegiatan tersebut, juga menghadirkan pemateri dari Dosen Universitas Diponegoro Semarang Turtiantoro.
"Kami justru berharap, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah tersebut bisa menjadi momentum penguatan nilai-nilai Pancasila," ujarnya saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Balai Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Kamis.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sekitar 80 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan lain sebagainya.
Pelaksanaan Pilkada, kata dia, memang berpotensi membuat masyarakat terkotak-kotak, bahkan terpecah dalam kelompok tertentu.
Ia berharap, potensi konflik yang sering muncul pada saat Pilkada harus diantisipasi sejak dini.
Idealnya, kata Daryatmo, Pancasila harus menjiwai proses demokrasi tersebut, mengingat demokrasi yang dipakai di Tanah Air merupakan demokrasi Pancasila.
"Itu harus menjadi ruh. Ujung dari demokrasi Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seharusnya, Pilkada ibarat lomba untuk mewujudkan demokrasi Pancasila," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pelaksanaannya harus teduh, adem dan tidak membuat masyarakat terpecah seperti di Jakarta.
Pilkada serentak di Jateng digelar 27 Juni 2018, meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta ada tujuh kabupaten/kota di Jateng yang akan menggelar Pilkada serentak.
Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari sejumlah daerah di Jateng yang akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin lokal tersebut.
Politisi dari PDI Perjuangan itu berharap, masyarakat Jateng bersifat heterogen dan jumlahnya besar bisa mencadi salah satu daerah percontohan di Indonesia terkait merawat keberagaman dan memupuk kebhinekaan di Indonesia.
"Kandidat yang berlaga dalam Pilgub Jateng maupun pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten/kota harus memiliki konsep yang mengacu hal tersebut," ujarnya.
Ia mengimbau, para kandidat dan tim sukses tidak menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan pertarungan.
Apalagi, lanjut dia, Jateng merupakan salah satu jangkar Indonesia, sehingga peran para kandidat untuk menjaga situasi wilayah tetap kondusif selama pelaksanaan Pilkada serentak sangat penting.
"Pilkada juga menjadi ujian bagi mereka cara mengedepankan tema-tema memperkuat kebhinekaan, proses demokrasi yang berkeadaban dan membangun bukan malah memecah belah," ujar politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng II tersebut.
Ia juga berharap, kandidat lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan dirinya atau kelompok.
"Mereka juga patut memberi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena pemimpin yang Pancasilais tidak akan membiarkan atau menyulut konflik di tengah masyarakat," ujarnya.
Jika ada yang tidak puas dengan hasil Pilkada, kata dia, ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai aturan.
Materi sosialisasi empat pilar kebangsaan yang disampaikan, antara lain soal Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga dijelaskan adanya perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar 1945 serta sejarah lahirnya butir-butir Pancasila.
Peserta sosialisasi juga mendapat penjelasan soal lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah daerah, DPR hingga soal pendidikan dan kebudahayaan serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Kegiatan tersebut, juga menghadirkan pemateri dari Dosen Universitas Diponegoro Semarang Turtiantoro.